Oleh: Khadija, Blogger
Kita mungkin masih ingat, bagaimana Syeikh Yusuf Qaradhawi (SYQ) mengeluarkan fatwanya atas Libya pada tahun 2011 lalu. Sebagai salah satu ulama terkemuka, SYQ telah menyerukan kepada tentara Libya yang bisa menembak Muammar Ghaddafi untuk tidak menahan senjata mereka.
“Barangsiapa di militer Libya mampu menembakkan peluru ke arah Gaddafi maka mereka harus melakukannya,” kata Qardhawi kepada saluran berita al-Jazeera yang berbasis di Qatar.
Beberapa bulan kemudian, Muammar Ghadafi tewas. Dan kini, Libya tengah sekarat. Tidak ada kedamaian, ataupun kehidupan yang kondusif di Libya. Perekonomian, politik, dan keamanan hancur dengan maraknya pemberontakan.
Kemudian badai Arab Spring menyapa Suriah. Di negeri yang pada mulanya damai tersebut, berubah menjadi tempat pembantaian dengan berbagai motif. SYQ kembali mengeluarkan pernyataannya kepada Al-Jazeera, bahwa dibolehkan untuk melawan siapapun yang mendukung Presiden Bashar al-Assad, baik itu tentara, rakyat sipil ataupun ulama. Syeikh Buthi ra, ulama kharismatik Ahlussunah wal Jamaah, Sarya—putra Grand Mufti Suriah, dan lebih dari 150.000 jiwa melayang.
Kemudian di Indonesia, beberapa waktu yang lalu digelar Deklarasi Anti-Syiah di Bandung, yang menampilkan berbagai ulama yang berhaluan Wahabi dan melakukan hal serupa dengan yang dilakukan SYQ, yaitu memberikan pernyataan yang provokatif. Dalam orasinya, Abu Jibril, Wakil Amir Majelis Mujahidin dengan berapi-api berseru “Syiah wajib dikafirkan dan dibunuh”. Liputan selengkapnya bisa dibaca di sini.
Dan kini, saat kita tengah larut dalam euforia pemilu, fatwa dari FUUI pun keluar, sebagai berikut: “Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali Lc, MA. menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014/2019. Sebagaimana dikuti dari islampos.com, secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, Athian Ali menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam.”
Menurut Muslimedianews (MMN), situs Ahlussunah wal jamaah, dinyatakan bahwa FUUI itu adalah forum Wahabi yang ekstrim pemikirannya, yang dipimpin KH. Athian Ali Da’i. Untuk itu, umat Islam perlu mencermati baik-baik siapa yang “berfatwa” dan kualitas si “mufti”, meskipun mereka mengatas namakan forum ulama.
Lebih lanjut MMN menjelaskan bahwa pemilu ini adalah ranah politik (siyasi), dan kedua capres / kedua kubu ada ulama-ulama Aswaja/Ahlussunnah wal Jama’ah yang ikut berpatisipasi di dalamnya. Sehingga vonis FUUI itu sangat berlebihan.
Sementara itu, Muhammad As Hikam, pengamat politik dari kalangan NU menilai bahwa fatwa FUUI itu termasuk dalam kategori kampanye yang menggunakan kebencian dan berpotensi memecah belah rakyat khususnya umat Islam. Fatwa haram memilih pasangan Jokowi-JK sangat tidak nalar dan tidak bisa dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. FUUI berhak penuh untuk tidak mendukung Jokowi-JK tetapi harus dengan cara-cara yang tidak menabrak aturan dan etika. Mengapa?
Fatwa haram bisa berdampak buruk bukan saja bagi pasangan Jokowi –JK dan PDIP serta parpol-parpol pendukungnya, tetapi juga bagi kehidupan umat dan bangsa. Sebab mayoritas pendukung Jokowi-JK adalah umat Islam. Mengharamkan memilihnya jelas bisa menimbulkan reaksi keras dan bisa membahayakan ketertiban umum serta kedamaian dalam masyarakat.
Seyognyanya pemerintah, penyelenggara Pemilu dan para pemimpin ormas Islam yang punya komitmen terhadap demokrasi dan keamanan serta ketertiban umum harus menyikapi fatwa dan ormas pembuat fatwa tersebut. Hukum perlu ditegakkan dengan melakukan investigasi dan pelarangan bagi penyebaran fatwa provokatif itu. Sebab kita tidak bisa menyepelekan pengaruhnya jika fatwa seperti itu tersiar sampai akar rumput.
Akankah pemerintah berani mengambil langkah-langkah hukum bagi pihak yang terbukti menebarkan kebencian yang berpotensi memicu konflik di negeri ini?
————-
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke [email protected]