“Isu radikalisme kini sangat sering dibahas oleh berbagai kalangan. Bulan ini saja saya sudah empat kali diundang seminar,” kata Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra Wingarta. Menurutnya, Indeks Ketahanan Nasional Indonesia saat ini sedang dalam posisi “kurang tangguh” dan menghadapi ancaman disintegrasi sehingga sangat diperlukan kewaspadaan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Putu dalam Kongres Ikatan Alumni Jamiah Al Mustafa (IKMAL) di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta (9/5/2015). Mantan Komandan Pasukan Pengawal Presiden yang kini menjadi pejabat di LEMHANAS itu menegaskan bahwa Pancasila-lah yang hingga kini menjadi perekat bangsa ini. Seandainya nilai-nilai Pancasila semakin ditinggalkan rakyat, kehancuran dan disintegrasi Indonesia hampir pasti terjadi. Karena, nilai utama Pancasila adalah empati dan relasi sosial yang berasaskan gotong royong. Sebaliknya, nilai-nilai yang sedang dikembangkan oleh kaum takfiri justru “perbedaan” dan “permusuhan”. Di sinilah letak bahaya besar paham takfirisme (gemar mengkafirkan orang lain yang tak sepemikiran).
Selain Mayjen Putu, Kongres IKMAL juga menghadirkan narasumber Laksamana Muda TNI Ir. Yuhastihar (Deputi Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan LEMHANAS), Ir Azhar Hasyim (Staf Ahli Menteri Kominfo), Dr. Hamka Hasan (Dekan Fak. Tarbiyah UIN Ciputat, alumnus Mesir), dan Miftah F. Rakhmat (alumnus IKMAL, aktivis di Yayasan Muthahhari Bandung).
Sebagaimana dijelaskan oleh panitia seminar, IKMAL adalah organisasi alumni pelajar yang pernah menuntut ilmu di universitas “Jamiah Al Mustafa” yang berpusat di Iran, namun memiliki cabang di berbagai negara Timur Tengah, antara lain Suriah dan Lebanon. Anggota IKMAL datang dari mazhab Sunni dan Syiah, karena Jamiah Al Mustafa adalah universitas terbuka yang menerima mahasiswa dari berbagai mazhab.
“Keprihatinan melihat semakin maraknya upaya-upaya mengoyak persatuan bangsa menjadi motivasi utama dilaksanakannya seminar ini,” jelas Ketua IKMAL, O. Sulaeman, M.Hum.
Ir. Yuhastihar dalam paparannya mengemukakan hal menarik. Menurutnya, perlu dibedakan antara radikalisme dan fundamentalisme. Radikalisme adalah gerakan-gerakan yang menginginkan perubahan secara instan dan menginginkan kekerasan. Contohnya, gerakan yang ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi tertentu, dengan cara-cara pemaksaan, kekerasan, bahkan hingga mengobarkan perang (pengeboman dan terorisme).
Sementara itu, fundamentalisme justru dibutuhkan untuk menangkal radikalisme berbasis agama. Pemahaman agama yang salah merupakan faktor utama penyebab radikalisme agama (yang sering berujung pada aksi-aksi terorisme). Karena itu untuk menangkalnya, perlu keaktifan dan upaya keras dari pihak-pihak yang memahami agama dengan benar, untuk menyebarluaskan bagaimana sesungguhnya pandangan Islam tentang nasionalisme dan kebangsaan, atau tentang terorisme dan kekerasan.
Pemblokiran Situs Radikal, Perlukah?
Ir. Azhar Hasyim dalam kapasitasnya sebagai staf ahli Menkominfo, menjelaskan bahwa tugas Kominfo adalah pelaksana teknis untuk segala hal yang berhubungan dengan informasi. Salah satu yang dilakukan oleh kementerian ini adalah menindaklanjuti permintaan kementerian atau lembaga dalam pemblokiran situs bermuatan negatif, misalnya pornografi atau perjudian. Terkait radikalisme, Kominfo melaksanakan permintaan BNPT untuk memblokir sejumlah situs berlabel Islam yang mengandung konten terorisme dan SARA.
Namun sayangnya, para pendukung situs itu dengan segera membangun opini bahwa yang diblokir adalah media Islam. Selain itu, banyak pihak lainnya yang menekan Kominfo untuk membuka blokiran tersebut. Itulah sebabnya, Kominfo membatalkan pemblokiran situs-situs itu. (LiputanIslam.com sebenarnya telah berkali-kali memuat tulisan yang membuktikan bahwa situs-situs yang diblokir itu jelas-jelas menyebarkan ideologi kekerasan dan takfirisme—red.)
“Sebagai respon atas kasus ini, kini Kominfo telah membentuk panel yang akan mengevaluasi permintaan dari lembaga terkait,” jelas Ir. Azhar.
Panel tersebut akan terdiri dari pakar berbagai bidang dan LSM, yang akan memberikan penilaian atas konten website yang diusulkan untuk diblokir; sehingga Kominfo tidak sekedar melaksanakan permintaan kementerian/lembaga terkait.
Menangkal Pohon Radikalisme dengan Menumbuhkan Pohon Moderat
Sementara itu, Dr. Hamka dari UIN Ciputat menyatakan bahwa istilah ‘deradikalisasi’ menakutkan bagi sebagian kalangan. Karena itu, sebaiknya yang dikembangkan adalah istilah-istilah yang tidak terkesan kekerasan, misalnya dialog, seminar, atau pendidikan kebangsaan. Menurutnya, cara efektif menangkal radikalisme bukan dengan dengan membabat semua “pohon” radikal, melainkan dengan memperbanyak “pohon” moderat sehingga paham radikal akan tenggelam dengan sendirinya.
Pentingnya dilakukan dialog antarelemen bangsa juga ditekankan oleh Miftah Rakhmat, alumnus Jamiah Al-Mustafa yang saat ini aktif di dunia pendidikan. Menurut Miftah, umat Islam penting memiliki sikap inklusif, yaitu tetap memegang teguh ajaran yang diyakini, namun di saat yang sama, juga mengakui dan percaya bahwa nilai-nilai yang kita yakini itu ada pula di dalam agama-agama lain.
Dengan kata lain, kita perlu mengedepankan persamaan. Sifat-sifat welas asih, saling membantu, menegakkan kebenaran dan keadilan, menolak kebatilan, adalah di antara nilai-nilai universal, yang ada di setiap agama dan mazhab. Inilah yang seharusnya dikedepankan sehingga persatuan bangsa semakin kuat. Sementara itu, perbedaan-perbedaan teologis seharusnya diperbincangkan di forum-forum ilmiah dengan mengedepankan akal sehat. Bukan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau menjatuhkan keyakinan pihak lain, tapi dengan tujuan saling memahami.
Di akhir paparannya, Miftah menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah punya beban sejarah konflik antarmazhab; karena itu penting bagi semua anak bangsa ini agar terus menjaga jalannya sejarah bangsa agar tetap menjadi bangsa yang toleran dan damai. (RA/LiputanIslam.com)