Jakarta, LiputanIslam.com— Melihat perolehan suara sementara pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, ada kemungkinan terbentuknya koalisi di antara partai-partai berbasis Islam. Namun, untuk bersaing pada pemilu presiden, perlu tokoh yang punya elektabilitas kuat.
“Koalisi partai Islam kita belum siap. Kendalanya karena belum ada figur dan belum komunikasi juga,” ujar Muhaimin di kantor DPP PKB di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014) malam kemarin.
Ia menambahkan, hingga kini partai Islam belum menemukan sosok yang elektabilitasnya memadai dan mampu mempersatukan partai-partai tersebut. Namun, ia tidak menutup kesempatan bagi tokoh tertentu yang menonjol dan berinisiatif mengajukan diri sebagai kandidat.
“Tapi kan kita harus realistis. Kalau enggak ada figur, mau apa?” kata Muhaimin.
Mengenai figur yang mungkin diusung sebagai calon presiden oleh PKB, Muhaimin menyebut nama Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sebagai kandidat terkuat. Menurutnya, mereka adalah figur tertinggi di partai berbasis Islam.
“Syaratnya kan elektabilitasnya tinggi. Sebagai keinginan tokoh Islam di luar partai, harus kita turuti,” ujar Muhaimin.
Pria yang kerap disapa Cak Imin ini mengaku dukungan mengenai koalisi partai-partai berbasis Islam ini banyak didorong oleh tokoh-tokoh Islam eksternal partai. Oleh karena itu, kata Muhaimin, calon pemimpin tersebut haruslah sosok yang dapat menjunjung nasionalis dan pluralisme secara bersamaan.
Berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga riset, PKB mendapat suara dalam kisaran 10 persen. Muhaimin mengatakan, PKB membuka dua kemungkinan, yakni akan mengusung capres atau cawapres. Dari hasil konvensi alamiah PKB, ditetapkan tiga nama yakni Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Rhoma Irama sebagai kandidat calon presiden yang diusung PKB.
“Perolehan kita cuma 10 persen, tapi kita pasarkan juga. Sangat ada peluang capres itu jadi cawapres. Masalahnya, capresnya mau enggak?” kata Muhaimin.
Komentar yang berkaitan datang dari Direktur Eksekutif, Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti di Jakarta pada Minggu (13/4/2014). “Banyak pertimbangan mengapa wacana pembentukan koalisi partai Islam itu lebih tepat dilihat sebagai angan-angan dan imajinasi, daripada fakta.”
Alasan tak adanya pijakan kuat membangun koalisi partai Islam, pertama, secara konstitusional tak ada yg dinamakan dengan parpol Islam. Dalam Undang-Undang Partai Politik dinyatakan tegas bahwa semua parpol berasaskan pancasila dan UUD 45.
Kedua, disebut parpol dengan aspirasi umat Islam juga menimbulkan kekacauan faktual. Hampr semua parpol yang diidentifikasi parpol Islam pada faktanya sebagai partai terbuka keanggotaannya terhadap umat non muslim.
“PAN, PKB dan PKS memperkenankan hal itu. Jadi menyebut identifikasi parpol aspirasi Islam bertentangan dengan fakta di dalam maupun di luar. Sebab, hampir semua parpol yang ada pengurus dan anggotanya diwakili umat Islam,” terangnya.
Ketiga, total perolehan suara mereka juga tak lebih dari 30 persen. Artinya tersedia 70 persen suara lainnya yang tak masuk dalam koalisi ini. Tak terbayangkan jika kelak membangun koalisi dengan kekuatan 30 persen di parlemen, dan selebihnya adalah oposisi.
Keempat, secara tujuan, parpol yang disebut parpol Islam juga tak memiliki satu pandangan sama tentang diri mereka. Satu dengan yang lain muncul dari cita-cita dan angan-angan berbeda tentang bagaimana negara dikelola.
Tak mengherankan isi kampanye dan tokoh-tokoh mereka juga berbeda. Dan uniknya, tak terlihat satupun tokoh mereka yang dapat mempersatukan partai-partai ini dan tentu saja laku di pasar pemilu.
Pilihan yang tersedia, kata Ray, nampaknya parpol ini hanya mungkin bergabung pada dua poros utama koalisi. Pertama, koalisi yang nampaknya akan dipimpin PDI Perjuangan, atau kedua, koalisi yang nampaknya akan dipimpin oleh Gerindra.
“Partai ‘Islam’ harus melihat realitas politik pada dua poros itu. Sebelum terlambat, sikap mereka jadi penting agar proses pembentukan koalisi tak semata pada alasan imajinatif tapi faktual, realistis dan tetap dalam bingkai kebhinekaan,” urainya. (ba/tribunnews.com)