Oleh: Herman Saksono
Saya bermaksud mengurai visi dan misi kedua capres—Jokowi dan Prabowo—di bidang politik dalam negeri. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon yang akan menjadi presiden Indonesia dalam lima tahun ke dapan. Dengan melakukan perbandingan yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang musti dipilih.
Cara yang saya lakukan sederhana. Pertama, dengan memakai dokumen visi misi yang tersedia di situs web KPU, saya menandai kalimat-kalimat yang terkait dengan politik dalam negeri. Ini mencakup isu korupsi, demokrasi, toleransi, dll. Kedua, kalimat-kalimat yang telah ditandai saya bandingkan antara Jokowi dan Prabowo, sesuai dengan tema masing-masing kalimat. Saya berusaha mengurai makna kalimat-kalimat kedua capres, dan menulis implikasinya bagi Indonesia. Mengikuti urutan KPU, saya akan menyebutkan Jokowi terlebih dahulu dan diikuti dengan Prabowo. Di bagian akhir saya menulis dampak-dampak jika presiden terpilih menjalankan visi dan misinya.
Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.
Dalam artikel bagian pertama ini saya akan fokus pada korupsi, mengingat dalam survei Charta Politika, korupsi masuk dalam lima isu yang paling mendapat perhatian oleh pemilih. Berikut ini adalah visi dan misi kedua capres dalam hal korupsi.
Pencegahan Korupsi
Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”
Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Di sini Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).
“Kami berkomitmen untuk mewujudukan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. […] Kami berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)”
Jokowi juga menjanjikan akan membuat proses pengambilan kebijakan lebih transparan dan akan melibatkan masyarakat dan media dalam penegakan hukum.
“[Kami akan] mendorong terciptakannya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan. […] Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.”
Namun, Jokowi hanya sebatas mengakui pentingnya membuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pencegahan korupsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen visi dan misi Prabowo memang tidak mendetail. Akan tetapi Prabowo menyingung pentingnya manajemen yang “akuntabel”, di mana tindakan seorang pejabat terkait dengan kewenangan pejabat di atasnya.
Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Prioritasnya
Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya.
“KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.”
Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan SDM dan fasilitas.
“[Kami akan] memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan”
Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK.
Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi.
“Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor hukum, politik, pajak, bea-cukai, dan industri sumber daya alam.”
Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visi-misinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak.
“[Kami akan] melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan lndustri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari SDA.”
Implikasinya
Program anti korupsi keduanya dinilai tidak memuaskan oleh koordinator ICW, Ade Irawan. Ade juga menyebutkan korupsi di sektor perpajakan dan tambang harus mendapat perhatian serius. Prioritas ini dijabarkan dalam visi-misi Jokowi, namun tidak disinggung secara eksplisit oleh Prabowo.
Ade juga menekankan pentingnya proses seleksi penyidik KPK, karena independensi lembaga tersebut tergantung oleh perekrutan penyidik. Dalam hal ini, Jokowi memang menekankan independensi KPK, namun tidak menggarisbawahi mekanisme perekrutan penyidik yang menjaga independensinya. Prabowo menjanjikan akan menambah tenaga penyidik KPK, namun tidak memberikan komitmen untuk menjaga independensi KPK maupun proses rekrutment yang menjaga independensi.
Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan ICW bahwa visi-misi anti-korupsi kedua kandidat masih belum lengkap. Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menjaga independensi KPK dan prioritas pemberantasan korupsi, namun tidak rinci dalam langkah-langkah menjaga independensi KPK. Prabowo hanya menyiratkan prioritas pemberantasan koorupsi melalui program reformasi pengelolaan SDM dan perpajakan. Prabowo juga tidak mengindikasikan akan menjaga independensi KPK , walaupun akan memperkuat KPK dengan penambahan SDM dan fasilitas.
Politikus PAN and akademisi mempertanyakan independensi KPK ketika berhadapan dengan tokoh partai. Independensi memang penting, tanpa komisi yang independen maka pemberantasan korupsi akan menjauh dari kekuasaan di mana korupsi justru sering terjadi. Namun KPK juga bisa menjadi lemah dengan pemangkasan anggaran. Tahun 2013, anggaran KPK dipotong 6% dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja negara untuk mencegah defisit APBN.
Disalin dari artikel http://hermansaksono.com/