Oleh: R. Adi Broto*
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sepertinya akan memperpanjang durasi drama pemilihan presiden (pilpres) di pesta demokrasi 2019. Pertanyaan besarnya, apa respons yang akan terjadi saat MK nanti dalam waktu dekat menyidangkan dan memutuskan bahwa pemenangnya adalah pasangan 01? Apakah mereka akan menerima dengan legowo atau semakin angot dan tambah ngamuk?
Ihwal ini mesti menjadi pertimbangan sejak saat ini khususnya bagi sektor keamanan dalam negeri. Bahwa mesti disiapkan pendekatan yang lebih tegas, termasuk pembiayaannya, mengingat bisa jadi reaksinya lebih keras. Termasuk bagaimana menerapkan kedaruratan atau kondisi mendesak dengan memberlakukan aturan dan menegakkannya secara lebih ketat.
Sudah terbukti bahwa pendekatan terlalu soft kemarin membuat polisi khususnya menjadi bulan-bulanan lemparan batu dan petasan. Selain juga tidak lepas dari hoaks dan fitnah terkait penanganan demo anarkis yang jelas menambah penghambat penanganan pelanggaran hukum yang sudah meneror dan meresahkan masyarakat lainnya.
Juga kesiapan dari sektor usaha dari yang pedagang kecil hingga korporasi mengingat kerusuhan 21-22 Mei kemarin sudah merugikan secara nominal totalnya mungkin mencapai triliunan rupiah. Termasuk kerusakan berbagai fasilitas umum serta anggaran entah untuk membiayai pengobatan ratusan orang luka yang seperti didukung untuk terlibat rusuh bentrok dengan polisi.
Menguji Kesabaran
Dugaan terburuknya, setelah ada keputusan MK tetap tidak ada kata sepakat karena jelas masing-masing pasangan calon (paslon) presiden punya pendukung fanatik. Namun kali ini akan diiringi dengan melemahnya faktor peredam aksi massa kemarin sehingga tidak makin rusuh. Yakni, pendukung di sisi paslon capres yang diumumkan sudah mendapatkan keunggulan suara sekitar 16,957 juta masih bisa menahan diri tidak ikut turun ke jalan.
Logika gampangnya, kalau pendukung paslon yang kalah bisa bertindak semaunya, bagaimana dengan pendukung paslon yang menang yang mestinya lebih punya legitimasi untuk mengklaim “people power” sudah terlaksana secara relatif lancar dan pertarungan sudah selesai? Jelas usikan berkelanjutan yang tidak perlu ini akan menantang pendukung paslon 01 yang jumlahnya jauh lebih banyak.
Terbukti perilaku asal protes dan demo itu menguji kesabaran banyak orang. Bahkan dua partai (bekas) anggota Koalisi Adil Makmur sendiri, PAN dan Demokrat, secara de-facto merapat ke paslon 01. Pengakuan betapa perilaku sang sekutu yang seperti anak kecil merajuk minta permen dan mau menang sendiri itu sangat menyebalkan. Mereka hengkang dan mengecam langkah berbuah rusuh itu.
Setidaknya itulah yang ditampakkan di depan publik dengan pernyataan tak terkait koalisi setelah 22 Mei dan imbauan untuk bersikap lebih arif dan membawa masalah kecurangan pilpres ke jalur konstitusional. Pernyataan yang tampaknya juga sudah sesuai dengan kepentingan masing-masing setelah di pemilu legislatif PAN dan Demokrat mendapat kepastian kembali masuk parlemen.
Perlu Ketegasan
Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak ada jaminan jalur konstitusional lewat MK akan memberi penyelesaian tuntas. Tidak ada jaminan massa pendukung paslon yang merasa dicurangi bahkan sejak sebelum proses pemilu dimulai tidak akan turun lagi ke jalan dan membuat kerusuhan lagi. Kemungkinan penyelesaian yang damai tanpa ekses justru bisa diperoleh dari upaya diplomasi dan silaturahmi yang tengah diupayakan dari paslon 01.
Tapi sampai saat ini entah kenapa juga belum ada tanda akan memberi hasil yang bisa memberi ketenteraman masyarakat. Ketenangan yang sangat ditunggu setelah jenuh dengan berbagai keterbelahan akibat tak habisnya narasi tulisan, gambar, dan video yang dangkal, tidak sesuai fakta, memecah belah, dan sering bernada fitnah.
Perlu digarisbawahi bahwa yang juga diperlukan adalah ketegasan para pengambil keputusan di kalangan pemerintah sendiri untuk menegakkan hukum secara adil. Sejauh mana 300-an perusuh yang sudah ditangkap tadi akan diadili. Sejauh mana pula akan diusut sampai ke pendana dan otak penggerak kerusuhan, termasuk bila terbukti ada keterlibatan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) partai oposan.
Tegasnya kalangan mayoritas warga masyarakat yang sudah ingin kembali hidup normal sudah merasa terhalangi banyak kepentingannya. Jangan sampai mayoritas rakyat yang selama ini hanya diam, terpancing untuk mencari salurannya sendiri, menghukum para pihak yang dianggap selama tahapan pemilu ini terbukti hanya menjadi penebar hoaks, penyebar fitnah, bahkan dalang kerusuhan yang mengakibatkan korban nyawa dan harta. (LiputanIslam.com)
*mantan wartawan, tinggal di Jakarta, disalin dari Detik, 27 Mei 2019.