Jakarta, LiputanIslam.com — Kedua calon presiden dan wakil presiden Indonesia memiliki visi-misi membangun insfratuktur negara yang bombastis, disamping program yang sudah terjadwal. Siapapun presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, pertanyaan terbesar yang harus dijawab adalah dari mana sumber anggaran program infrastruktur itu?
“Nilai kebutuhan infrastuktur 2015-2016 adalah Rp 5.400 triliun, sementara kemampuan pemerintah kalau kita lihat maksimum hanya Rp 1.200 triliun,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedi Priatna, di Jakarta, Rabu 25 Juni2014 seperti dilansir Kompas 25 Juni 2014.
Artinya, kemampuan pemerintah untuk memenuhi anggaran insfratruktur hanya 22 persen dari total kebutuhan. Sumber pendapatan pemerintah untuk kebutuhan dana itu, adalah pembayaran pajak, pembayaran deviden, dan pembayaran-pembayaran lain.
“Lalu yang 78 persen bagaimana dong? Ya kan? Padahal infrastruktur itu syarat untuk majunya suatu negara,” ujar Dedi. Apalagi, Indonesia menargetkan diri menjadi negara berpenghasilan di atas kelas menengah alias middle upper income pada 2025, sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).
Menurut Dedi, untuk mengejar target itu, infrastruktur pun harus selayaknya level negara pada kelompok kesejahteraan tersebut.
“Patokan kita ke mana? Kita bisa mencontoh Thailand atau seperti lain negara kelas menengah atas,” ujarnya.
Dengan target tersebut, Dedi mengatakan pada 2019 infrastruktur dasar seperti listik, air minum, sanitasi, dan perumahan rakyat sudah harus terpenuhi 100 persen.
“Tapi akankah terpenuhi 100 persen, karena tantangan dana yang begitu berat? Kita hanya mampu biayai 22 persen. Itu nanti tergantung Presiden yang terpilih,” ujarnya (ba)