Oleh: Adithya Asprilla*
Karya sastra bisa datang darimana saja, termasuk dari kaum difabel. Memang hanya sedikit nama sastrawan di Indonesia yang berlatarbelakang kaum difabel. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa tidak banyak masyarakat yang mengetahui karya sastra dari kaum difabel itu sendiri. Padahal, idealnya kaum difabel mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang pada umumnya dalam berkarya, terutama dalam sastra.
Seperti mendiang Ratna Indraswari Ibrahim yang memopulerkan istilah ‘sastra lisan’. Meski tangan dan kakinya tidak dapat berfungsi secara normal, bukan tandanya Ratna tidak dapat menulis. Dia menggunakan asisten pribadinya untuk menulis pemikiran Ratna dengan cara didiktekan. Lewat cara tersebut, sudah lebih dari 400 karya ‘dilahirkannya’ dan beberapa di antaranya mendapatkan penghargaan bergengsi.
Tidak hanya Ratna, ada juga Masharto Alfathi yang memiliki kekurangan low vision. Namun, karyanya sudah cukup banyak yang telah diterbitkan. Sebut saja Layang-layang Putus dan Belajar dari Si Pincang yang keduanya memiliki tema difabel. Tema tersebut diambil oleh Masharto sekaligus menjadi kritik yang disampaikannya lewat tulisan tentang permasalahan yang sering dihadapi kaum difabel dalam kehidupan keseharian.
Bentuk ‘protes’ secara tidak langsung juga dilayangkan oleh Dimas Prasetya Muharam. Penulis tunanetra yang lulus dari Universitas Indonesia ini telah menghasilkan beberapa buku. Buku tersebut dikerjakannya bersama para penyandang tunanetra lainnya. Beberapa buku yang dimaksud berjudul Yang (Tak) Terlupakan dan Merpati Berjari Enam. Dimas sendiri menjadi salah satu penggagas dari situs Kartunet.com (singkatan dari Karya Tunanetra).
Bersama teman-temannya yang juga difabel, Kartunet.com muncul akibat pemberdayaan dan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri masih terbatas sampai saat ini. Adanya situs ini menjadi penanda dari kaum difabel yang hendak berkarya, khususnya dalam sastra, masih minim bantuan yang diterima dari lingkungan sosial itu sendiri.
Adanya pegiat sastra dari kaum difabel menjadi garis besar keterbatasan dalam berbagai kekurangan bukanlah alasan untuk tidak dapat berkarya. Bila memang nantinya sumber daya kaum difabel dapat dikembangkan, pemerintah sejatinya telah berjanji untuk membantu kaum berkebutuhan khusus ini dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pasal 1, terdapat dua poin yang dapat mengingatkan kembali pemerintah akan janji tersebut.
Poin pertama adalah adanya kesamaan kesempatan. Dituliskan pemerintah harus memberikan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggarraan negara dan masyarakat.
Sedangkan poin kedua soal pemberdayaan berbunyi pemerintah harus berupaya untuk menguatkan keberadaan penyandang difabel dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
Kedua poin itu tentu dapat dikaitkan dengan ranah sastra sebagai salah satu media berkarya dari ketentuan umum tersebut. Bentuk realisasi undang-undang pemerintah dapat dengan cara mendukung acara bertemakan difabel. Seperti pada acara “Hear Artist, Hear Ability: Pentas Berbeda Bahagia” yang digelar pada akhir 2012. Pada acara tersebut, kaum difabel memperlihatkan keterampilannya dalam dunia sastra.
Acara pentas sastra dengan tujuan aktualisasi diri dan medium ekspresi semacam itu sebaiknya didukung pemerintah keberadaannya. Namun nyatanya, pemerintah dinilai masih belum dapat memberikan akses secara utuh bagi kaum difabel untuk berkarya. Padahal, data dari World Health Organization (WHO) sejauh ini menunjukan terdapat 15 persen kelompok difabel yang hidup di Indonesia saat ini. Jumlah yang tidak sedikit mengingat penduduk Indonesia berjumlah sekitar 255 juta penduduk.
Hadirnya acara-acara bertema difabel dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk melihat keberadaan mereka dan lebih menghargainya. Itu adalah salah satu peran dari masyarakat dalam membantu eksistensi kaum difabel. Sudah bukan zamannya masyarakat memandang rendah kaum difabel. Mereka memang berbeda, tapi belum tentu kualitas karyanya sama rendah dengan persepsi yang selama ini melekat pada masyarakat.
Khalayak pun tahu bahwa kaum difabel juga termasuk golongan yang wajib dimerdekakan statusnya. Klise memang, tapi mereka bukan lagi kelompok marginal yang dapat dipandang sebelah mata. Perlu gerakan pasti dari pemerintah dalam merealisasikan undang-undang tersebut, seperti terus mendorong kaum difabel dalam berkarya. Hal itu sebaiknya dilakukan agar kaum difabel tidak hanya mendapatkan simpati belaka dari masyarakat.
Semoga sastrawan dari kaum difabel terus bertambah. Hendaknya karya dari mereka kelak akan mengubah pola pikir masyarakat akan kaum difabel. Sehingga sastra hadir tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk menjadi bahan apresiasi dalam memaknai pencipta dan lingkungannya. (liputanislam.com)
*Mahasiswa Jurnalistik Fikom Unpad, disalin dari Tempo, 12 September 2016.