Oleh: Hasanudin Abdurakhman*
“Pak J adalah presiden bebek lumpuh,” kata Amien Rais. Hal itu ia ucapkan dalam acara syukuran kemenangan Prabowo di TMII. Prabowo mengklaim telah menang dalam pemilihan presiden tahun 2019 ini, dengan perolehan suara 62%. Amien Rais sebagai bagian dari koalisi ikut mendukung klaim itu. Ia menyebut masa kekuasaan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir, dan karena itu dia sebut bebek lumpuh.
Banyak orang di koalisi Prabowo yang mengklaim kemenangan. Padahal hasil perhitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Tidak hanya itu. Klaim itu diiringi tuduhan bahwa KPU telah melakukan kecurangan. Bagi mereka kalau hasil akhir nanti berbeda dengan klaim mereka, maka itu artinya ada kecurangan.
KPU melakukan beberapa kesalahan, yang juga sudah dikoreksi. Tingkat kesalahannya hanya 0,0001 persen. Tapi kesalahan itu dikesankan seolah mencerminkan pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan. Lagi pula dalam kesalahan yang dibuat KPU tidak semua menambah suara pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kesalahan itu bersifat acak, sehingga ada juga yang menambah suara pasangan Prabowo-Sandi.
KPU itu bukan lembaga pemerintah. Anggotanya dipilih oleh tim independen. Seleksi akhirnya dilakukan oleh DPR. Jadi, dari mana asal usulnya sampai mereka bisa dituduh berpihak pada calon petahana? Di atas itu, tidak ada bukti apapun yang disodorkan untuk menunjukkan kecurangan tadi.
Ini adalah tuduhan yang sangat serius terhadap orang-orang yang telah bekerja sangat keras demi terselenggaranya pemilihan umum ini. Terlepas dari berbagai kesalahan kecil dalam penyelenggaraan, pemilihan umum kali ini berlangsung dengan baik. Bahkan dunia internasional memberi apresiasi. Sangat disayangkan bila tokoh-tokoh nasional justru menuduh KPU curang dan tidak adil.
Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga memprovokasi rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, mengancam akan menggerakkan massa untuk mengambil alih kekuasaan yang sah, bila hasil akhir pemilihan presiden tidak sesuai klaim mereka. Banyak orang termakan provokasi ini, dan menyatakan siap untuk bertindak, bila diarahkan.
Untuk apakah ini semua? Mereka itu adalah para politikus. Mereka ingin berkuasa. Mereka menempuh cara yang telah ditetapkan oleh konstitusi untuk mendapat kekuasaan itu. Tapi jalur konstitusional itu tidak memuaskan mereka. Lalu mereka mencoba menghasut rakyat untuk bertindak inkonstitusional.
Sampai di titik itu mereka tak lagi layak disebut politikus. Mereka hanyalah petualang politik yang haus kekuasaan, yang siap melakukan apa saja, dan mengorbankan siapa saja untuk kepentingan mereka.
Sebenarnya soalnya sangat sederhana dan jelas. KPU sedang melakukan penghitungan suara. Biarkan mereka bekerja sampai didapat hasil akhir. Jangan tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Bila ada kesalahan atau kecurangan, buktikan. Kalau nanti hasil hitungan KPU dianggap salah, selesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada jalur lain selain jalur tersebut. Kecuali, tentu saja, bagi orang-orang yang berpolitik semata untuk memuaskan syahwat kekuasaan.
Sungguh sangat disayangkan bahwa tokoh-tokoh nasional ini sudah sampai pada tingkat kalap seperti ini. Mereka seperti lupa pada nasib bangsa ini, bahwa bangsa ini harus dijaga agar tidak pecah dan terluka. Mereka juga tampak tak lagi punya rasa malu, dengan vulgar mengeluarkan ucapan-ucapan yang tak patut diucapkan oleh orang yang berpikir waras.
Segeralah cuci muka, dan sadarlah! (LiputanIslam.com)
*cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia, disalin dari Detik, 29 April 2019.