Oleh: Budi Baskoro
Prestasi Basarnas yang dalam tiga hari berhasil menemukan petunjuk dan memulai evakuasi pesawat AirAsia dengan kode penerbangan QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata, dipuji banyak pihak. Bahkan, dinilai sebagai penemuan tercepat dalam sejarah SAR (Search and Rescue) pesawat.
Bila kita melihat kinerja pemerintah dalam tragedi ini, tampaknya memang patut bagi kita untuk mengacungkan jempol. Sejak hari pertama, proses pencarian dilakukan tim terpadu yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Basarnas, Marsekal Madya FHB Sulistyo. Esoknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru datang dari Papua juga meninjau langsung proses pencarian.
Setelah serpihan pesawat dan jenazah ditemukan, Jokowi pun terbang ke lokasi di Pangkalan Bun untuk menyaksikan langsung proses evakuasi dengan menggunakan pesawat Hercules pada Selasa (30/12). Dia juga menemui keluarga korban di pusat krisis Bandara Juanda untuk menyampaikan duka cita.
Presiden, Wapres, maupun Basarnas secara tegas memastikan akan mengerahkan semua kekuatan dalam proses evakuasi korban, melibatkan TNI, Polri, SAR, dan dibantu tim negara sahabat. Informasi kepada publik diberikan dengan cara transparan, sigap, dan rutin. Publik dan terutama keluarga korban bisa mendapatkan informasi dengan baik. Adanya tempat bertanya, sangat membantu dalam situasi krisis. Menurut pendapat sejumlah orang, situasi ini sungguh berbeda dengan Malaysia ketika terjadi musibah Malaysia Airlines MH370 dan MH17. Saat itu, informasi sering berubah-ubah dan banyak terkesan ditutup-tutupi.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pun terlihat sangat sigap melayani keluarga korban. Sejak hari pertama, Risma tidak pernah absen mendampingi keluarga penumpang yang berkumpul di area Crisis Center. (baca: Begini Dedikasi Risma untuk Keluarga Korban Air Asia)
Namun, di balik semua puja-puji ini, ada masalah penting yang harus diperhatikan semua pihak, terutama pemerintah. Tragedi AirAsia kembali mengingatkan kita bahwa sistem penerbangan di Indonesia masih sangat buruk. Sebagaimana dilansir New York Times, tim auditor PBB mengunjungi Jakarta pada bulan Mei 2014 lalu untuk menilai keselamatan penerbangan Indonesia. Tim ini pun menyimpulkan bahwa tingkat kelayakan penerbangan di Indonesia jauh di bawah rata-rata, lebih buruk daripada negara yang lebih miskin, seperti Laos dan Myanmar.
Indonesia adalah negara dengan 17.000 pulau, di mana penerbangan murah telah menggantikan perjalanan feri, bis, atau kapal. Para kapitalis berlomba-lomba membuka jalur penerbangan murah di Indonesia. Pasar yang ada memang sangat menjanjikan. Seperti ditulis Washington Post, dalam dekade terakhir, kelas menengah Indonesia menggelembung 80 juta hingga 13 juta. Mereka dengan suka cita menggunakan penerbangan murah, daripada harus berpenat naik bis atau kapal laut.
Namun, potensi besar ini tidak didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem penerbangan. Akibatnya industri penerbangan di Indonesia menjadi salah satu industri yang paling berbahaya di dunia. Banyak kecelakaan dan insiden yang terjadi. Tak heran Uni Eropa pernah melarang 67 penerbangan dari Indonesia masuk wilayah udara Eropa.
Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan keprihatinan atas praktek penerbangan di Indonesia. Federal Aviation Administration menetapkan Indonesia dalam “kategori 2” , yaitu negara yang minim keselamatan penerbangan, yakni satu peringkat bersama Ghana dan Bangladesh.
Sejak akhir 1990-an, Indonesia melakukan beberapa langkah deregulasi yang memudahkan para kapitalis membuka bisnis penerbangan. Perusahaan penerbangan baru pun bermunculan bak jamur. Antara 2000 dan 2007, jumlah penumpang naik sebesar 20 persen pertahun, menurut Associated Press. Pada tahun 2011, 60 juta orang Indonesia naik pesawat terbang. Hal ini tak terbayangkan oleh orang Indonesia sebelumnya. Dulu, hanya orang kaya yang bisa naik pesawat. Kini, pedagang bersandal jepit pun bisa naik pesawat dari Padang ke Jakarta untuk ‘kulakan’ baju di Tanah Abang.
Namun pertumbuhan pesat industri ini tidak didukung oleh SDM dan infrastruktur. Banyak pengamat dari dalam negeri maupun luar negeri yang sejak lama memperingatkan bahwa Indonesia kekuarangan pakar penerbangan, ahli regulasi, dan peralatan.
Sebagai contoh, bisa dilihat dari pengakuan seorang mantan pilot Singapore Airlines (SIA) yang dikutip jpnn.com. Menurutnya, ada koridor-koridor penerbangan tertentu yang sangat sibuk, salah satunya rute Indonesia-Singapura. Di rute ini, ada banyak perusahaan dan tipe pesawat yang terbang dengan jenis ketinggian dan kecepatan berbeda-beda.
“Karena maskapai-maskapai semakin berjubel, maka ATC menjadi lebih lama berkoordinasi dan dalam memberikan izin untuk hal-hal seperti permintaan menaikkan ketinggian terbang dan penghindaran cuaca (buruk),” kata mantan pilot SIA itu.
Inilah PR besar bagi pemerintahan Jokowi. Kerja keras dan sigap hendaknya tidak terhenti di evakuasi korban, melainkan pada upaya perbaikan sistem keamanan penerbangan, melalui penataan regulasi, penambahan SDM, dan fasilitas.(LiputanIslam.com)
—
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan dikirim ke [email protected]