LiputanIslam.com – 2016 menjadi tahun pembawa sial bagi Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) secara umum. Perang Yaman sudah mendekati tahun ketiga, tapi tak kunjung menghasilkan titik terang kapan akan berakhir, entah melalui kekuatan senjata atau melalui jalan damai. Turki mendadak masuk ke dalam blok Rusia-Iran sehingga praktis mengabaikan peranan negara-negara Arab Teluk dalam krisis Suriah, setelah enam tahun menguras banyak dana dan kekuatan militer.
Arab Saudi menanggalkan arogansi kebijakan minyaknya, dan bersedia menurunkan volume produksi minyaknya sekitar 500,000 barel/hari. Saudi gagal memposisikan dirinya sebagai patokan atas negara rivalnya, Iran, dan terguling dari kursi kepemimpinan OPEC yang didudukinya selama sekian dekade.
Bukan tak mungkin, 2017 menjadi tahun yang lebih naif dan mengenaskan bagi Saudi, sebab jumlah negara sekutunya menyusut, sementara barisan negara lawannya memanjang. Hubungan Saudi dengan banyak negara jirannya mengenaskan. Pemerintah Suriah merebut kembali kota Aleppo, Rusia dan Turki sepakat menerapkan gencatan senjata di Suriah, dan menyusul kemudian rencana perundingan damai yang melibatkan puluhan kelompok pemberontak Suriah yang sebagian besar berada di bawah payung Turki, tanpa ada delegasi dewan tinggi perundingan Suriah yang dipimpin Saudi dan bermarkas di Riyadh. Dengan demikian, kiprah Saudi di kawasan Syam (Suriah dan Lebanon) kini sangat terbatas. Lebanonpun juga sudah bergeser jauh dari pengaruh Saudi dan masuk lebih dalam ke lingkaran Iran.
Hubungan Saudi dengan Mesir juga terpuruk ke tahap runyam, padahal Saudi sudah menggelontorkan bantuan dana lebih dari 35 miliar demi menunjang perekonomian Mesir. Kebijakan politik luar negeri Saudi di sebagian besar negara anggota Uni Arab Maghrib (Arab Maghreb Union /AMU) juga melorot ke tahap terendah. Tak mungkin negara semisal Sudan masuk ke dalam koalisi Arab pimpinan Saudi di Yaman seandainya tidak ada iming-iming bantuan dana dari Saudi yang ternyata sampai sekarang tak kunjung cair.
Letjen Mahmoud Freihat, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yordania, dalam pernyataannya di TV BBC telah memberikan gambaran mengenai blunder Saudi, ketika dia mengingatkan soal lingkaran Iran yang bermula dari Mazar Sharif, Afghanistan, hingga wilayah pesisir Lebanon di Laut Mediteranian, membesarnya pengaruh Iran di Irak, dan keberhasilan tentara Suriah memegang kendali inisiatif dalam krisis di negara ini.
Di pihak lain, Iran berada di atas angin. Aliansi Rusia di mana Iran berada di dalamnya kian berpengaruh di Timteng, sementara Amerika Serikat (AS) yang menjadi tempat Saudi menggantungkan harapan terpuruk dan bahkan berpotensi berubah menjadi musuh besarnya jika Presiden AS Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk meminta “iuran” atau “pajak” kepada Saudi dan negara-negara Arab Teluk lainnya sebagai imbalan atas perlindungan AS kepada mereka, dan menggunakan UU JASTA di pengadilan AS untuk memaksa mereka agar membayar ganti rugi korban tragedi teror 11 September. Ada yang memperkirakan jumlah ganti rugi itu mencapai US$ 5 triliun.
Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi yang semula dianggap polos dan kurang cerdas oleh banyak orang kini membuktikan sebaliknya. Dia ternyata justru lihai dalam menyiasati Saudi dan negara-negara Teluk. Tak kurang, dia berhasil memerah dana sebesar US$ 50 miliar dari negara-negara kaya ini, sementara dia membalasnya cukup dengan bermanis kata dan mengucapkan janji-janji akan mendukung mereka dalam berhadapan dengan Iran. Ujung-ujungnya, dia memilih merapat dengan pihak yang berada di atas angin, aliansi Rusia-Iran-Suriah.
Adalah kekuatan dana Saudi yang dominan dalam keputusan Arab dalam kurun waktu dua dekade terakhir, dan ini pula yang menjadi sebab utama terjerumusnya Timteng dalam kondisi krisis seperti sekarang. Saudi menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan perpecahan terutama di Suriah, Irak, Mesir, Yaman, dan Libya sebagai upaya membalas dendam rezim-rezim sekuler, berhaluan kiri, dan nasionalis yang notabene anti-Saudi dan merapat dengan blok sosialis dalam menghadapi blok AS yang gigih menyokong Israel.
Uniknya, para pemimpin Saudi tampak mulai mengurangi konsistensinya kepada faham Wahabisme, dan mencanangkan pembaharuan masyarakatnya sesuai kriteria Barat, tapi secara bertahap, dengan harapan bisa lepas dari predikatnya sebagai negara yang membidani terorisme. Saudi menghapus semua simbol ekstrimisme di Dewan Ulama dan mencabut berbagai kewenangan pengawasan dan eksekusi Jamaah Amar Makruf Nahi Munkar, polisi agama yang menjadi salah satu perangkat dewan ini.
Dengan kondisi sedemikian runyam, Saudi dan negara-negara Teluk sekutunya sudah seharusnya melakukan revisi secara komprehensif terhadap kebijakan politik, ekonomi dan militernya demi menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, atau menekan volume yang dideritanya. Sayangnya, revisi demikian belum terlihat karena Riyadh memang belum meyakini urgensinya.
Sumber: Ray Al-Youm