Oleh: Bandung Mawardi*
Sejak ratusan tahun silam, orang-orang Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Mereka pulang menyandang gelar haji. Orang-orang mulai membuat perubahan sapaan dan penulisan nama demi kepatutan sosial dan imaji kesalehan. Gelar haji tentu memuliakan martabat orang.
Pencantuman gelar haji di depan nama sudah menjadi kelaziman di Indonesia. Di jagat politik, tokoh-tokoh bergelar haji biasa memiliki “kehormatan” tambahan saat bertarung memperebutkan suara dalam pemilihan umum atau bersaing mendapat jabatan bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Gelar itu mempengaruhi kekuasaan, meski tak selalu membuktikan religiositas dalam berpolitik.
Kita patut mengingat kemonceran kaum politikus bergelar haji dalam menggerakkan pembangunan, memberi imaji keislaman bagi rezim Orde Baru. Birokrat dan para politikus berkepentingan memetik faedah dari sebutan atau pencantuman gelar itu. Puncak kebermaknaan gelar haji dan kekuasaan berlangsung di Indonesia setelah kepulangan Soeharto dari Tanah Suci pada 1991. Politik di Indonesia mengalami perubahan simbolis dan aktual. Soeharto pulang tak cuma membawa gelar haji. Anggapan bahwa kebijakan-kebijakan politik Soeharto meminggirkan kepentingan umat Islam di Indonesia selama puluhan tahun mulai dijawab secara simbolis. Soeharto mulai tampil sebagai penguasa dengan gelar dan nama tambahan: Haji Muhammad Soeharto.
Apakah Soeharto mendapat hikmah saat beribadah haji? Kita bisa mencari keterangan di buku Perjalanan Ibadah Haji Pak Harto (1993) terbitan Departemen Agama Republik Indonesia. Buku ini berisi dokumentasi dan biografi Soeharto. Peristiwa penting terjadi pada 22 Juni 1991 saat Raja Fahd bin Abdul Aziz al Saud selaku Penjaga Dua Kota Suci (Khadim al-Haramain asy-Syarifain) memberi surat ke Soeharto berisi pemberian tambahan nama. Raja Fahd mengajukan dua pilihan: Ahmad dan Muhammad. Soeharto memilih Muhammad. Dengan penambahan nama itu, Soeharto mengukuhkan diri sebagai penguasa berwibawa dan saleh.
Soeharto dan ibadah haji berkaitan erat dengan kekuasaan. “Cita-cita dan keinginan pergi haji sebenarnya sudah sejak Pelita I. Saya menunggu kesempatan pada Pelita II, III, IV belum kesampaian juga sehubungan kehadiran saya di Tanah Air sangat diperlukan untuk memimpin pembangunan. Setelah menunggu kesempatan lebih kurang 25 tahun, alhamdulillah pada Pelita V ini, saya dan ibu beserta keluarga dapat menunaikan rukun Islam kelima,” kata Soeharto.
Tapi kekuasaan Soeharto justru berakhir tragis pada 1998. Gelar dan nama tambahan tak bisa melindunginya dari deru reformasi.
Urusan gelar haji mengingatkan kita akan episode pergerakan politik kebangsaan dan kekuasaan kolonial sejak awal abad XX. Gelar haji membuat cemas pemerintah kolonial Belanda. Kita tentu ingat tokoh fenomenal H.O.S. Tjokroaminoto, penggerak Sarekat Islam. Penggunaan gelar haji memang memberi pengaruh besar: mengajak umat Islam melakukan gerakan politik dan agama melawan kolonialisme. Gelar haji mengandung pengakuan kesalehan, otoritas politik, dan derajat sosial-budaya. Kita mengerti ada makna dan efek besar dari pencantuman gelar haji saat gerakan politik dan Islam membesar untuk berhadapan dengan pemerintah kolonial.
Ingatan kita juga bergerak ke Solo pada masa 1910-an ketika Misbach memantik perdebatan politik dan agama. Orang-orang mengenali Haji Misbach sebagai penggerak propaganda Islam dan komunis. Dia adalah tokoh penting, pembuat “onar” dan “ketakutan” bagi penguasa kolonial. Gelar haji menjadi representasi pergumulan ideologi: Islam dan komunis. Publik pun menjuluki pemimpin redaksi terbitan Medan Moeslimin itu sebagai “Haji Merah”.
Haji Misbach adalah fenomena ganjil akibat pertentangan di ranah politik dan agama. Di Solo, ide dan ulahnya sering merepotkan kekuasaan feodal dan kolonial. Di “zaman bergerak”, dia juga bergerak membuat perubahan-perubahan melalui aksi politik dan literasi (Takashi Shiraishi, 1997). Gelar haji mirip oposisi bagi gelar politis raja, bangsawan, dan pejabat kolonial.
Gelar haji pada masa kolonial dan masa Orde Baru tentu berbeda makna dan pengaruhnya bagi kekuasaan. H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Misbach “menggunakan” gelar haji untuk melawan dan meruntuhkan kekuasaan kolonial. Mereka bertaruh ideologi dan kehormatan, berisiko mendapat hukuman penjara atau pembuangan. Bergelar haji justru menguatkan agenda perlawanan atas kekuasaan.
Orde Baru pada episode akhir memunculkan gelar haji sebagai nama tambahan bagi Soeharto saat ia merasa berhasil melaksanakan pembangunan. Tapi Soeharto akhirnya lengser secara tragis. Kita sulit melupakan peristiwa bersejarah 1998, meski kita jarang mengingat makna Haji Muhammad Soeharto. Kita mulai kembali ke sebutan awal: Soeharto. Sekarang, apakah pencantuman gelar haji masih bakal memberi pengaruh besar bagi kekuasaan? (LiputanIslam.com)
* Kuncen Bilik Literasi, disalin dari Tempo, 31 Agustus 2017.