Kasus aksi terorisme yang tejadi di Mako Brimob pada 9-10 Mei telah memunculkan sangat banyak respon, terutama di media sosial. Baik kalangan awam maupun petinggi ormas dan parpol telah mengungkapkan berbagai pendapat.
Sebagian orang berpendapat bahwa aksi teror yang menewaskan lima polisi dalam keadaan luka parah itu adalah drama. Sebagian lainnya mengolok-olok tanpa ada empati sambil menyusun teori-teori konspirasi tanpa data, karena kejadiannya sangat baru, belum dilakukan penyelidikan dan kabar pun masih simpang siur.
Mereka melupakan satu fakta: ada korban. Ada polisi yang sudah gugur, akibat digorok, dibacok, dan ditembak. Jasadnya bisa dilacak ke keluarga mereka, ke acara pemakaman mereka, televisi melaporkan secara live. Ada polisi yang masih hidup dalam keadaan babak belur, ada polwan yang giginya dicabuti satu persatu.
Mereka yang intens mengamati konflik Suriah, tidak merasa “aneh” melihat perilaku biadab itu, memang begitulah perilaku para teroris (tapi mengaku “mujahidin”) di sana.
Sebagian yang lain, justru menyatakan dukungan kepada aksi teror itu. Beberapa akun menyebut para teroris sebagai “ikhwan” dan polisi sebagai “setan”. Mereka bersuka ria atas tewasnya sejumlah polisi yang mereka siksa dan bantai. Padahal para polisi itu, sesama warga Indonesia (dan mayoritasnya pun Muslim).
Kedua pihak ini, baik yang sinis atau mengolok-olok, maupun yang menyatakan dukungan pada teroris, sebenarnya ada di kubu yang sama, yaitu kelompok intoleran (atau istilah lainnya: radikal, ekstrim). Mereka sama-sama tidak punya simpati pada nyawa, karena yang tewas bukan bagian dari mereka, orang lain, kubu lain. Orang lain itu persetan buat mereka.
Intoleransi adalah poin penting yang banyak diabaikan orang. Menangani terorisme harus dimulai dari hulunya: sikap intoleran. Namun, bahkan institusi pemerintah pun (termasuk kepolisian) abai. Mereka mengundang ustadz-ustadz yang jelas-jelas intoleran ke majelis-majelis taklim atau Jumatan. Bahkan saya mendapati ada polisi yang foto senyum-senyum dengan aktivis HTI yang sedang menebarkan bendera hitam.
Kesadaran utuh tentang apa yang sedang terjadi, sepertinya minim sekali dipahami orang. Betapa mudahnya sebagian pihak menyebut aksi politik yang dibungkus Islam sebagai “kekuatan cinta” (dan membuat film dengan pakai kata ‘love’). Alasannya? Konon karena dalam aksi itu, orang-orang berkorban ini-itu (termasuk bagi-bagi makanan) demi Islam, ada pengantin nonmuslim dibantu supaya sampai ke gereja, bla..bla..
Mereka melupakan bahwa dalam aksi itu kata-kata penggal, bunuh, bakar diucapkan terang-terangan (ada videonya, bukan hoax). Mereka menutup telinga dan mata rapat-rapat saat diberi tahu konstelasi politiknya. asal muasal aksi, dan siapa penggerak utamanya.
Mereka ini melupakan PETA BESAR-nya. Bayangkan ada kertas putih, ada gambar lingkaran besar; dan di dalamnya, ada lingkaran kecil. Nah, mereka ini berada di lingkaran kecil, merasa sedang bela Islam, tanpa sadar, mereka ada di dalam lingkaran yang lebih besar lagi: perseteruan politik nasional, politik global Wahabisme-AS-Israel, perseteruan ekonomi-politik global AS-China, dan lain-lain.
Masifnya propaganda intoleran telah menuai ‘hasil antara’ (bukan hasil akhir)-nya: survei UIN Jakarta (2017) menemukan bahwa 51,1% persen pelajar Muslim Islam memiliki opini intoleran. Inilah api dalam sekam. Bila mereka terus dipupuk dengan info-info hoax lewat medsos, mereka akan semakin teradikalisasi dan mencari pembenaran untuk membunuh.
Inilah yang terjadi di Suriah, pemuda-pemuda dari berbagai negara beramai-ramai ke Suriah, mengira sedang berjihad, karena diprovokasi oleh info hoax. Mereka ingin mendirikan khilafah di Suriah. Caranya? Gulingkan rezim “thoghut” dan bantai semua orang yang tidak mau berbaiat pada mereka.
Di Indonesia, kelompok-kelompok yang sama (yang angkat senjata di Suriah), melakukan strategi yang sama: menebar kebencian kepada pemerintah (mereka sebut “thaghut” ) dengan kabar hoax berbasis kebencian, diiringi dengan ilusi membentuk khilafah. Inilah potret (sebagian) masyarakat yang sakit, yang harus segera diobati dan dicegah penularannya.
Menurut saya, yang harus kita lakukan dalam melawan terorisme, minimalnya ada 5:
- Semua pihak yang mencintai NKRI perlu terus melawan terus sikap-sikap intoleran, karena inilah akar dari terorisme. Mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat.
- Pemerintah harus tegas terhadap penyebaran informasi tentang Timteng. Deradikalisasi tidak bisa terbatas pada pelurusan doktrin agama saja, tapi perlu PELURUSAN INFORMASI. Media-media dan ustadz-ustadz yang menebar hoax tentang perang Suriah sangat berperan dalam meradikalisasi warga Indonesia.
- Pihak aparat kepolisian perlu introspeksi diri. Bagaimana upaya melawan radikalisme bisa berhasil bila sikap aparat masih ambigu? Penceramah-penceramah intoleran dibiarkan menguasai ruang publik, pengaduan tidak ditindak lanjuti. Demo-demo yang mengibarkan bendera dan mencaci pemerintah dijaga polisi; tapi acara-acara yang membuka kesadaran publik dibiarkan diintimidasi tanpa ada perlindungan polisi (saya pernah mengalami hal ini). Dan banyak ambiguitas lainnya.
- RUU Terorisme harus segera disahkan agar penanganan terorisme bisa lebih efektif. Dengan UU saat ini, polisi tidak bisa bertindak sebelum para teroris melakukan aksi; alasannya HAM. Ini sungguh logika HAM yang aneh. Apakah masyarakat sipil yang menolak khilafah tidak punya HAM yang harus dilindungi negara? Jadi, harus ada yang mati dulu baru polisi boleh bertindak? Apakah yang mati itu tidak punya HAM?
Masyarakat sipil bisa melawan partai-partai yang menghalangi proses pembahasan RUU Terorisme ini, caranya: jangan pilih mereka dalam pemilu.
- Ormas-ormas intoleran harus dibubarkan. Anehnya, muncul pembelaan dari kelompok-kelompok prodemokrasi dan HAM. Kata mereka, pembubaran ormas adalah fasisme negara!
Pertanyaannya: apakah demokrasi bisa tegak bila dibiarkan dibunuh oleh ormas-ormas yang antidemokrasi? Demokrasi justru harus dijaga dengan membatasi gerak kelompok/golongan yang jelas antidemokrasi.
Inilah logika dasar manusia waras: kebebasan harus dijaga dengan cara melawan orang-orang yang antikebebasan. Kebebasan tanpa ada aturan justru melahirkan fasisme atas nama kebebasan.
Terakhir, perdebatan di medsos seputar terorisme ini sebenarnya menjadi filter, siapa saja para pendukung radikalisme (baik yang terang-terangan, maupun yang sembunyi di balik kalimat sinis atau sok kritis). Bila yang bicara adalah politisi/ustadz, jangan pilih lagi dalam pemilu; jangan undang lagi ceramah di masjid-masjid kita. Inilah cara kita melawan dengan cara demokratis.
Sumber: Fanpage Dina Sulaeman https://www.facebook.com/DinaY.Sulaeman/photos/a.234143183678611.1073741828.233756860383910/433562780403316/