LiputanIslam.com–Rohingya, menurut PBB, adalah kelompok minoritas yang paling banyak disiksa di seluruh dunia – termasuk antara lain: tidak diakuinya secara resmi mereka sebagai etnis minoritas di Myanmar dan bahkan tidak adanya pengakuan kewarganegaraan – meskipun mereka lahir di Myanmar.
Awalnya, mereka mendapat perlakukan diskriminatif dari tetangga-tetangga mereka dari kelompok Budhis di Negara Bagian Rakhine, namun kemudian berdasarkan catatan dan investigasi lembaga-lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, salah satunya Human Rights Watch Group (HRWG) menduga bahwa Rezim yang berkuasa di Myanmar saat ini juga berkomplot dalam kampanye penghilangan etnis atau genosida terhadap warga Muslim Rohingya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan yang semakin menjadi-jadi terhadap mereka, mulai dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan semakin parah terutama sejak tahun 2012 telah memaksa mereka mengungsi besar-besaran, tidak dapat bekerja, tidak bisa mengenyam pendidikan, tidak dapat dengan mudah untuk menikah, tidak memiliki hak untuk memilih, akses layanan kesehatan, berpergian di dalam negeri Myanmar dan terlebih lagi memiliki paspor. Banyak dari mereka yang kemudian terpaksa menyelamatkan diri, menjadi pelarian tanpa kewarganegaraan (stateless refugees); sementara beberapa di antaranya terpaksa menjadi budak-budak di beberapa kapal penangkapan ikan di perairan Asia Tenggara.
Demikian ditulis dalam buku “The Rohingyas” karya Azeem Ibrahim, PhD dari University of Cambridge., sebagaimana ditulis Mahmoud Syaltout dalam status facebooknya. Myanmar alias Burma alias Birmanie adalah negeri yang mengenal 135 etnis minoritas, namun pemerintahnya memperlakukan minoritas itu sangat buruk. Dari semua itu, perlakuan terburuk dari yang terburuk diberlakukan terhadap sekitar 1,3 juta orang-orang Rohingya.
Ibrahim dalam buku ini dapat menunjukkan bukti-bukti dan argumen yang valid, bahwa leluhur orang-orang Rohingya telah tinggal di Negara Bagian Rakhine (sebelumnya dikenal dengan sebutan Negara Bagian Arakan) jauh sebelum penaklukan Myanmar oleh Inggris pada tahun 1826.
Menurut penulis buku ini, permasalahan utama dari krisis kemanusiaan ini terjadi gara-gara upaya dari Pemerintah Myanmar saat ini untuk menarik dukungan dengan menemukan atau mencari “musuh internal” – yang dijadikan tumbal bersama. Selama transisi demokratik akhir-akhir ini, Partai Politik yang diasosiasikan dengan Junta Militer dekat dengan fundamentalis Budhis, sedangkan Partai Politik Pro-Demokrasi – yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, tampak malu-malu(in) menjauh dari isu ini – sebagai “jalan tengah”.
Etnis Rohingya memang layak dibantu. Namun, sayangnya, dukungan kaum Muslim Indonesia kepada kaum Rohingya memunculkan blunder. Banyak pihak yang menyebarkan foto-foto hoax bertajuk “penindasan orang Budha kepada Muslim”, sehingga membangkitkan kebencian sebagian orang kepada kaum Budha. Padahal, dalam Islam juga ada ISIS yang sangat sadis, dan umumnya umat Islam menolak disamakan dengan ISIS. Ekstrimisme ada di golongan manapun.
