Oleh: Kembang Kinasih*
Ada satu peristiwa menarik dalam pembukaan acara ulang tahun ke-4 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (11/11) lalu. Ketua Panitia acara tersebut tak mau mengambil kesempatan berpidato sebagaimana lazimnya pembukaan suatu acara, melainkan justru ingin melagukan isu-isu sosial-politik yang sedang hangat dalam beberapa hari ini.
Adalah Teuku Adiftrian alias Tompi yang dikenal sebagai dokter cum penyanyi yang melakukannya. “Kalau pidato saya rasa sudah biasa, jadi sambutan ini akan saya sampaikan dalam nada-nada lagu,” kata Tompi, sebagaimana dilansir Detikcom, Senin (12/11).
Dari rangkaian tersebut, satu hal yang paling menarik perhatian audiens dan warganet adalah soal substansi pesan dalam lagunya itu. Dalam nyanyiannya, Tompi mengajak kaum “cebong” dan kaum “kampret” bersatu.
“Ingat, kawan tak ada cebong atau kampret. Ingat, kawan yang ada hanya cempret Indonesia. Cebong dan kampret bersatu menjadi cempret,” kata Tompi dalam nyanyiannya.
Praktis kejadian itu membuat seluruh hadirin tertawa, termasuk Presiden Jokowi yang menghadiri acara tersebut. Sejumlah menteri dan rombongan Presiden pun juga terlihat ‘ngakak’ dengan cara penyampaian pesan Tompi itu.
“Cempret” adalah kosakata baru yang diciptakan oleh Tompi untuk mengawali pesannya malam itu. Cempret tak lain adalah eliminasi dari kata “cebong” dan “kampret”, yang akhir-akhir ini memenuhi ruang perdebatan kita di media sosial.
Bahwa dengan lagu itu, Tompi dan mungkin kita (masyarakat Indonesia) hendaknya saling mengingatkan agar mulai mengakhiri sebutan yang bertendensi saling mengejek dan tak substantif itu. Di sisi ini, ajakan hijrah dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, menemukan momentum dan signifikansinya.
Bibit Disintegrasi
Bila kita mengamati perdebatan isu-isu politik di linimasa media sosial, maka kita akan cepat menangkap bahwa kata “cebong” dan “kampret” ini merupakan representasi dari para pendukung elite politik yang eksis hari-hari ini.
Cebong biasa dimaknai sebagai pendukung Jokowi. Sedangkan, kampret adalah sebutan untuk pendukung Prabowo. Dua-duanya adalah capres di Pilpres 2019. Istilah-istilah itu biasa digunakan di dunia maya, dan sering difungsikan sebagai ejekan antarkubu pendukung.
Bila ditarik ke belakang, fenomena persaingan sengit antara kedua kelompok itu terjadi sejak Jokowi bertarung dengan Prabowo pada Pilpres 2014. Sinisme itu kemudian berlanjut hingga kini, karena sentimen “berbeda” dan “bermusuhan” itu terus dipelihara.
Di antara momen itu terdapat beberapa momen politik yang semakin mempertegas jurang keduanya, seperti Pilkada DKI Jakarta, serangkaian aksi berjilid, pertarungan politik di tingkat lokal, hingga terakhir menguat kembali pada masa kampanye Pilpres 2019.
Beberapa momentum politik tersebut, plus diikuti dengan serangkaian isu yang selalu digiring untuk saling antagonis, membuat nuansa sinisme dan pengelompokan itu semakin kuat. Identitas antara “aku” dan “mereka” semakin dipertegas di antara keduanya.
Harus diakui, fenomena merebaknya cebong dan kampret ini memang bagian dari penetrasi teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, dalam langgam politik di Indonesia. Sebelum era internet yang merajai hari ini, tak ada fenomena cebong vs kampret.
Namun, sayangnya kontestasi antara cebong dan kampret ini sama sekali tak menyegarkan bagi publik. Lantaran tak ada adu gagasan yang substantif dan mengandung kebaruan sama sekali. Sebaliknya, perdebatan di antara mereka itu justru lebih mengarah pada pesan-pesan permusuhan dan kebencian yang tak berbasiskan nalar.
Kadang persoalan yang remeh temeh, di mana itu tak akan mengubah kondisi hidup rakyat kebanyakan, justru menjadi ajang perdebatan yang seolah tak ada habisnya. Saling serang, meninggikan labeling, dan “goreng-menggoreng” isu adalah habitus yang dilakoninya setiap hari.
Tentu saja, semakin ke sini publik semakin jengah dengan polarisasi cebong dan kampret ini. Justru bahaya yang mengintainya itu yang perlu segera direspons bersama.
Sebab, di balik kontestasi politik yang melibatkan massa dalam jumlah besar tanpa diikuti dengan adu nalar dan gagasan ini, terdapat bibit disintegrasi yang membayanginya. Perpecahan masyarakat berbasiskan perbedaan identitas menjadi bahaya yang harus dibayar bila persaingan tak sehat antara cebong vs kampret ini diteruskan.
Menghapus Polarisasi
Fenomena cebong vs kampret ini menunjukkan sisi “ironi” dari politik di Indonesia. Yakni, menandakan hilangnya gagasan dan visi dalam politik itu sendiri.
Padahal, pertarungan gagasan itu adalah esensi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Apalagi pasca-Reformasi, Indonesia sering diklaim sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Karena minim gagasan tersebut, politik kita hari ini tak lebih menjadi ajang pertarungan kekuasaan berdasarkan label tertentu saja. Kamu cebong, dan aku kampret, atau sebaliknya. Bahan bakar di antara itu tak lain adalah kebencian berdasarkan identitas belaka.
Fenomena cebong vs kampret ini tak terlihat dalam negara-negara yang sudah matang sistem demokrasinya. Para pendukung kandidat dalam pemilu di negara itu akan lebih kritis mengamati ide-ide serta gagasan calon pemimpin dan partai politiknya. Dalam hal ini, gagasan, ide, dan visi menjadi bahan perbincangan utama.
Dengan begitu, Indonesia belum sampai pada level ide gagasan sebagai komoditas utama dalam pertarungan politik. Komoditas utamanya masih identitas, bahkan diperparah dengan adanya pengeleompokan dan labelisasi yang diproduksi tidak jelas seperti itu. Ini yang harusnya diubah.
Meski begitu, bukan berarti kondisi tak bisa diperbaiki bersama. Upaya menghapus polarisasi cebong dan kampret itu bisa dilakukan bila kita (demos) sebagai subjek utama demokrasi mulai sadar untuk menggeser orientasi berpolitik kita, dari berdasarkan identitas dan labelisasi ke arah politik dengan gagasan dan visi publik.
Dengan cara itu, perdebatan publik tak akan lagi soal hal yang remeh temeh dan tak penting bagi kemajuan kehidupan rakyat. Namun, politik lebih diarahkan kepada pembahasan mengenai cara terbaik mengatasi masalah-masalah warga.
Politik harus dikembalikan ruh dan martabatnya kembali untuk berdaya guna dalam mengatasi kesulitan, masalah, dan tantangan sebagai suatu komunitas bersama. Dan, demokrasi harus direhabilitasi lagi sebagai jalan untuk menentukan opsi terbaik yang akan dipilih oleh warga tersebut.
Kontekstualisasi Hijrah
Membicarakan ini membuat kita jadi teringat gagasan “hijrah” yang pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam beberapa forum, Presiden selalu mengajak masyarakat untuk berubah dari perilaku yang kurang baik, menjadi perilaku yang terpuji.
Pesan itu diisi dengan ajakan untuk berhijrah “dari pesimisme ke optimisme”, “ujaran kebencian ke ujaran kebenaran”, “dari berprasangka buruk ke prasangka baik ke sesama anak bangsa”, “hijrah dari kegaduhan ke hal bersifat kerukunan, menjalin persaudaraan” dan, “hijrah dari hal-hal pemecah belah bangsa ini ke persatuan”.
Pesan-pesan hijrah tersebut juga menjadi penting bagi kita untuk kembali mendorong politik identitas dan labelisasi menjadi politik yang penuh gagasan dan visi. Implikasi praktis dari logika tersebut adalah mendorong polarisasi cebong vs kampret hari ini menjadi pembicaraan yang lebih substantif.
Sekaligus mengarahkan dari perang kebencian menjadi perang gagasan. Singkatnya, dari polarisasi menjadi bersatu kembali untuk membicarakan hal-hal yang lebih penting.
Dengan cara ini, harapan yang telah diinisiasi oleh Tompi di atas akan menemukan konteksnya. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tak perlu lagi terpolarisasi menjadi cebong dan kampret karena urusan politik yang tanpa nalar.
Kita harus bersatu menjadi warga (demos) yang mulai memikirkan gagasan dan visi untuk membangun Indonesia secara bersama. Persaingan itu kita alihkan dari berbasis identitas dan lebelingmenjadi kontestasi ide, gagasan, dan visi dalam konteks demokrasi.
Dengan begitu, cebong dan kampret akan sama-sama mati, mengikuti pesan hijrah dari Presiden Jokowi untuk berhijrah dari sesuatu yang kurang baik menjadi Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan berkepribadian sesuai dengan semangat gotong royong. (LiputanIslam.com)
*pegiat literasi di Lingkar Studi Matahari, Yogyakarta, disalin dari Detik, 16 November 2018.