Oleh: Putu Heri
Ada dua penyesalan dari masyarakat yang saya lihat pasca Pilpres. Penyesalan pertama, datangnya dari pendukung Prabowo Subianto. Tidak jauh-jauh, contohnya adalah Tante saya sendiri. Dia, adalah salah satu orang yang aktif berkampanye menyebarkan keburukan Jokowi – dengan menyebut Jokowi sebagai keturunan China, kafir, komunis, dan berbagai macam tudingan lainnya, yang disebarkan via SMS. Dia, juga rela menelepon kerabat berjam-jam untuk menghimbau agar mencoblos Prabowo-Hatta. Padahal saya tahu pasti, dia tidak dibayar sepeserpun. Namun ketakutannya punya presiden yang dikabarkan “China, kafir, komunis” membuat ia rela melakukan semua itu. Namun ketika melihat sendiri bagaimana sepak terjang Prabowo usai Pilpres, ia pun menyesal.
Penyesalan kedua, datang dari sebagian pendukung Jokowi. Alasannya, karena Jokowi sudah bertekad bulat akan menaikkan harga BBM. Tentu saja, kebijakan itu dianggap tidak pro-rakyat. Lalu, mereka pun menyesal.
Menyesal atau tidak menyesal, toh bagaimanapun juga Jokowi sudah terpilih sebagai presiden, yang artinya, cepat atau lambat, BBM pasti akan dinaikkan. Ia sendiri sudah siap untuk mengambil kebijakan yang tidak populer, karena menurutnya, besarnya anggaran subsidi BBM tidak tepat sasaran.
“Harus dialihkan ke usaha produktif, misalnya usaha di desa, pupuk, benih, pestisida, dan mesin untuk nelayan. Jangan sampai masyarakat kita konsumtif pakai BBM terus. Harus berubah, konsumsi jadi produktif,” ucap Jokowi. Ia memastikan bahwa pengalihan subsidi bagi masyarakat kecil nantinya bakal tepat sasaran. Pemerintahannya akan menggunakan sistem kartu agar tidak ada penyimpangan. (Kompas, 29 Agustus 2014)
Sebenarnya, seberapa besar dana yang dihabiskan pemerintah untuk mensubsidi BBM?
Dalam RAPBN 2015 ditetapkan besaran subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun. Subsidi listrik yang menyentuh masyarakat kelas bawah justru hanya Rp 103,8 triliun. Sementara subsidi nonenergi seperti pangan, pupuk, benih, dan lainnya ditetapkan hanya sebesar Rp 69,9 triliun.
Institute for Development and Economics Finance (INDEF) menilai bahwa pemerintah tak peduli dengan masyarakat kelas bawah. “Lima tahun terakhir APBN kita pincang karena subsidi BBM yang cukup besar, yakni sebesar 20-40 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat,” ucap Enny Sri Hartati, Ekonom INDEF. (Nefosnews, 27 Agustus 2014)
Bagaimana pemerintah bisa menstimulus masyarakat kecil, UKM, infrastruktur, dan indeks pembangunan manusia jika sebagian besar APBN dialihkan ke subsidi BBM?
BBM Disubsidi, Siapa yang Diuntungkan?
Tentunya, ada pihak ketiga, yang turut diuntungkan dengan adanya subsidi BBM ini. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro, pernah mengungkapkan kegeramannya lantaran pemerintah masih saja memberikan subsidi BBM. Menurutnya, subsidi itu bukan mensejahterakan rakyat, namun mensejahterakan para produsen kendaraan.
“BBM disubsidi sekitar Rp 300 triliun siapa yang menikmati, apakah orang di Papua menikmati? Yang menikmati itu adalah orang di Jakarta, yang menikmati itu adalah Jepang, Korea, Amerika Serikat, karena kendaraan mereka laku,” ujar Ismed. (Merdeka, 23 Maret 2014)
Seperti yang dilaporkan di sini, Jepang selaku produsen kendaraan justru ‘memaksa’ agar masyarakatnya menggunakan transportasi masal, atau paling tidak, menggunakan sepeda. Berbagai macam cara dilakukan, termasuk dengan mematok harga yang sangat tinggi untuk BBM. Di Jepang, harga BBM mencapai 14.000 hingga 17.000 tergantung kualitas.
Mungkin, ada kalanya kita harus berpikir out of box. Kita melihat sendiri sepeda motor dan mobil buatan luar negeri memenuhi jalan-jalan yang menyebabkan macet dan polusi. Tiap tahun, penjualan sepeda motor maupun mobil selalu saja meningkat. Tentu saja mereka (Jepang, Korea, AS), akan mengeruk keuntungan dengan laris manisnya produk-produk mereka.
Seandainya situasinya berbalik, harga BBM dinaikkan hingga 17.000 rupiah, maka masihkah angka penjualan mobil/ motor mereka tetap tinggi? Jika iya, maka pencabutan subsidi BBM akan menjadi ‘hukuman’ bagi mereka. Namun untuk membuktikannya, kita masih harus menunggu.
Dan untuk pemerintah pusat maupun daerah, Anda memiliki PR yang sangat mendesak untuk segera dikerjakan, yaitu melakukan pembenahan infrastruktur transportasi massa.
________________
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke [email protected]