Jakarta, LiputanIslam.com — Dipanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dua kali, Jokowi tak hadir. Panggilan Bawaslu tersebut lantaran pidato singkat Jokowi saat pengundian nomor urut di KPU diduga melanggar jadwal kampanye. Apakah Jokowi sedang melawan hukum?
Anggota Tim Advokasi Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, Sirra Prayuna menegaskan Jokowi adalah orang yang taat hukum. Hanya saja, kata dia, Jokowi juga sedang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Pak Jokowi itu orang yang taat hukum, tetapi kalau kita lihat bahwa saat ini Pak Jokowi juga memenuhi undang-undang. Memenuhi undang-undang dalam arti jadwal tahapan sekarang yang dilaksanakan KPU ini kan kampanye. Jadi beliau ada di luar kota untuk melaksanakan undang-undang itu atau peraturan KPU untuk kampanye,” ujar Sirra di Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Lagi pula, terang Sirra, tuduhan melanggar jadwal kampanye kepada Jokowi tepat mengingat pidato Jokowi tidak memenuhi unsur kampanye seperti yang diamanatkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pilpres. Unsur-unsur tersebut adalah penyampaian visi misi, ajakan memilih dan ada subjeknya.
“Dalam konteks pengundian itu saya kira sudah dijelaskan KPU secara clear tuntas bahwa tidak ada pelanggaran kampanye,” kata Sirra.
Walau demikian, Sirra menjanjikan Jokowi akan memenuhi panggilan Bawaslu jika waktu bekas Gubernur DKI Jakarta itu sedikit longgar. (ba/Tribunnews.com)