Jokowi berhadapan dengan rezim protap yang tidak lagi dipertanyakan…
Salah satu ujian awal menjadi presiden di Indonesia adalah menghadapi apa yang disebut rezim prosedur tetap, biasa disingkat protap. Terutama protap bagi pejabat publik seperti fasilitas kendaraan dinas. Ujian ini dihadapi pula oleh Presiden Indonesia ketujuh, Joko Widodo.
Jokowi baru saja menolak fasilitas kendaraan dinas baru bagi jajaran kabinetnya yang saban periode kepresidenan dianggarkan fasilitasnya oleh Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Keuangan. Termasuk fasilitas mobil bagi para pejabat negara dan mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Saat ditelepon pihak Sekretariat Negara, Jokowi bilang tidak usah beli baru. Cukup pakai yang lama saja. Ia menilai mobil lama masih layak untuk digunakan sekaligus sebagai upaya penghematan anggaran negara.
Penolakan Jokowi rupanya tidak terlalu mempan. Karena seperti disebut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, pengadaan mobil dinas menteri dan pejabat tinggi negara lainnya untuk pemerintahan mendatang sudah sesuai aturan.
Menurut Sudi, pemerintahan Yudhoyono diwajibkan mengadakan mobil dinas bagi pemerintahan 2014-2019, dan hanya menjalankan aturan yang berlaku.
Sekretaris Negara mengaku sudah mendapat tambahan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 139,78 miliar untuk pengadaan 80 kendaraan dinas pemerintahan baru. Menteri negara 35 unit kendaraan, pimpinan lembaga negara dan pejabat negara 31 unit, mantan presiden dan wakil presiden 8 unit, kendaraan cadangan untuk menteri dan pejabat negara 2 unit, tamu negara 4 unit.
Bahkan Sudi Silalahi mengatakan sudah selesai menggelar lelang mobil dinas baru sejak Agustus 2014. Pemenangnya adalah PT Mercedes Benz Indonesia dengan nilai penawaran Rp 91,944 miliar. Pemenangnya sudah ditetapkan sejak tanggal 28 Agustus 2014 oleh panitia lelang.
Kondisi ini membuat Jokowi tidak bisa mengelak dari protap. Jokowi belum tahu apakah akan menggunakan mobil baru itu ataukah menjual kembali.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengusulkan agar mobil dinas pejabat tidak lagi dibeli, melainkan cukup disewa. Itu salah satu strategi untuk mengefisienkan anggaran pemerintahan.
Menurut Eko, ada tiga hal yang kini mendesak dilakukan untuk reformasi birokrasi. Pertama efisiensi pemerintahan dengan mengurangi belanja dinas, standar fasilitas kedinasan, dan lainnya. Kedua, mengevaluasi ulang personel birokrasi untuk mengetahui mana saja yang mampu bekerja dan tidak. Ketiga melakukan peninjauan terhadap sejumlah regulasi termasuk protap.
Publik berharap presiden baru tidak kalah sakti dari protab yang cenderung tidak lagi dipertanyakan ulang dan hanya diikuti begitu saja dengan alasan hal itu sesuai dengan aturan. Seorang pemimpin harus berani mengubah watak kekuasaan termasuk melampaui logika formal dan menyimpangi protap jika ternyata protap itu cenderung menjauhkan esensi pemerintahan dari tujuannya untuk melayani dan bukan dilayani.
Banyak protap di tubuh pemerintahan yang cenderung membuat pejabat publik menjadi orang besar dan orang penting ketimbang menjadi pelayan rakyat yang sehari-harinya terjangkau oleh warga negara.
Artikel in disalin dari tulisan Hertasning Ichlas di Geotimes.co.id
———————
Redaksi menerima sumbangan tulisan utnuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke [email protected]