Oleh: Nathan Paull and Tracey Ferrier
Sikap keras yang ditempuh Australia atas eksekusi mati di Indonesia merupakan sebuah cacat fundamental, yang membuat pemerintah terlihat lemah di luar negari, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pakar hukum internasional. Dr. Amy Maguire dari University of Newcastle mengatakan bahwa keputusan Perdana Menteri untuk menarik duta besar dan membekukan hubungan diplomatik merupakan sebuah keputusan praktis. Mengapa?
“Salah satunya adalah kita telah menciptakan keributan besar tentang dua orang ini (Duo Bali Nine) karena mereka adalah warga negara kita. Kita tentu berharap… jika kita memang benar-benar menentang hukuman mati sebagaimana yang dikatakan oleh pemerintah, seharusnya kita menentang pelaksanaan eksekusi mati di semua tempat.”
“Kita bisa mengatakan bahwa posisi kita sangat rumit, sekaligus munafik, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, karena kita memiliki begitu banyak imigran yang datang untuk mendapatkan perawatan, pengobatan, pencari suaka, yang datang dengan perahu…”
Advokasi Australia telah mengambil peran global secara aktif untuk melobi hukuman mati, namun penting bagi kita untuk menyadari tindakan ini akan membuat kita disebut munafik. Untuk menghindari hal itu dan membuat posisi kita kuat di kancah internasional maka kita harus berpikir tentang membuat sebuah pendekatan hak asasi manusia yang lebih konsisten untuk urusan luar negeri.
Kemarin Perdana Menteri mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menarik duta besar dari sebuah negara yang merupakan mitra dagang yang paling penting, dan menangguhkan kontak para menteri antar dua negara setelah adanya eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Mr. Abbott menyebut eksekusi tersebut “kejam dan tidak perlu”, tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan meniadakan bantuan luar negeri sebesar 650 juta USD, yang seharusnya dikeluarkan pada bulan Mei.
Namun sepertinya Abbot memilih hati-hati untuk tidak mengecam Presiden Indonesia Joko Widodo secara pribadi, atau membuat keadaan semakin gelap dan memburuk. Ia juga tidak merespon gerakan ‘Boikot Indonesia’ yang marak di media sosial.
Dr. Maguire mengatakan sikap/ prinsip Australia terhadap eksekusi mati telah dirusak dengan fakta ketika Australia mengabaikan hukum internasional kepada para pencari suaka. Australia menentang hukuman mati dalam International Covenant on Civil and Political Rights, namun negara ini secara rutin mengabaikan dokumen yang sama ketika didatangi pengungsi. Hal ini berarti, pemerintah menganggap bahwa posisi Australia ‘lemah, sulit, memprihatinkan’ untuk menampung pencari suaka.
[Catatan redaksi: Diberitakan DW, pada tanggal 6 Mei 2014, Angkatan Laut Indonesia menemukan 19 manusia perahu yang mengaku dipaksa balik ke perairan Indonesia ketika berusaha mencapai Australia, yang kini memberlakukan kebijakan keras atas para pencari suaka. Dengan kata lain, Australia mengusir para pencari suaka yang butuh pertolongan untuk bertahan hidup]
Sentimen publik akhirnya berujung pada pengangkatan isu ‘Mengapa Australia menargetkan Indonesia padahal ada 58 negara-negara lain, termasuk mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, juga tetap mempertahankan hukuman mati?’.
Direktur Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, mengatakan bahwa kemarahan atas eksekusi yang dilakukan Indonesia perlu diarahkan kepada semua mitra dagang Australia yang masih melakukan hukuman mati.
“Advokasi kami menjadi tidak berarti jika kami hanya membela warga Australia yang dijatuhi hukuman mati, namun kami tidak mengangkat isu-isu tersebut ketika hukuman mati juga dilakukan oleh AS, Tiongkok, dan Jepang,” ujar dia.
Angka resmi menunjukkan bahwa setidaknya ada 778 orang telah dieksekusi di seluruh dunia pada tahun 2013, belum termasuk di Tiongkok karena di negara itu, jumlah orang yang telah dieksekusi dirahasiakan. Namun diperkirakan, Tiongkok telah mengeksekusi ribuan orang tiap tahunnya.
AS telah mengeksekusi 39 orang pada tahun 2013, dan pada Agustus 2014, ada 126 orang terpidana mati di Jepang. Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia telah mengkonfirmasi bahwa saat ini ada 17 warga Australia yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Termasuk Pham Trung Dung, pedagang heroin yang tertangkap di Vietnam, dan Henry Chin, pengedar methamphetamine di Tiongkok.
Wakil Direktur Human Rights Watch Asia Phil Robertson mengatakan bahwa kematian Sukumaran dan Chan harus digunakan sebagai “titik kebangkitan” untuk mengakhiri praktek hukuman mati di seluruh dunia.
“Harus ada koalisi besar, Australia dan Uni Eropa pada intinya, untuk mendorong penghapusan hukuman mati di seluruh dunia,” katanya.
Dr. Maguire mengatakan “Saya akan senang melihat pemerintah mengambil landasan moral yang tinggi, terutama dalam kaitannya dengan eksekusi tersebut. Penarikan duta besar dan suspensi kontak menteri hanya memiliki efek yang kecil.”
“Indonesia telah mengatakan duta besar (Australia) akan kembali ke negara mereka. Kita semua tahu, bahwa pernyataan itu adalah benar. Jika kita bisa menerima hal itu maka apa gunanya suatu tindakan praktis? Kita bisa menganggapnya sebagai katalis untuk pergerakan yang lebih berkelanjutan,” katanya.
“Suatu sistem peradilan harus memegang standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang cenderung emosional. Kami mencoba untuk membuat suatu undang-undang yang menyelamatkan kita dari kondisi terburuk, dan bukan menunjukkan sisi terburuk yang kita miliki.” (LiputanIslam.com)
——
Tulisan ini diterjemahkan dari artikel di media terkemuka Australia, News.com.au. Penulis adalah warga negara Australia.