Fatma, Ibu Rumah Tangga
Diriwayatkan, Khalifah ‘Umar bin Khattab ra selalu menghitung dan mencatat kekayaan seseorang sebelum ia diangkat sebagai penguasa atau sebagai kepada daerah. Sehabis masa tugasnya kekayaan pejabat negara itu dihitung kembali. Jika ternyata ia mempunyai kekayaan tambahan yang diragukan, maka kelebihannya disita atau dibagi dua. Separoh untuk yang bersangkutan. Separoh lainnya diserahkan kepada Baitul-Mal (Tarikhul-Khulafa hal 132).
Demikian juga terhadap mereka yang berada di sekitar para pejabat. Ketika Abu Bakrah disita separoh harta kekayaannya oleh Khalifah ‘Umar, ia mencoba melawan dengan mengatakan: “Aku tidak bekerja pada Anda!” Khalifah Umar menjawab: “Ya, tetapi saudaramu bekerja sebagai pengurus Baitul-Mal dan bagi-hasil tanah garapan di Ubullah (suatu tempat di Basrah, Iraq), ia meminjamkan uang (dari Baitul-Mal) kepadamu untuk berdagang !” Khalifah ‘Umar lalu mengambil 10.000 dinar dan dibagi dua. Abu Bakrah mengambil separohnya. (Syahidul Mihrab hal.284).
Kisah lain, Khalifah ‘Umar pernah memarahi gubernur Bahrain karena kekayaannya melimpah. Khalifah ‘Umar berkata, “Wahai Musuh Allah. Ketika aku serahkan kepemimpinan atas Bahrain, engkau berjalan tanpan menggunakan sandal, dan sekarang ini aku mendengar engkau telah membeli kuda dengan menghabiskan uang sebesar seribu enam ratus dinar. Engkau telah mencuri harta Allah!”
Gubernur itu menjawab, “Aku tidak mencurinya, karena harta yang aku dapat itu merupakan hasil pemberian orang-orang terhadapku!”
Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar marah dan memukulnya dengan pecut pada bagian punggungnya hingga berdarah. Setelah dihitung, kekayaan mantan gubernur itu mencapai sekitar sepuluh ribu dinar. Lalu Khalifah Umar menyuruhnya agar diserahkan ke Baitul Mal.
Khalifah ‘Ali ra pun senantiasa berusaha mencegah karyawannya untuk tidak melakukan israf atau berlebih-lebihan sambil mengajak mereka untuk berhemat dan menggunakan harta Baitul Mal dengan cara tepat guna. Beliau mengatakan, “Tajamkan alat tulis kalian dan jarak antara satu baris dengan yang lainnya usahakan tidak berjauhan. Jangan sampai berlebihan dalam menggunakan harta Baitul Mal. Karena harta umat Islam tidak boleh merugi.”
Banyak surat Khalifah ‘Ali yang dikumpulkan di Nahjul Balaghah yang isinya bertujuan untuk mengawasi perilaku para pejabat agar tidak menggunakan harta Baitul Mal seenaknya. Menurutnya, pengawasan terhadap perilaku dan kinerja para pejabat pemerintahan merupakan kewajiban penting pemimpin Islam guna menciptakan keadilan sosial.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ziyad bin Abihi, Wakil Gubernur Basrah, beliau menulis, “Sesungguhnya aku bersumpah demi Allah! Bila sampai ada laporan kepadaku bahwa engkau mengkhianati harta umat Islam, maka aku akan bersikap keras, sehingga engkau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluargamu.”
Ketika ada laporan yang sampai kepada beliau tentang pengkhianatan seorang dari pegawainya, dengan segera Khalifah ‘Ali menulis surat yang isinya, “… Telah sampai informasi kepada saya bahwa engkau memanen di sebuah tanah pertanian dan semua hasilnya engkau kumpulkan untuk sendiri dan tidak memberikan sedikitpun kepada rakyat. Semua harta Baitul Mal engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri. Oleh karenanya, engkau harus segera mengirimkan laporan pekerjaan dan kekayaanmu kepadaku. Ingat bahwa di Hari Kiamat Allah Swt yang menjadi penghisab amal perbuatan kita dan lebih teliti dari penghitungan yang dilakukan manusia. Karena dalam masalah ini mungkin saja ada yang menulis laporan tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong, tapi di Hari Kiamat segalanya akan menjadi jelas dan semuanya akan ditunjukkan.”
Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa sejak zaman dulu, kekayaan pejabat memang isu sensitif. Pejabat selalu diawasi oleh mata rakyat, kekayaannya yang berlimpah memunculkan kecurigaan. Pemimpin yang tegas akan menindak tegas para pejabat yang harta kekayaannya di luar kewajaran.
Namun, lihatlah apa yang terjadi di hadapan kita, rakyat Indonesia hari ini. Di media massa berseliweran berita tentang harta pejabat yang mencengangkan. Baru-baru ini, ada kasus jam tangan super mahal yang dimiliki pejabat militer. Beberapa waktu yang lalu, tersiar kabar jam tangan legendaris Rolex dimiliki seorang petinggi partai dakwah. Kemudian, jam tangan ratusan juta milik gubernur perempuan.
Itu baru jam tangan. Bila untuk jam tangan, seseorang tega membeli dengan harga puluhan, ratusan juta, hingga milyaran, apatah lagi barang-barang lain yang dimilikinya. Analoginya, saya ibu rumah tangga yang setiap hari naik angkot, percuma saja memakai jam keluaran Sincere Watch. Tak ada yang percaya kalau itu asli, selama saya masih ngangkot. Jam seharga ratusan juta itu harus matching dengan mobil, sepatu, baju, rumah, dan lain-lain. Manalah cocok jam mahal asli dipakai bersama baju obralan dari Tanah Abang? Artinya, jam tangan mahal adalah ‘penampakan’ dari segala jenis kemahalan lain di sekeliling sang pemilik jam itu.
Lalu, terjadilah peristiwa itu: jam tangan dibanting, untuk menunjukkan bahwa itu jam tangan palsu. Manalah mungkin jam tangan milyaran tega dibanting pemiliknya, mungkin itu logika yang dibawa. Jam tangan palsu itu konon harganya ‘hanya’ lima juta.
Ah, mata rakyat kecil selalu bisa melihat. Kemiskinan membuat mereka peka. Mereka bisa menilai, tanpa perlu KPK turun tangan. Mereka merindukan pemimpin yang tegas, hidup sederhana, dan memanfaatkan kekayaan negara semaksimal mungkin untuk fasilitas publik: sekolah murah, kesehatan murah, dan transportasi murah. (LiputanIslam.com)