Oleh: Wahyudi Akmaliah*
Pada 23 September 2012, elemen kerohanian Islam se-Indonesia di Jakarta turun ke jalan, memadati Bundaran Hotel Indonesia sejak pagi. Selain menunjukkan sikap protes, mereka mendesak agar Metro TV meminta maaf terkait dengan pemberitaan bahwasanya Organisasi Rohis (Kerohanian Islam) merupakan sarang teroris.
Pemberitaan Metro TV itu berasal dari hasil riset yang dikemukakan oleh Bambang Pranowo dari UIN Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah aksi demonstrasi juga dilakukan. Pemberitaan itu menyebutkan pola rekrutmen teroris muda, yaitu 1) Sasarannya siswa SMP akhir-SMA dari sekolah-sekolah umum; 2) Masuk melalui program ekstra kurikuler di masjid-masjid sekolah; 3) Siswa-siswi yang terlihat tertarik kemudian diajak diskusi di luar sekolah; 4) Dijejali berbagai kondisi sosial yang buruk, penguasa korup, keadilan tidak seimbang; 5) Dijejali dengan doktrin bahwa penguasa adalah thaghut/kafir/musuh.
Selain melakukan klarifikasi, pihak Metro TV kemudian meminta maaf atas siaran tersebut yang kemudian membuat aksi demonstrasi dan kecaman selama berhari-hari tersebut berhenti. Namun, permintaan maaf dan klarifikasi yang dilakukan oleh Metro TV itu bukan menandakan bahwasanya aksi demonstrasi itu memiliki narasi kebenaran bahwa mereka terkait dengan aktivitas Rohis sebagai bagian dari pemupuk dan potensi menuju aksi-aksi terorisme.
Sebaliknya, apa yang diberitakan 7 atau 8 tahun lalu itu ternyata menemukan tesis yang bisa menjelaskan lebih jauh dari hasil riset sejumlah institusi yang menguatkan bahwa Organisasi Kerohanian yang masuk Struktur Organisasi Kesiswaan (OSIS) ini memang sangat rentan dan berpotensi untuk sikap dan tindakan radikalisme, yang selangkah lagi bisa menuju aksi terorisme. Setidaknya ada tiga faktor yang saling terkait dari sejumlah riset ini, mengapa Rohis menjadi arena memupuk radikalisme.
Pertama, keterpaparan Rohis dengan radikalisme. Hal ini diungkapkan dengan temuan riset Maarif Institute pada 2017 yang dipaparkan pada 2018. Riset tersebut melibatkan 40 sekolah dan 450 narasumber, dengan lokasi di 6 tempat (Kota Padang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon). Riset menemukan, ada tiga pintu masuk benih-benih radikalisme; alumni, guru, dan kebijakan kepala sekolah. Ini terjadi di Padang, Surakarta, dan Sukabumi.
Sebelumnya hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Institute pada 2016 menyatakan bahwa sebanyak 60 persen dari 1.626 orang muda peserta dalam Perkemahan Rohis setuju untuk jihad ke wilayah konflik, termasuk Suriah.
Kedua, corak literatur Islam yang diakses generasi milenial. Dengan mengambil di 16 kota (Medan, Pekanbaru, Padang, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palu, Mataram, Ambon, Denpasar) dan 288 informan yang terdiri dari guru, mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi, dosen, dan pengambil kebijakan kampus, Tim Riset UIN Sunan Kalijaga, dikoordinir oleh Noorhaidi Hasan (2018) mengungkapkan bahwa ada 5 corak literatur Islam yang dikonsumsi oleh generasi milenial; Jihadis, Tahriri, Salafi, Tarbawi, dan Islamic Populisme. Kehadiran penerbit-penerbit ini seiring dengan munculnya organisasi berideologi Islamisme.
Meskipun diakses lebih sedikit, corak Jihadis muncul di penerbit-penerbit di wilayah Surakarta sebagai urutan pertama, menyusul kemudian Jakarta dan Bogor. Di antara corak literatur tersebut, Islamic Populisme yang banyak diakses oleh sebagian masyarakat Indonesia dari 16 kota yang dijadikan riset.
Meskipun menyisipkan ideologi Islamisme, buku-buku bercorak Islamic populisme ini lebih bisa dinegosiasikan oleh generasi milenial dengan isinya yang ringan, trendi, dan tidak menggurui di tengah budaya konsumtif yang kuat. Di antara judul buku-buku tersebut 99 Cahaya di Langit Eropa, Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Api Tauhid, Negeri 5 Menara, Hafalan Shalat Delisa, Udah Putusin Aja!, dan Yuks Berhijab!
Tentu saja, banyaknya akses genre literatur Islam semacam itu tidak cukup mengkhawatirkan, meskipun harus diimbangi dengan penerbitan buku-buku pop yang lebih moderat sebagai bentuk pengimbang narasi di ruang publik.
Ketiga, jaringan internet dan radikalisme. Berbeda dengan literatur tersebut, internet memiliki faktor yang signifikan dalam pembentukan elemen radikalisme, dan bahkan jejaring terorisme kepada anak-anak muda. Hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) pada 2016 mengemukakan bahwa dari total pengguna internet di Indonesia dengan jumlah 132 juta orang, setengahnya diakses oleh anak muda (usia 17-34 tahun), dengan jumlah 56.7 juta orang (4,2 %). Jumlah ini tentu sangat banyak, dan relatif rentan terpapar ideologi radikalisme dan terorisme.
Hal itu dikuatkan dengan hasil temuan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah (PSBPS UMS, 2017), di mana situs-situs yang terindikasi menyebarkan hoax dan kebencian menempati urutan teratas ketimbang situs yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU. Kekhawatiran ini semakin menguat atas informasi yang dipaparkan oleh BNPT, yang menyebutkan bahwa 52% yang menjadi napi terorisme dalam LP tersebut adalah anak-anak muda (Alius, 2017).
Dari tiga penjelasan faktor di atas, menyikapi dengan kewaspadaan menjadi penting dengan melakukan tindakan preventif yang tidak hanya dilakukan oleh negara dengan aparatus sipil dan keamanannya, melainkan pelbagai elemen masyarakat. Ini karena generasi milenial ini bukan hanya melanjutkan estafet wajah Indonesia ke depan, melainkan memegang peranan yang signifikan dalam membentuk masa depan Indonesia yang diinginkan.
Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dengan menguatkan Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia dengan mendirikan UKP Pancasila merupakan jalan yang tepat. Meskipun harus diakui, politik elektoral untuk meraih suara dengan memanfaatkan sentimen agama dan memainkan isu SARA tidak hanya mengamplifikasi gerakan radikalisme, melainkan juga melegitimasinya di ruang publik dengan membentuk wacana bahwa pemerintah Indonesia, atas sejumlah kebijakan preventif yang dibuat sebagai anti-Islam.
Di sini, memanfaatkan kekuatan kelompok konservatif dengan isu agama, yang dimanfaatkan oleh predator politik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan tidak hanya merusak, melainkan menghancurkan sendi-sendi solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan yang sudah dibangun sebelumnya dengan susah payah. Dalam konteks ini, Pilkada DKI Jakarta adalah kasus pertama yang berhasil. Meskipun akan dijadikan percontohan (role model) untuk Pilkada serentak 2018, kemungkinan itu akan sulit diterapkan.
Peta jaringan oligarki lokal dan sumber-sumber ekonomi yang ingin diakses dan distribusikan ke dalam lingkaran elite tersebut berbeda dengan pusat. Hal ini mengakibatkan kepada sulitnya mencontohkan Pilkada DKI di daerah, yang tercermin dari koalisi yang sebelumnya berseberangan dalam Pilkada DKI, kini berangkulan. Yang memungkinkan dipraktikkan politik SARA seperti Jakarta adalah Pilpres 2019. Membangun wacana itu sudah mulai tampak dengan membangun beberapa dalih (pretext) untuk menggerogoti rezim pemerintah yang berkuasa saat ini. (LiputanIslam.com)
*peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI, disalin dari Detiknews, 7 Juni 2018.