Jakarta, LiputanIslam.com — Gemuruh pilpres, tak mampu menutupi defisit pangan di Indonesia. Menurut hitungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Indonesia diperkirakan mengalami defisit pangan, khususnya beras. Dan pada tahun 2020, defisit diprediski menyentuh angka 9 juta ton pada bila tidak ada upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi. Apa penyebabnya?
Dilansir Gatranews, penyebab defisit pangan adalah pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, yakni 200.000 kelahiran setiap hari. Di lain pihak, luas penguasaan lahan per petani makin sempit, yaitu rata-rata 0,22 hektar.
Pada 2050 penguasaan lahan per petani ditengarai akan menyusut, tinggal 0,18 hektare. Di Jawa saja, dengan rata-rata hasil panen 6 hektare per tahun, akibat penyusutan lahan itu, terjadi potensi kehilangan produksi pangan 6.000 ton setiap tahun.
Lantas, propgram apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan terpilih kelak?
Pasangan Jokowi –JK, dalam visi misinya menyebutkan “Komitmen kami untuk implementasi reformasi agraria melalui:
(a) Akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektare.
(b) Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektare menjadi 2,0 hektare per KK tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.”
Sedangkan pasangan Prabowo–Hatta di dalam program ekonomi kerakyatannya menawarkan mempercepat reformasi agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses, dan penguasaan lahan. Namun, di dalam visi-misinya tidak dipaparkan secara detail dan saksama tentang langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan di dalam mencapai program agraria itu.
Prabowo-Hatta juga mendorong dicetaknya 2 juta hektare lahan baru untuk peningkatan produksi pangan dengan mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. (ba/Gatra/Lampost)