“Kemarin saya main ke Sulsel, ada surplus beras 2,6 juta ton. Detik itu juga saya tanda tangan dengan Gubernur Sulsel dan berasnya langsung dikirim ke Jakarta. Ketakutan saya jika tidak distok dari Sulsel, nanti diisi beras impor. Saya ingin mencegahnya, walaupun saat beras sudah datang, Jakarta masih ngutang. Di Lampung juga buah dan sayur melimpah, untuk apa kita impor?”
Begitulah petikan pidato Joko Widodo di hadapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur BI Agus Martowardoyo saat menghadiri Rakornas V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014.
Dari pernyataan Jokowi, saya menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil adalah berusaha menjalin kerjasama antar daerah untuk menekan impor. Dengan Lampung, Pemprov DKI akan berinvestasi untuk peternakan ayam dan Rumah Potong Hewan (RPH). Tujuannya untuk menjamin pasokan daging ayam ke Jakarta demi stabilitas harga. Hal ini penting lantaran kebutuhan ayam potong di Jakarta 18-20 juta ekor per bulan. Sehingga diperlukan pasokan dari daerah-daerah penyangga seperti Lampung.
Lalu, Jokowi juga blusukan dalam upaya memenuhi kebutuhan daging sapi ke NTT. Pasalnya, penduduk DKI Jakarta sekitar 28 juta sehari membutuhkan 150 ton daging sapi atau berkisar 1.500 ekor sapi per hari. Kerjasama itupun disepakati, dan memiliki nilai plus yang lain karena dengan permintaan yang besar dari Jakarta, maka NTT berpeluang untuk mengembangkan peternakan sapi dalam skala yang lebih besar – yang pastinya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang juga besar.
Segala upaya yang dilakukan Jokowi, tentu saja masih menanti realisasi. Namun poinnya, ada pada ide kerjasama antar daerah. Apakah cara ini lebih efektif daripada impor? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mencari pembanding. Suriah, negara yang saat ini dilanda konflik berkepanjangan, merupakan salah satu negara yang oleh Bush, disebut Axis of Evil (Poros Setan) merupakan salah satu contoh negara yang sebisa mungkin memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri.
“Sebenarnya Suriah sudah diembargo sejak dulu karena tidak mau berdamai dengan Israel. Tetapi, semua bisa diatasi karena Suriah adalah negara yang mandiri. Hampir semua kebutuhan pokok dapat dipenuhi sendiri mulai dari gandum, sayur sayuran, buah buahan, daging, semua produk susu, minyak zaitun dll. Bahkan dieskpor ke negara negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan negara negara Teluk.” (Liputan Islam, 17/2/2014)
Dengan ideologi sosialis yang diusung oleh Partai Bath tempat Presiden Suriah Bashar al-Assad bernaung, diberlakukan berbagai kebijakan pemerintah seperti menggiatkan produksi dalam negeri semaksimal mungkin, dan melarang impor untuk barang yang bisa mereka produksi sendiri. Hasilnya jelas terlihat, Suriah merupakan satu-satunya negara di kawasan dengan hutang luar negeri sebesar Rp. 0,-
Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan rakyat Suriah, dibangunlah pabrik roti di seluruh penjuru negeri. Roti itu, masih disubsidi pemerintah dan rakyat hanya membeli dengan harga sepertiga biaya produksi. Murah sekali. Di Suriah, sekolah gratis hingga SMA, biaya kesehatan gratis, dan harga BBM pun sangat murah.
Lalu Indonesia, negara subur yang membentang dari Sabang sampai Merauke, nyaris semua kebutuhan pokok tidak bisa dipenuhi sendiri. Tahun 2013, menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Ali Muso, Indonesia mengimpor beras sebanyak 300.000 ton (Republika, 10/10/2013).
Tidak hanya beras, bahkan negara yang subur ini pun harus mengimpor singkong. Jumlah impor fluktuatif, pada tahun 2012 impor singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai US$ 3,4 juta. Sementara hingga pertengahan tahun 2013, jumlah impor singkong 100 ton. (Liputan Islam, 15/5/2014)
Dengan potensi sumber daya alam yang jauh lebih kaya dari Suriah, sesungguhnya Indonesia jauh lebih bisa lagi untuk menyejahterakan anak bangsa. Dengan catatan, semua potensi diberdayakan dengan maksimal. Hanya saja, realisasinya sangat butuh keberanian pemerintah. Karena, para mafia dan kartel yang selama ini meraup banyak untung dari impor akan berupaya keras menjegal segala upaya menuju kemandirian bangsa.
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke [email protected]
