Jakarta, LiputanIslam.com — Wacana pemungutan suara ulang kembali dikemukakan oleh Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Ali Mochtar Ngabalin. Ia menilai Pilpres 9 Juli 21014 kemarin telah terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Menurutnya, kecurangan ini lantaran pihak KPU berlaku tidak adil. Oleh karena itu, ia meminta kepada MK untuk mengulang pelaksanaan pemilu. Ali menambahkan, apabila MK tidak memenuhi permintaan pemilu ulang, maka Indonesia akan berpotensi kericuhan.
“Supaya tidak ada perpecahan di dalam negeri, harus batalkan itu Pemilu. Kalau tidak kurangi 21 juta suara, biarkan tahu siapa yang menang pemilu.Prabowo Subianto,” ucapnya seperti dilansir Merdeka.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Koalisi Merah Putih masih tetap solid. Dia pun yakin jika partai pengusung Prabowo-Hatta tidak akan pindah ke koalisi Jokowi-JK. “Insya Allah koalisi permanen, solid. Sama amat kuat,” terangnya.
Senada dengan Ngabalin, sebelumnya saksi ahli Prabowo-Hatta di sidang MK, Marwah Daud, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilpres tidak sah dan harus dilakukan pemilu ulang. Marwah mengklaim menemukan suara oplosan atau fiktif dalam pilpres 9 Juli lalu.
“DPT oplosan ini demikian besar sehingga memasukkan pemilih-pemilih yang oplosan fiktif. Artinya tidak memiliki NIK atau tidak memiliki kode induk wilayah administrasi dan juga pemilih bodong karena tidak memiliki NIK di TPS,” kata Marwah, 15 Agustus 2014.
Marwah menjelaskan, temuan itu ditemukan tim teknologi informasi yang mengumpulkan jejak-jejak kecurangan pemilu di dunia maya yang disebutnya tim forensik. Namun hal itu tak dapat dilakukan karena terbentur UU ITE, kecuali MK mengabulkan permohonan.
“Tim kami bisa melakukannya tapi memerlukan license agar tidak melanggar UU ITE. Ini sesungguhnya ada jejak teknologi informasi,” ujarnya, seperti dilansir Merdeka.
Untuk itu, menurutnya, pemilu ulang adalah solusi terbaik dalam menangani hasil Pilpres 2014 yang diklaim Prabowo – Hatta penuh kecurangan.
Bagaimana dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pemilu ulang?
Menurut Marwah, pemilu ulang tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran, yang sedianya digunakan jika ada Pilpres putaran kedua. Waktu juga dianggap mencukupi.
“Pemilu ulang dapat menggunakan anggaran dari putaran kedua dan waktu juga tersedia. Pemilu ulang bisa dilakukan, untuk itu kami mohon,” kata Marwah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2014, sehingga jika dilakukan pemilu ulang, masih tersedia waktu kurang lebih dua bulan. (ba)