Oleh: Anis JufryDemokreasi adalah sebuah terma perpaduan dari demo (menampilkan) dan kreasi (sebuah kreatifitas). Sebagaimana istilah demo-demo lainnya seperti democrazy, istilah ini kita gunakan terkait fenomena lima tahunan pesta demokrasi di negeri tercinta Indonesia (NKRI) yg lebih dikenal pemilihan umum (pemilu). Dalam pesta lima tahunan ini setiap unsur demokrasi yang diwakili oleh partai politik dengan capres dan cawapresnya, serta calon-calon wakil rakyat menjajakan kreasi nya berupa program, janji-janjian basa basi, dan mungkin sebungkus nasi, ongkos bensin dan dansa dansi.
Pesta demokrasi ini sejatinya adalah momentum penting bagi rakyat dan negeri karena hasilnya adalah kepemimpinan yg membawa negera dengan hampir 250 juta rakyat didalamnya. Calon pemimpin ini dapat digambarkan seperti pemimpin sebuah perusahaan atau rumah tangga, yang bila tidak punya morality dan capacity, maka dapat dibayangkan perusahaan atau rumah tangga akan berjalan tetapi terseok-seok dengan berbagai problem yang semakin lama semakin rumit bahkan bisa pailit atau divorce bila itu sebuah perusahaan atau rumah tangga. Hal ini juga dapat berlaku juga dalam keluarga besar bangsa yg wadahnya disebut negara yang tentu jauh lebih pelik dan komplekdibandingkan mengurus perusahaan atau rumah tangga.
Tetapi sayangnya dalam masa-masa pemilu, partai yang terlibat didalamnya hanya melihat rakyat sebagai penentu suara dan angka-angka untuk kalkulasi yg memang tidak ada hubungan sejati antara partai dengan pemilihnya. Oleh sebab itu tidak ada ikatan sejati antara partai dan pemilihnya.
Lihat saja, dalam kampanye-kampanye pesta demokrasi, partai-partai dan para kandidat calon pemimpin didalamnya menjajakan ‘jajanan’ nya kepada semua masyarakat dengan berharap meraup suara terbanyak bak industri yg bersaing menjajakan komiditinya di pasar bebas. Tiada ikatan emosi ataupun balas budi antara partai dengan para pemilihnya yg menghantarkannya pada kursi kekuasaan, apalagi bagi yang tidak memilihnya. Partai benar-benar berjuang dengan segala upaya untuk sampai pada kursi dan dengan mindset kekuasaan adalah segala-galanya, seolah-olah mereka sedang bersaing dalam dunia bisnis untuk merebut kursi ceo atau direksi.
Mereka melihat berkuasa adalah kedudukan, kehormatan, kekuasaan yg harus diraih dengan berbagai cara dan bernafsu merebutnya, bukan merendahkan hati dan berniat suci untuk mengemban amanah dan menjadi pelayan bagi masyarakatnya yg memberikan kedudukan kursi. Masyarakat merasa lucu-lucu ngeri melihat para calon pemimpin tersebut yang sangat bernafsu dengan jabatan dan kursi yg mereka perebutkan. Masyarakat dengan mudah membaca dan curiga bagaimana calon-calon itu nanti mengembalikan ‘investasi’ nya berupa dana jutaan atau bahkan miliaran rupiah.
Tetapi sayangnya jangka waktu lima tahun ini cukup menjadikan baik partai maupun rakyat sama-sama lupa esensi demokrasi. Demokrasi memang sebuah mazhab politik yang diterapkan dalam dunia kuno dan modern untuk memilih pemimpin dengan suara mayoritas yg akan berkuasa, walaupun secara teknis cara dan metode nya bisa bervariasi. Metode dan cara berdemokrasi sebenarnya bukan hal baku sebagaimana kitab suci, sehingga kita banyak terjebak pada jaring-jaring normatif yang akhirnya siapa saja dapat mencalonkan diri bagaimanapun latar belakang nya. Sebenarnya rakyat sekian ratus juta ini berhak mempunyai dan menentukan kriterianya dan syarat-syarat serta kualifikasinya, untuk nantinya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dari segala sisi yg dapat membawa bangsa dan negeri ini hidup adil dan makmur, berdaulat serta disegani. Nah, mulai pemilu nanti atau akan datang sudah selayaknya kita mengusulkan kriteria capres cawapres dan caleg diperketat untuk menyaring agar para calon yang ada dalam bilik suara nanti adalah calon-calon yang berkualitas dan bermoral tinggi.
Kita mesti sadari bahwa proses rekruitmen atau mencari pemimpin adalah proses yang sangat penting, dan yang paling penting bukan pada saat hari H Pemilu dibilik suara tetapi pada prosesnya yg dimulai dari sosialisasi, pendaftaran dan seleksi capres, cawapres dan caleg, yang syaratnya bukan sekedar memenuhi kriteria normatif atau formal seperti KTP, Surat Keterangan Kelakuan Baik, ijazah, dll yg status tersebut tertuang dalam lembar-lembar kertas. Kriteria moralitas, komitmen tinggi, pekerja
keras, pembela keadilan, dan lain-lain yg menunjukkan kualitas moral, kejujuran,keberanian, kewibawaan, komitmen dengan Konstitusi, Pancasila dan NKRI, dan Kebinekaan mesti jadi hal paling utama untuk seleksi sebelum akhirnya menjadi calon tetap.
Kualitas-kualitas diatas harus dibuktikan dalam kehidupan dan track recordnya sehari-hari. Jika hal ini jadi kriteria di pemilu yang akan datang maka sebelum pemilu sekalipun insya Allah kita sudah melahirkan dan mempunyai calon-calon pemimpin yg para rakyat mengenalnya dengan baik sehingga rakyat tidak bingung dan gundah mesti memilih siapa. Ingat demokrasi itu lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga semestinya menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Oleh sebab itu kita rakyat Indonesia mesti mendorong kepala pemerintahan dan anggota legislatif yg akan terpilih tahun ini untuk mereformasi Undang Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya demi memformalkan kriteria-kriteria capres, cawapres, dan caleg dengan kriteria utama seperti yg telah disebutkan diatas. Bila ini dilakukan maka periode 2014-2019 adalah waktu yg cukup bagi bangsa ini untuk melahirkan dan mengalami pesta demokrasi lima tahunan yang akan datang yang lebih berkualitas, bukan kembali ber demokreasi seperti saat-saat ini.
Semoga saat kita memilih di bilik suara untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik. Amin. Sukseskan Pemilu, hidup Indonesia, merdeka!
===============
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke [email protected]