Oleh: Stephen Lendman
Sebelum pasukan gabungan Irak berhasil mengambil alih kota Ramadi minggu lalu, Amerika Serikat (AS) telah mengevakuasi sekitar 2.000 anggota teroris transnasional Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
“Keterlambatan operasi untuk membebaskan Ramadi dan Fallujah di provinsi Anbar adalah hasil campur tangan AS,” jelas Haidar al-Hosseini, Komandan Batalyon Imam Khamenei.
“Tampaknya AS berencana untuk mengevakuasi pimpinan ISIS secara diam-diam dari Ramadi menuju lokasi yang tidak diketahui,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pasukan Irak berhasil mengambil alih kota Ramadi, yang akan membuka jalan untuk mengepung ratusan teroris ISIS yang masih terperangkap.
Fort Russ melaporkan bahwa seorang pejabat tinggi Irak berkata, “Dari isyarat dan informasi intelejen disampaikan bahwa AS… terkait pergerakan ISIS.”
“Kami tidak diizinkan untuk menolak hal ini, dan tak ada satupun jajaran pemerintah yang kontra-AS. Maka, AS memerintahkan kepada Irak untuk mengizinkan ‘lintasan bebas’ untuk ISIS dan untuk melemahkan pengaruh Iran.
AS memerintahkan Irak untuk mengganti puncuk pimpinan unit anti terorisme, intelejen, layanan militer dan kementrian dalam negeri. AS menginginkan agar yang duduk dalam posisi tersebut adalah sosok-sosok yang ‘bersahabat’ dengannya.
Sejauh ini, Perdana Menteri Haider al-Abadi tidak meminta dukungan dari Rusia sebagaimana yang dilakukan Suriah. Meskipun ia tahu betul bahwa AS mendukung ISIS dan memiliki tujuan untuk balkanisasi Irak menjadi tiga negara kecil, yaitu negara Kurdi di utara, negara Syiah di selatan dan negara Sunni di tengah-tengah.
AS juga mendukung kehadiran tentara Turki di Irak, padahal itu adalah tindakan ilegal. Intelejen Perancis berkata, “Timur Tengah tidak akan bisa kembali seperti sedia kala.”
“Apa yang terjadi hari ini sudah semakin jelas. ISIS adalah alat yang digunakan oleh pemain adidaya untuk melaksanakan agenda mereka yaitu menggambar ulang peta di Timur Tengah.”
Kematian, kehancuran, dan kesengsaraan telah menghantui jutaan rakyat Irak. Agenda Imperium yang harus memikul tanggung jawab terhadap hal ini.
Badan PBB untuk Irak atau (UN Assistance Mission for Iraq-UNAMI) melaporkan bahwa lebih dari 7.500 penduduk Irak telah tewas dan 15.000 lainnya terluka selama tahun 2015. Dan jumlah ini bisa terus meningkat mengingat konflik yang berlarut-larut.
“Tahun 2015, kita melihat ribuan rakyat Irak tewas dan terluka akibat konflik dan terorisme. Rakyat Irak berhak hidup damai dan tenang…”
Ban Ki-moon adalah ‘alat’ yang ditunjuk oleh AS, yang telah gagal memenuhi mandatnya. Padahal ia telah bersumpah akan menyelamatkan generasi dari bencana, menentang kekerasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Ban Ki-moon adalah ‘alat’ dari kebijakan luar negeri AS, terutama dalam melegitimasi perang. Rakyat Irak begitu menderita, demikian pula halnya dengan rakyat dari negara konflik lainnya. Tapi sayang, mereka tidak memiliki sekutu yang menjabat sebagai Sekjen PBB, sehingga tidak ada yang melayani hak-hak mereka.
UNAMI sendiri mengakui bahwa tidak mungkin melakukan verifikasi jumlah korban, dan bisa saja lebih tinggi daripada laporan resmi. Rakyat Irak kekurangan makanan, minuman dan perawatan medis.
Tidak ada prospek untuk perdamaian, selama AS masih menjalankan agenda Imperumnya.
___
Artikel ini diterjemahkan dari Globalresearch.ca