Bandung, LiputanIslam.com—Beberapa hari terakhir ini di jejaring sosial beredar undangan Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah yang akan diselenggarakan tanggal 20 April di Masjid Al Fajr, Cijagra, Bandung. Undangan itu menyebutkan nama sejumlah pendakwah, antara lain KH.Abdul Hamid Badlowi, KH Ahmad Cholil Ridwan, Habib Zein Alkaff, dan Farid Okbah. Yang mengejutkan adalah bahwa undangan itu juga menyebut bahwa acara itu akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher).
Rencana digelarnya acara ini, serta disebutnya nama gubernur, memunculkan tanggapan pro-kontra di jejaring sosial. Abdi M. Suherman, misalnya, urang Bandung yang berdomisili di Kanada, menulis bahwa pernyataan atau deklarasi anti agama atau mazhab tertentu yang dilakukan secara publik merupakan pelanggaran hukum dalam kategori pidana kebencian (hate crime) yang dengan bukti kuat dapat menyebabkan pelakunya ditindak secara hukum.
Abdi lebih lanjut menyatakan, seharusnya pemerintah dan penegak hukum menjaga keharmonisan masyarakat dan menghindari peluang terjadinya ketegangan atau bentrokan di tengah masyarakat. Karenanya, menggunakan atau mengatributkan kegiatan sektarian seperti ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur, melanggar hukum. Karena itu Abdi menyeru agar Aher mengambil tindakan tegas melarang acara ini.
Dalam UU no 33/2004 tentang Pemerintah Daerah dicantumkan bahwa hak dan kewajiban pemerintah daerah adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan kehidupan demokrasi.
Namun demikian, sumber LiputanIslam di Bandung mendapatkan informasi bahwa Sekretaris Pribadi Gubernur Jabar menyatakan sejauh ini belum ada agenda gubernur menghadiri acara tersebut. Bahkan, menurutnya, hingga kemarin (15/4) undangan pun belum sampai ke mejanya. (dw/LiputanIslam.com).