Oleh: M. Arief Pranoto
(Baca bagian pertama)
Telah dijelaskan di muka walau sepintas, bahwa perang hibrida (hybrid war) merupakan campuran model antara asimetris, proxy, perang informasi (ujudnya bisa propaganda, edit dan kontra berita, penyesatan, dll) serta perang konvensional itu sendiri. Ada kombinasi empat jenis perang dalam prakteknya, atau bisa juga lebih. Artinya, model mana duluan, siapa di belakang, kapan bersamaan, atau bagaimana manuver simultan dengan intensitas berbeda — maka terpulang dari the man behind the (gun) strategy.
Masih ingat gejolak politik di Libya tatkala tangan-tangan asing menggusur Moamar Khadafi dari tampuk kekuasaannya? Barangkali, itulah contoh aktual perang hibrida. Kendati ada contoh lain di beberapa negara, namun permisalan ini sengaja memilih negara (Libya) di lintasan Jalur Sutera supaya lebih nyambung jika terkait eksistensi ISIS nanti.
Dalam hybrid war, antara metode asimetris, proxy, penyesatan informasi, dan serbuan militer (simetris atau hard power) berlangsung silih berganti. Entah mungkin serempak, atau simultan, dst tergantung situasi serta kepiawaian para pihak. Mari kita breakdown sepintas garis-garis besarnya (benang merah) untuk memahami kronologis.
Bermula dari Arab Spring atau ‘Musim Semi Arab’. Inilah model perang asimetris bermodus seolah-olah gerakan (rakyat) massa sebagaimana pernah menggulung negara-negara Pakta Warsawa dekade 2000-an bertajuk Colour Revolution atau Revolusi Warna.
Apa hendak dikata, meskipun serbuan smart power atau strategi asimetris Barat melalui National Endowment for Democracy (NED) —ia dijuluki LSM spesialis ganti rezim milik Pentagon, dibiayai oleh Kongres AS— tergolong sukses menurunkan Ben Ali di Tunisia tanpa tercium bau mesiu, atau mejatuhkan Abdullah di Yaman tanpa bunyi peluru, lalu mendepak Hosni Mobarak di Mesir, dll ternyata ia (Arab Spring) terkendala tatkala merambah Syria, juga mengalami hambatan ketika hendak menyulut Libya. Kenapa contoh kegagalan Arab Spring hanya pada kasus Syria dan Libya (bukan di Iran), oleh sebab pola gejolak di kedua negara hampir-hampir mirip, cuma sedikit berbeda akibat faktor kepemimpinan. Meski sekilas, nanti akan kita ulas perbedaaannya.
Untuk sementara, skenario “Arab Spring”-nya Barat cq NED di Iran, kita abaikan saja. Kurang menarik. Selain gerakannya dinilai gagal, juga tidak ada kelanjutan perang sipil, hanya isue nuklir, embargo-embago politik dan ekonomi, dll. Tak ada lagi manuver atau gerakan massa di lapangan kecuali sesekali via bom-bom provokatif di tengah kota. Sepertinya, manuver politik asing di Iran melalui sisi internal telah ‘terbaca’, sehingga hampir-hampir tak direspon rakyat Negeri Para Mullah atas provokasi serta adu domba oleh media-media (asing) dan LSM setempat.
Kembali ke Libya. Ketika gerakan segolongan rakyat (dan unjuk rasa) berpola Arab Spring tidak meraih respon dari rakyatnya Khadafi, betapa tingkat kesejahteraan para warga relatif baik, maka otomatis provokasi asing melalui isue korupsi, pemimpin tirani, dll yang disebar via media massa dan media sosial dengan corong LSM, terbukti gagal. Modus gerakan massa di Libya tidak sedahsyat saat manuver NED dkk menggulung Tunisia, Yaman, dan Mesir. Pola pun seketika diubah. Modus kolonialisme dinaikkan derajatnya, dari gerakan massa menjadi perang sipil atau pemberontakan bersenjata. Tampaknya, perubahan pola tersebut terjadi pula di Syria yang hingga kini terus berlangsung.
Pada episode perang sipil, terlihat perbedaan seni kepemimpinan antara Khadafi dan Bashar al Assad dalam mengelola situasi yang berkecamuk di masing-masing negara. Dan agaknya, seni masing-masing kepemimpinan menciptakan kondisi yang berbeda pula. Misalnya, bila Khadafi terpancing oleh fluktuatif ancaman di internal negeri, lalu menghajar kaum pemberontak (ciptaan Barat) melalui bombardir pesawat-pesawat tempur. Itulah blunder Khadafi kelak. Sedangkan Assad tetap cool, ia hanya mengayun manuver separatis (bikinan asing) melalui kontra-kontra intelijen. Militer diturunkan oleh Assad di wilayah yang dianggap darurat, itupun tidak secara vulgar dan frontal.
Pada gilirannya, bombardir terhadap kaum pemberontak direspon secara langsung oleh sekitar 70-an LSM Libya dan internasional guna menjustifikasi stigma bahwa “ada pelanggaran HAM berat” dilakukan oleh Khadafi. Lalu, terbitlah Resolusi PBB Nomor 1973 tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone). Apa yang terjadi kemudian, bukan sekedar larangan terbang belaka, tetapi Barat dalam hal ini Amerika (AS) dan sekutunya North Atlantic Treaty Organization (NATO) justru balik membombardir Libya. Puluhan negara jago perang yang tergabung di NATO menggempur Libya hingga porak-poranda. Khadafi dinyatakan “tewas?”, pemerintahan (definitif) bubar, pemerintah sementara tak digubris, perampokan harta Khadafi berkedok pembekuan aset-asetnya di luar negeri pun menjadi fenomena, pergolakan senjata bermotif saling klaim SDA di internal negeri terus berlanjut, dan lain-lain. Libya kini, ibarat ladang ditinggal pemiliknya, menjadi rebutan banyak orang. Ia seperti “negara tanpa tuan”.
Lain Libya, lain pula Syria. Meski terus bergejolak, akibat seni kepemimpinan Assad maka atmosfer politik (global) di Syria berbeda dengan negeri tempat kelahiran Khadafi. Betapa militer negara lain hingga saat ini tidak diperkenankan masuk secara terang-terangan karena belum ada mandat PBB. Upaya untuk menerbitkan resolusi oleh AS dan sekutu senantiasa diganjal oleh veto Cina dan Rusia setiap kali diajukan draft resolusi di forum DK-PBB.
Dengan demikian, kolonialisme di Syria, seyogyanya tidak berubah sejak kegagalan Arab Spring kemarin, dan seyogyanya pula, pergolakan bersenjata masih berpola seperti beberapa tahun lalu yakni perang sipil. Tidak ada bombardir (dan keroyokan) dari koalisi militer pimpinan Amerika, dll. Akan tetapi, manakala terdapat tanda-tanda, isyarat dan sinyalir bahwa koalisi militer Barat telah mulai ‘memasuki’ teritorial Syria, maka pertanyaan yang muncul adalah, “Dari pintu mana mereka masuk; lalu, apa peran ISIS dalam perang hibrida yang terus berkecamuk di Syria?” (bersambung ke bagian ketiga)