Oleh: Muhammad Ruslan*
Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud No.23 Tahun 2017 di tengah pro-kontra yang tak usai. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengatur secara teknis pelaksanaan sekolah 8 jam sehari 5 hari seminggu, atau lazim dikenal dengan istilah Full Day School (FDS). Namun, sebelum peraturan itu dilaksanakan, penolakan terhadapnya terus menggelinding.
Penolakan datang tidak hanya dari kota-kota besar, tapi juga dari masyarakat di banyak daerah. Hingga akhirnya, Presiden Jokowi menyatakan akan mengkaji ulang rencana tersebut.
Kita tentu saja memang tidak ingin melihat praktik anti-aspirasi ditunjukkan oleh Menteri Pendidikan kita. Mengingat (dalam pengamatan saya), jumlah penolakan terhadap ide FDS tersebut jauh lebih banyak ketimbang mereka yang bersepakat. Sebagai Menteri Pendidikan sungguh tak elegan memperlihatkan sikap anti-demokrasi dengan mengabaikan suara masyarakat.
Dialog
Hampir di setiap perkara kebijakan publik, para pemangku kebijakan selalu mengulang kebiasaan buruk yang sama yang selalu menjadi sumber persoalan nantinya. Yakni, dilahirkannya kebijakan publik tanpa melalui dialog terlebih dahulu. Padahal esensi dari setiap kebijakan yang terpaut dengan publik, semestinya melibatkan publik itu sendiri untuk ikut menentukan apa yang baik dan apa yang perlu. Bukan mengandalkan imajinasi satu orang yang dijadikan satu-satunya sumber keputusan.
Melihat rentang histori ide FDS, kita melihat hal itu. Hanya menjelang beberapa hari setelah pelantikan menteri baru (hasil resuffle), tanpa ada proses dialog terlebih dahulu, kita sudah disodori dengan ide tersebut. Seolah-olah terkesan bahwa ide itu adalah produk instan dari ketiadaan kesiapan yang memadai. Yang penting baru, dengan prinsip “menteri baru kebijakan baru”, agar terlihat berbeda; yang akhirnya, mengabaikan hal-hal substansial.
Dibanding dengan FDS, saya rasa ada banyak persoalan lain di bidang pendidikan saat ini yang menuntut reformasi kebijakan yang mestinya diprioritaskan. Ketidakdalaman asumsi atau pemahaman terhadap apa yang mesti diprioritaskan sebenarnya berpangkal pada keengganan pemangku kebijakan untuk memulai proses perumusan kebijakan publik dengan dialog.
Kepada Paulo Freire kita boleh belajar. Dia seorang aktivis pendidikan Brazil yang kemudian diangkat menjadi Sekretaris Pendidikan Nasional di negeri itu pada 1986. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Freire ketika kekuasaan itu berada di tangannya? Dialog! Dialog sebagai awal mula untuk merumuskan kebijakan publik.
Ia berkeliling, bukan sekadar datang secara seremoni untuk menggunting pita-pita acara lalu pergi. Tidak pula ia datang sebagai supervisi; datang untuk mencari kesalahan lalu menunjukkan ke hadapan publik guna meraih popularitas. Tidak. Ia datang sebagai seorang peneliti untuk berdialog, berdiskusi, serta ingin memahami sudut pandang masyarakat tentang pendidikan, yang nantinya ia serap dalam bentuk kebijakan.
Menariknya, subjek yang diajak berdialog oleh Freire, di tingkat internal bukan hanya pengawas sekolah, kepala sekolah, dan orangtua murid. Melainkan, bahkan siswa hingga petugas-petugas kantin dan kebersihan pun diajak berdialog.
Di tingkat eksternal pun demikian. Freire sangat memprioritaskan berdialog dengan gerakan-gerakan akar rumput di setiap daerah yang bergerak di bidang pendidikan untuk memahami ide-ide mereka tentang persoalan pendidikan dan model-model pendidikan yang ideal dari sudut pandang aktivis. Melibatkan publik dalam merumuskan gagasan adalah kuncinya.
Kalau saja sebelum ditelurkannya kebijakan “full day school” dilakukan dialog, saya yakin kekisruhan tidak bakal terjadi. Bahkan mungkin sebaliknya, pemangku kebijakan bisa menemukan prioritas persoalan-persoalan fundamental yang mendesak yang mesti diselesaikan di tingkat sekolahan.
Untuk Siapa?
Kita menyambut baik bahwa rencana kebijakan FDS akhirnya dipertimbangkan ulang untuk diterapkan dengan memperhatikan secara cermat aspirasi dan kritik-kritik yang lahir dari kalangan publik. Ada kesan yang sangat kuat bahwa ide FDS sangat mengabaikan kepentingan siswa. Tampak bahwa yang paling dirugikan dari kebijakan itu adalah siswa.
Sejak awal ide ini diperkenalkan, alasan yang dijadikan back up argumen hanya berkutat pada alasan orangtua (pekerja kantoran) sedang bekerja. Karena itu FDS praktis bisa menjadikan juga sekolah sebagai tempat penitipan anak sementara hingga orangtua yang segmennya pekerja kantoran itu pulang kerja.
Begitupun alasan lain, yang kemudian diutarakan menjelang dikeluarkannya aturan tersebut, adalah dari sudut pandang keberadaan guru. Sekolah 5 hari sebenarnya ingin menyasar guru-guru yang sudah bersertifikasi atau yang mendapat tunjangan profesi, agar lebih lama melakukan pengajaran di sekolah dengan menetapkan batas minimal mengajar dalam seminggu sebanyak 40 jam
Tentu saja alasan-alasan itu benar-benar menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak digagas dari sudut pandang kepentingan siswa. Tapi, hanya mentok pada kepentingan pemerintah yang di-framing dari sudut pandang kepentingan guru dan orangtua. Di sinilah persoalan utamanya; pengabaian kepentingan siswa dalam konteks ini adalah bentuk cacat pikir yang paling dasar.
Praktis kita paham bahwa siswalah yang menjadi stakeholder paling sentral dalam dunia persekolahan. Merekalah yang paling utama dan pertama yang akan merasakan dampak dari kebijakan pendidikan.
Dengan kecakapan pedagogi guru kita yang masih rendah hingga saat ini, ditambah jam sekolah yang terlalu lama, apa yang akan dihasilkan? Alih-alih ingin menghasilkan lulusan yang penuh keajaiban, paling dekat adalah depresi dan stres yang menghantui siswa.
Memang dikatakan bahwa waktu yang ada tidak mesti dihabiskan dalam ruang kelas; bisa dalam bentuk ekstrakurikuler. Namun, tetap saja bahwa ekstrakurikuler maupun intrakurikuler tidak bisa dipisahkan dari kecakapan pedagogis itu sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki kecakapan pedagogi yang membebaskan itu di kalangan guru?
Ada banyak hal yang dibentur dari kebijakan FDS, dari meningkatnya beban kerja guru yang nantinya juga berpengaruh pada anak, hingga direnggutnya waktu bermain anak dengan lingkungannya (khususnya untuk anak bukan dari kalangan keluarga pekerja kantoran). Praktis bahwa ini hanya akan berakhir pada anak yang akan menjadi korban kebijakan pendidikan yang tak berpihak pada mereka. Lantas sekolah sebenarnya untuk siapa? (liputanislam.com)
* Penulis dan Pemerhati Pendidikan, disalin dari Detik, 20 Juni 2017.