Oleh: Hendi Jo
“Kekejaman bukan hanya milik komunis semata, tapi juga milik kita semua…”
Akhir dari sebuah pemberontakan adalah pembantaian.Kira-kira seperti itulah maksud kalimat yang dikatakan oleh Banu (sebut saja namanya begitu), seorang lelaki paruh baya yang pernah saya temui di Kemantren Plangkat, Jawa Timur sekitar 18 tahun yang lalu. Di kampung yang terletak dalam kawasan lereng Gunung Wilis tersebut, ia bukan hanya sekadar jagoan tapi juga dikenal sebagai algojo legendaris yang hanya dengan sebilah parang panjang mengeksekusi puluhan orang yang dituduh komunis pada 1965. “Saya merasa itu sudah menjadi tugas negara dan agama,”katanya saat saya tanya apakah dia merasa berdosa dengan semua yangpernah ia lakukan tersebut.
Banu tidak sendiri. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, NTT dan sebagian kecil Sulawesi, ratusan ribu orang seperti Banu (dengan sukarela atau terpaksa) tiba-tiba harus menjadi para malaikat maut yang tanpa ampun mencerabut 500.000 nyawa (versi moderat) dari badan manusia-manusia lainnya. Apakah ini sebuah bencana? Bagi para pembantai mungkin tidak. Dalamfilm The Art of Killing, Anwar Congo (salah seorang dari malaikat maut itu) malah menyebut aksi-aksi berdarah itu sebagai sejenis kegiatan rekreasi: ia bisa menjerat leher orang-orang komunis itu sambil menari cha-cha.
Sebagian orang berpikir, orang-orang PKI memang layak dibantai. Selain dianggap menafikan eksistensi ketuhanan, mereka seperti binatang buas yang selalu siap mengancam jika ada kesempatan. Itulah (kata mereka) sebabnya orang-orang Islam menjadi pembunuh. Mereka saat itu hanya melakukan antisipasi “Jika tidak dibantai,mereka yang akan membantai kita duluan,”ujar seorang teman yang aktiv di sebuah organisasi massa Islam.
Benar. Saya tidak menafikan “dosa-dosa” PKI sebelum 1965. Saat mereka berjaya sebagai partai komunis ketiga terbesar di dunia (setelah Uni Sopyet dan Tiongkok) mereka bukannya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan menyebalkan. Di Bandar Betsi mereka menghabisi tentara, di beberapa wilayah di Jawa Timur mereka pun terlibat dalam pembunuhan serta penculikan ulama dan santri NU. Begitu pula di beberapa wilayah kasus-kasus penyerobotan tanah, penistaan para ulama dan pembakaran Al Qur’an kerap mereka jalankan.Tapi untuk menghukum prilaku barbar itu, haruskah orang-orang non PKI menjadi seperti PKI juga saat berkuasa? Lalu di mana perbedaan antara Non PKI dengan PKI?
Kita memang terkesan ingin melestarikan kebencian dan dendam sampai mati. Bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada anak-anak dan cucu kita. Ketika beberapa ulama NU menolak minta maaf kepada keluarga korban atas peristiwa sadis nan memalukan tersebut, itu seperti menegaskan bahwa kekerasan disahkan dalam agama. Padahal sepatah kata maaf, tidak akan membuat kita menjadi pihak yang kalah. Bahkan alih-alih demikian, justru sejarah akan mencatat bahwa kita adalah umat yang berjiwa besar.
Rekonsiliasi harus dimulai dengan niat bagus. Pengakuan dan permohonan maaf menjadi titik tolak ke arah perbaikan situasi untuk menghapus karat-karat dendam. Tentu saja itu tidak harus dilakukan hanya oleh pihak pelaku semata, tapi juga oleh para keluarga korban. Pihak terakhir pun harusmengerti bahwa tragedi kelam 49 tahun tersebut tidaklah berdiri sendiri.Karena pembantaian tidak akan terjadi jika tidak ada pemicu awal. Ya, “dosa” itu adalah milik semua bukan hanya milik para pelaku pembantaian.
PKI sendiri saat ini hanya simbol yang sudah memfosil. Komunisme sendiri sudah lama meninggal dan mungkin hanya menarik bagi sebagian kecil manusia saja. Hari ini, kekejaman yang sama, arogansi kekuasaan dan ketidaktoleransian bukan hanya milik orang-orang yang (katanya) anti agama. Orang-orang beragama pun, sebagian menyukai kekerasan. Bedanya: jika orang-orang komunis mengatasnamakan rakyat tertindas, maka orang-orang beragama melakukannya atas nama Tuhan. Ya bisa jadi “PKI” itu adalah diri kita.
*peneliti sejarah, mengelola website arsipindonesia.com
—–
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirim ke [email protected]