Jakarta, LiputanIslam.com — Selasa sore, (13/5) Hatta Rajasa ditemani oleh Prabowo sowan kepada Presiden SBY. Berhubung Hatta akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpress nanti, ia mengundurkan diri jabatannya sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara itu menurut Detik.com, juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha juga menegaskan menteri yang akan maju dalam pemilihan presiden mendatang harus mundur dari jabatannya di kabinet.
“Di dalam UU 48/2008 disebutkan seorang pejabat negara, dalam hal ini menteri aktif, memang harus mengundurkan diri bila mana mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden,” ujar Julian kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Lantas lewat twitter, Hatta sedikit menyentil capres yang tak mundur dari jabatannya. Hanya ada seorang pejabat negara aktif yang hanya mengambil cuti untuk maju ke Pilpres 2014, yaitu Gubernur DKI Jokowi yang diusung oleh PDIP.
Hatta memang tak menyerang Jokowi, hanya menyinggung soal kepatutan. “Saya tidak mempermasalahkan bila ada pejabat negara aktif yang memilih tidak mundur untuk maju Pilpres. Masing-masing punya ukuran kepatutan,” kata Hatta lewat twitter pada Rabu(14/5).
Sahkah seorang gubernur tidak mengundurkan diri dari posisinya kendati mencalonkan diri jadi capres? Masih menurut Julian Aldrin Pasha, pada UU 48 tahun 2008, disebutkan kepala daerah, gubernur, wali kota, atau bupati yang akan mengajukan diri sebagai calon presiden dan atau wakil presiden harus ajukan izin kepada presiden meskipun tidak harus mundur.
Disindir seperti itu, elite PDIP pun membalas. “Ah, enggak usah diomonginlah menyindir-nyindir. Kita nggak ada seperti itu. Dalam UU itu kan kita diperbolehkan tidak harus mundur, kalau aspeknya dalam pencapresan kan itu bisa cuti panjang,” kata Jubir PDIP Eva Sundari kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Eva menegaskan tak ada aturan yang menyatakan Jokowi harus mundur untuk maju ke Pilpres 2014. Dia menyoroti pengunduran diri Hatta, yang dinilainya ada unsur pencitraan.
“Itu kan mundurnya harus dilihat karena apa? Kan tinggal empat bulan, enggak rugi tuh dia. Jadi, dia mundur seolah-olah sikap negarawan,” ujarnya.
Eva lalu mengungkit soal kinerja Hatta saat masih menjadi Menteri Perhubungan. Seharusnya, kata Eva, Hatta harusnya mengundurkan diri saat masih menjadi Menteri Perhubungan. “Kalau mau mundur, seharusnya saat menjadi Menteri Perhubungan. Pas zamannya dia banyak terjadi kasus kecelakaan, nah itu baru pas untuk mundur. Kan aneh itu, jadi, nggak usah lah dibanding-bandingin dirinya dengan orang lain,” ujarnya.
Sementara itu Capres PDIP Joko Widodo pun menjawab sindiran Hatta Rajasa. Jokowi menuturkan dirinya sejak awal ingin mundur dari kursi Gubernur DKI, namun realitas politik tak memungkinkan.
“Kalau saya maunya dari dulu juga mundur. Lebih bisa konsentrasi. Lebih enak gitu,” kata Jokowi saat ditanya soal sindiran Hatta Rajasa soal pejabat yang maju ke Pilpres namun tak mundur.
Jokowi mengungkap prosedur pengunduran diri Gubernur DKI yang rumit. Semakin rumit karena harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Proses yang berbelit-belit bisa saja mengganjal pencapresannya.
“Kalau mengundurkan diri lewat mana? Lewat dewan. Kalau dewan kira-kira akan memberikan izin atau nggak? Kita hanya 11 persen di dewan. Kita realistis,” kata Jokowi. (ba/LiputanIslam.com)