Oleh: Putu Heri
Kakek tua itu bernama Arsilan, ia adalah mantan tukang kebun Bung Karno. Semasa mudanya, ia pernah bertempur melawan kaki tangan Belanda. Namun kini, ia hanya tinggal di gubuk 2X3 meter yang pengap. Dinding dan pintunya terbuat dari triplek tipis. Atapnya tampak seperti hendak rubuh, dan dibangun di trotoar Tugu Proklamasi.
Alangkah ironisnya keadaan Pak Tua itu dengan kemeriahan pesta demokrasi yang baru saja berlalu. Sigi Kaca Pariwara, perusahaan pengolahan data yang mengelola situs Adstensity.com, menyebut dua kubu calon presiden: Prabowo Subianto dan Joko Widodo, menghabiskan sekitar Rp 186 miliar untuk membiayai iklan kampanye. (Tempo, 7 Juli 2014)
Hitler pernah berkata, bahwa sebuah propaganda yang diulang-ulang lambat laun akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Berdasarkan teori ini, wajar, jika lantas baik para caleg, maupun capres-cawapres, rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membangun jaringan propaganda yang terstruktur.
Tentu saja, propaganda seperti ini sangat tidak murah. Artinya, biaya demokrasi di negeri kita juga mahal. Menurut pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, ada tiga faktor penyebabnya, yaitu:
Pertama, adanya perubahan model kampanye dengan pemilihan presiden secara langsung. Menurutnya, perubahan ini membuat biaya politik sangat mahal. Yang diuntungkan orang-orang memiliki banyak uang.
Faktor kedua, munculnya iklan di televisi yang menjadi alat efektif untuk pengaruhi pemilih dan jangkauannya yang luas. Arya mencontohkan, dari total dana kampanye yang digunakan Obama pada tahun 2008, sebanyak 54% habis untuk membayar iklan.
Faktor ketiga, pergeseran politik yang makin personal, maka orang makin butuh personal branding (pencitraan personal). Semua itu butuh biaya. Biaya mahal juga dibutuhkan bagi siapa saja yang maju dalam pemilu legislatif. (Inilah.com 26/1)
Citra atau pencitraan adalah upaya-upaya sistematis untuk membentuk persepsi, pikiran, serta mempengaruhi sikap perilaku kita agar bersedia memberikan respons sesuai kehendak si pembuat citra. Dan momentum pesta demokrasi pun menjadi lahan subur bagi usaha pencitraan. Jadi tak aneh bila pencitraan menjadi sebuah industri tersendiri.
Pada Pilpres lalu, sebelum hari pencoblosan, nyaris semua ruang publik tidak ada yang kosong dari iklan para capres. Di jalanan, di media masa, bahkan di jejaring sosial, penuh dengan berbagai propaganda – yang didesain oleh para konsultan politik guna membangun citra para politisi agar sesuai dengan selera publik. Lihatlah, kita disuguhi tayangan yang mencitrakan sosok capres yang tegas, yang berkomitmen, yang sederhana, namun realitasnya, jauh panggang dari api.
Imbasnya, ketika menjabat nanti, maka politisi-politisi ini pun akan berlomba-lomba untuk ‘menuai benih’ dari modal-modal masa kampanye yang mereka tanam. Dari data ICW, angka korupsi di Indonesia pada tahun 2013-2014, meningkat dari dua tahun sebelumnya. Inilah mata rantai setan yang belum bisa diputus.
Uang dihambur-hamburkan demi sebuah pencitraan, padahal realistasnya, masih banyak Arsilan-Arsilan lain yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Andai saja, biaya untuk iklan tersebut dialokasikan untuk membantu rakyat butuh makan dan tempat tinggal. Andai saja, uang sebanyak itu digunakan untuk membantu rakyat yang butuh pengobatan.
Jadi, masih pentingkah sebuah pencitraan, ditengah kondisi rakyat yang terperangkap dalam harga-harga sembako yang mencekik leher? Sayangnya masih, karena saat ini kita tengah hidup di era simulakra, dimana realitas dan citra telah melebur.
——————–
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke [email protected]