Oleh: Halili, M.A*
Momentum mudik tahun ini diwarnai dengan dagelan politik yang abnormal dan tidak pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Kelompok-kelompok pendukung dan penentang Presiden Joko Widodo terlibat dalam “sengketa kepemilikan” atas jalan tol, jalan raya, dan semua jenis jalan pada umumnya.
Kelompok pro Jokowi mengeluarkan satir agar penentang Presiden asal Solo tersebut tidak melewati jalan-jalan tol yang mulai dibangun atau diakselerasi pembangunannya oleh Jokowi. Sedangkan kelompok sebaliknya membalas dengan imbaun agar pendukung Jokowi menggunakan “Tol Jokowi” tapi tidak memanfaatkan jalan-jalan yang dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Fenomena tersebut menegaskan pembelahan sosio-politik yang semakin keras menjelang Pilpres 2019, yang titik mulanya Pilpres 2014. Fenomena ini mengkhawatirkan. Paling tidak karena dua alasan. Pertama, fragmentasi sosio-politik yang terlalu tinggi dapat melemahkan integrasi dan ketahanan nasional. Kedua, kelekatan politik (political attachment) yang berlebihan akan semakin memperburuk situasi kewargaan yang selama ini masih diwarnai dengan lemahnya kekritisan dan kontrol warga, kuatnya patronase dan klientelisme, serta masih lemahnya literasi politik.
Apakah eskalasi pembelahan semacam itu sepenuhnya kita tujukan kepada warga sebagai aktor sekaligus kambing hitam (scape-goat)? Tentu tidak. Warga dalam konteks dagelan politik ora mutu semacam politisasi mudik dan segala detail aksesorisnya itu hakikatnya sekedar korban. “Perkelahian” dua pendukung di media sosial hanyalah efek dari settingpolitik yang dikehendaki oleh para elite, di level atas maupun menengah.
Kita tentu tidak secara polos berpikir bahwa spanduk-spanduk yang terpasang rapi di pinggir jalan itu murni ekspresi voluntarisme warga untuk mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo. Voluntarisme, yang dalam sejarahnya merupakan respons atas menguatnya rasionalisme, di Indonesia nyaris mati bersamaan dengan rasionalisme itu sendiri. Kesukarelaan berbasis voluntas (kehendak nurani terdalam) mengalami pendangkalan bersamaan dengan menumpulnya aktivitas pencarian kebenaran melalui pembuktian, logika, dan analisis berdasarkan fakta.
Dalam situasi tersebut, klaim-klaim dan promosi fakta prestasi pemerintahan Jokowi secara politis harus dibaca sebagai tanggapan politik atas masifnya gerakan #2019GantiPresiden yang dalam banyak kesempatan sangat agresif, bahkan di ruang-ruang hidup bersama yang mestinya netral. “Kampanye kepagian” Pilpres 2019 dengan pengiklanan keburukan rezim bahkan melalui hoaks, kampanye hitam, dan berita palsu (fake news) untuk menggerus suara petahana direspons oleh pendukung rezim penguasa dengan pengakuan berlebihan seperti “Tol Jokowi” itu.
Kontestasi dua kelompok tersebut membuat hampir seluruh ruang bersama kita menjadi objek perseteruan politik dua kelompok tersebut. Setiap isu menjadi mainan politik “kecebong vs kampret”. Akibatnya, ruang politik kita menjadi sangat berisik dan gerah.
Dalam situasi demikian, mudik menemukan urgensi ontologis dan aksiologisnya. Mudik secara spiritual memang harus dibaca sebagai ritus pulang ke muasal (origin) untuk memaknai ulang sangkan paraning dumadi. Dari kacamata kebudayaan, mudik ialah istirah kultural untuk sejenak keluar dari kerasnya kehidupan kota dan dunia material yang melahirkan kompetisi dan persaingan tak manusiawi.
Lebih dari itu, secara politis, mudik harus diutilisasi sebagai media rekonsiliasi warga. Perbedaan afiliasi dan preferensi politik harus lebur dalam kebersamaan menikmati ruang-ruang dan saluran-saluran menuju fitrah dan suasana fitri di kampung halaman. Maka, mudik merupakan salah satu momentum sangat berharga untuk mencairkan kebekuan-kebekuan dalam relasi politik keseharian.
Meminjam cara pandang pluralisme warga (Zainal Abidin Bagir, 2011), warga bukanlah identitas tunggal yang monolitik. Setiap warga sebagai individu maupun dalam komunitas memiliki keragaman identitas, baik yang melekat (inherent) maupun yang dilekatkan (attributed). Di luar identitas sebagai pendukung figur atau kelompok politik, seorang warga pada saat bersamaan juga merupakan pemeluk agama, anggota suku atau etnis, bagian dari struktur silsilah sebuah keluarga atau kekerabatan, satu dari sebuah generasi atau angkatan di lembaga-lembaga pendidikan formal, dan lain sebagainya.
Terdapat ruang untuk setiap kita memoderasi kepekatan identitas sebagai afilian politik demi menguatkan ikatan persaudaraan, persahabatan, dan kebangsaan. Perbedaan pilihan politik dapat dikesampingkan demi kenyamanan bersama dalam menikmati dan mengenang kembali romantisme masa sekolah, merevivalisasi eksotisme kebersamaan di kampung, dan mengisi ulang energi batin sebelum kembali berkhidmat pada sesama, masyarakat, dan bangsa.
Mudik, dalam konteks itu, mewujud arena rekonsiliatif untuk mengeratkan ikatan kultural dan sekaligus menguatkan integrasi sosial-nasional. Singkatnya, setiap momentum perjumpaan warga seperti mudik sebenarnya merupakan medium reharmonisasi di tengah arus deras polarisasi politik. Semua urusan bersama pada dasarnya politik. Tapi, jangan semua hal dipolitisasi. Seperti filosofi Jawa, “ngono ya ngono, ning aja ngono.” (LiputanIslam.com)
*dosen pada Prodi PKn FIS UNY, Direktur Riset SETARA Institute, disalin dari Detik, 21 Juni 2018.