Oleh: Ahmed Zain-Oul Mottaqin
Terkait pemberitaan yang masih panas terkait kolom agama di KTP, mari kita luruskan. Yang terjadi sekarang bukan penghapusan kolom agama tapi bolehnya mengosongkan keterangan agama khusus bagi yang beragama di luar 6 agama yang diakui pemerintah (Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu).
Sebenarnya, ada berapa orang sih di negeri ini yang beragama diluar 6 agama tersebut? Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. [1]
Jadi, penganut agama diluar enam agama yang diakui pemerintah, jumlahnya tidak sampai 1%, tapi kehebohan yang ditimbulkannya luar biasa. Dan apakah jika ada WNI yang menganut agama diluar 6 agama tersebut, apa lantas ia tidak boleh menjadi warga NKRI ?
Anda tahu Malaysia? Negara yang dikenal menjalankan hukum syariah Islam pun hanya mencantumkan keterangan agama bagi pemeluk agama Islam. Sedangkan diluar itu, tetap dikosongkan. Perhatikan gambar dibawah ini (klik untuk memperbesar).
Keterangan: “Bagi warga Muslim, keterangan”Islam” yang dicetak pada kartu di bawah foto pemilik identitas. Hal ini bertujuan untuk membantu penegakan hukum Syariah yang hanya berlaku untuk umat Islam.” [2]
Kita terlalu sibuk mempermasalahkan status agama yang tertulis diatas sebuah kartu, padahal agama adalah hal yang sangat abstrak dan paling inheren dalam diri manusia yang tempatnya di dalam hati, jiwa dan pikiran dan direfleksikan lewat perbuatan, akhlaq dan ibadah baik mahdhoh maupun ghoiru mahdhoh dan dipertanggungawabkan kelak di hadapan Tuhan.
Sering dengar kan orang-orang mencibir dengan ungkapan, “Dasar Islam KTP.” Maksudnya ketika agama hanya sekedar dijadikan tulisan di KTP sebagai simbol dan identitas birokrasi semata.
Jika yang dipermasalahkan adalah soal urusan birokrasi bernegara, mungkin bukanlah masalah besar. Tapi jika sudah membawa-bawa cap komunis dan menganggap sesat, atheis/tidak beragama kepada orang-orang yang mengosongkan status agamanya, saya pikir itu hal yang lebay. Karena bagaimanapun, agama yang tertulis di selembar kartu bukanlah jaminan “keberagamaan” seseorang.
Apakah WNI yang misalnya beragama Kejawen, Druze dan Baha’i, ia mesti mengisi status agamanya sebagai “Islam” hanya lantaran dimirip-miripkan karena status agama tidak boleh kosong ?
Bagaimana jika muncul lagi penganut Islam yang berdemo, tidak rela jika penganut agama-agama “sesat” tersebut menulis Islam di KTP-nya. Hari ini, kita cuma sibuk dengan simbol, sibuk di kulit tapi lupa dengan isi. Sibuk mempermasalahkan status agama yang tertulis di sebiji kartu.
Hal ini, mengingatkan saya pada kelompok teroris transnasional Islamic State of Iraq and Sham, yang menerbitkan kartu Ghoiru Kafir (Kartu Tanda Bukan Kafir) kepada penduduk di daerah yang berhasil mereka kuasai. Sepertinya sebelas duabelas. 😀
———-
Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke [email protected]