Kapal Ikan Tak Berizin Di Perairan Indonesia Rugikan Negara

0
195

LiputanIslam.com – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mengatakan bahwa kapal tak berizin merugikan negara secara ekonomi maupun lingkungan.

“Modus dan praktik data kapal tidak berizin itu merugikan negara, secara ekonomi dan lingkungan,” ujar Abdi.

Dari sisi tersebut, ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menelusuri secara detail status kapal tak berizin. Diketahui bahwa sejak masa berlaku izin habis per 1 April 2019 lalu, ada sekitar 2.397 kapal perikanan yang tidak berizin, padahal kapal tersebut diketahui lebih dari 30 gross ton (GT).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mendetailkan kapal-kapal tidak berizin tersebut. Dari 2.397 unit kapal yang semuanya berukuran di atas 30 GT, ada 10 unit kapal yang izinnya sudah berakhir lebih dari sebulan, 237 unit kapal izinnya sudah berakhir dalam rentang waktu 1-3 bulan, 929 unit kapal sudah berakhir sejak 3-12 bulan lalu. 397 unit kapal sudah tidak berlaku izinnya sejak 1-2 tahun lalu. Dan sisalnya 842 unit kapal diketahui izinnya telah berakhir lebih dari 2 tahun. Semuanya belum memiliki izin yang baru dan belum memiliki perpanjangan dari izin yang lama.

Andi menambahkan bahwa modus mereka biasanya bermacam-macam, antara lain terlambat mengajukan perpanjangan izin, pemalsuan dokumen perizinan, pemalsuan ukuran kapal dari aslinya (mark down), pembangunan kapal baru tanpa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), belum memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Ia pun mengingatkan jika pemerintah belum menelusurinya, pemerintah tidak akan bisa menghitung berapa potensi pendapatan negara dari sektor ikan, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak ikan berkurang.

Permasalahan perikanan Indonesia di tingkat pemerintah provinsi seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Aceh pun bertentangan dengan upaya pelestarian laut yang sedang diagendakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemprov lokal tersebut masih menerbitkan SIPI untuk kapal ikan berukuran di atas 30 GT. Hal ini tentu merusak dan melanggar tata kelola lingkungan.

“Kondisi ini diperparah karena proses izin dari hulu ditangani oleh 2 instansi yang berbeda yaitu Kementerian Perhubungan dan KKP. Mesti ada mekanisme berbagi data dan sinkronisasi data perizinan antar kedua kementerian tersebut, terkait dokumen kapal seperti surat ukur, gross ton dan pas besar yang dikeluarkan oleh Kemenhub dengan jumlah SIPI dan SIKPI yang dikeluarkan oleh KKP,” tambah Abdi.

Fakta bahwa ribuan kapal ikan tidak berizin menunjukkan bahwa tata kelola kapal perikanan masih amburadul. Proses untuk mendapatkan izin bagi kapal yang berukuran di bawah 5 gross ton (GT) pun susah sehingga memberatkan para nelayan.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menyarankan pemerintah untuk segera memperbaiki proses perizinan secara nasional oleh KKP, khususnya lagi untuk kapal di bawah 5 GT.

Akibat dari amburadulnya tata kelola perikanan tersebut, banyak kapal ikan yang belum memiliki perpanjangan izin yang baru. Padahal di dalam Peraturan Menteri (Permen) No.30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Permen No.11/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang menyatakan bahwa pengurusan dokumen perizinan kapal ditetapkan selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan, dan estimasi untuk penerbitan perizinan pun ditetapkan kurang dari 18 hari. Namun fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan proses tersebut memakan waktu sampai lebih dari 3 bulan. Dampaknya adalah banyak kapal tidak berizin dan para nelayan tradisional tidak bisa melaut sehingga menghadapi kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pihak KIARA mendesak pemerintah khususnya KKP untuk segera mengevaluasi kembali tata kelola perizinan kapal di Indonesia. (Ayu/Mongabay)

DISKUSI: