Mencari Keadilan untuk Novel Baswedan

0
889

Potret Najwa Shihab, tuan rumah program Mata Najwa. Sumber foto: inibaru.id

Jakarta,LiputanIslam.com—Penegakan hukum terhadap pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan sangat berliku-liku. Kasus ini seperti tidak ada habisnya atau dalam bahasa Najwa Sihab disebut sebagai “Novel Tak Berujung”.

Para terdakwa, Rony Bugis dan Rahmat Kadir, dua orang anggota kepolisian Republik Indonesia dituntut dengan hukuman satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini membuat publik gempar dan bertanya-tanya, apakah hukuman seringan ini pantas untuk tindak kejahatan sebesar itu? Apalagi yang menjadi objek serangan adalah seorang penyidik KPK yang bertugas sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negara ini. Karena terkesan ‘mencurigakan’, kasus ini akhirnya dibahas oleh Najwa Shihab, tuan rumah program Mata Najwa pada Rabu (17/6) malam kemarin dengan tema “Novel Tak Berujung”. Najwa menghadirkan Novel Baswedan, sebagai tamu utama, dan sejumlah tamu lainnya seperti: Laode M Syarif (Mantan wakil pimpinan KPK), Saor Siagian (Anggota Tim Advokasi Novel Basedan), Masinton Pasaribu (Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P), Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan RI)

Persidangan yang Berlangsung Ganjil

“Saya kaget, mengapa sangat keterlaluan,” jelas Novel mengawali kalimatnya. Ada begitu banyak kejanggalan yang muncul dalam proses persidangan. Kejanggalan-kejanggalan itu, oleh Novel, dirangkum dalam tiga hal:

  1. Saksi kunci yang keterangannya perlu didengarkan justru tidak dihadirkan. Seperti penjual kopi yang sempat berinteraksi dengan pelaku dan imam masjid yang melihat langsung pelaku serangan.
  2. Bukti-bukti dipersidangan ada yang hilang, bahkan ada yang berubah.
  3. Fakta-fakta yang ada seperti sengaja dibiaskan.

Tak hanya itu saja, dakwaan yang muncul dalam persidangan terkesan aneh, seperti:

  1. Pelaku serangan seolah-olah hanya dilakukan oleh dua orang. Padahal Pelaku telah melakukan pengintaian sejak dua minggu sebelu kejadian dan melibatkan orang yang berbeda-beda.
  2. Air yang dipakai untuk menyiram bukanlah air keras, tetapi air aki.
  3. Luka yang menyebabkan cacat mata pada Novel seolah-olah hanya luka biasa.

Keanehan demi keanehan yang ditunjukkan dalam persidangan membuat Novel berkeyakinan bahwa persidangan ini tidak perlu diteruskan lagi, karena tidak ada nilai keadilan yang ditunjukkan. Inilah yang membuat Novel berkata, “Sudah, bebaskan saja pelakunya.”

Kebutaan Mata Novel Hanya Rekayasa?

Publik memang sempat mempertanyakan tingkat keseriusan luka yang dialami oleh Novel Baswedan. Bahkan sebagian menuding itu hanya rekayasa saja. “Jika tersiram air keras, mengapa hanya bagian mata yang rusak? Harusnya siraman air keras juga mengenai area di sekitar mata (wajah)”.

Pertanyaan ini direspon oleh Novel. Usai wajahnya terkena siraman air keras, Novel langsung menyiram wajahnya dengan air dalam waktu lama. Ini adalah penganan pertama yang ia lakukan. Setelah itu, Novel langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit di daerah Kelapa Gading dan ditangani dengan penanganan luka bakar. Pihak rumah sakit melakukan penanganan yang diperlukan untuk menjaga agar sel-sel pada kulit wajah Novel tidak mati. Setelah itu, Novel dilarikan ke rumah sakit di Singapura, Singapore General Hospital dan juga mendapat perawatan luka bakar, selain tentunya mendapat perawatan mata.

Proses penanganan yang begitu panjang ini akhir berhasil menyembuhkan luka bakar di wajah Novel Baswedan, tapi tidak pada matanya. Atas dasar itulah kemudian kulit wajahnya kembali normal.

“Apakah ketika kulit wajah saya telah kembali normal itu juga berarti wajah saya tidak pernah terbakar akibat air keras?” Tanya Novel kepada publik yang mempertanyakan wajahnya.

Perlukah Presiden Jokowi Intervensi?

Novel Baswedan, dalam sejumlah paparannya, sering kali menyebut-nyebut Presiden Jokowi sebagai satu-satunya figur yang bisa membongkar dalang di balik kasus yang menimpa dirinya. Sebab, Novel sangat yakin, kasus ini disutradarai oleh orang yang sangat berpengaruh. Sehingga tingginya pengaruh sang sutradara hanya bisa diatasi oleh presiden.

Sikap Novel yang seperti ini ditepis oleh sejumlah pihak, seperti misalnya Masinton Pasaribu yang menyebut bahwa presiden sudah tidak perlu lagi ikut campur dalam kasus Novel Baswedan.

Lantas apakah presiden perlu terlibat dalam proses penegakan hukum ini sampai akhir?

Menurut pemaparan Mahfud MD, di dalam ketatanegaraan, seorang presiden berperan sebagai penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, seorang Presiden dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan.

“Aspek hukum itu terbagi menjadi tiga. Parlemen adalah yang membuat hukum, eksekutif (presiden) berperan sebagai penegak hukum, dan yang mengadili adalah yudikatif,” Jelas Mahfud.

Menurut Mahfud, seorang Presiden justru harus turut andil apabila sebuah kasus mengalami masalah pada level kepolisian dan kejaksaan. “Presiden dalam hal-hal tertentu wajib mengintervensi kepolisian dan kejaksaan, jika ada ketidakberesan di dalam penanganan,” kata Pak Mahfud.

Namun, seperti yang dikatakan oleh Masinton, “Jaksa dan kepolisian memang berada di bawah presiden. Tapi, presiden sudah tidak lagi bisa intervensi ketika kasus sedang dalam proses persidangan.”

Pertanyaannya kemudian, “Apa yang bisa dilakukan oleh presiden Jokowi untuk meluruskan kasus yang janggal ini?”

Laode M Syarif mengatakan, meski presiden sudah tidak bisa melakukan intervensi karena proses hukum sedang berjalan, presiden masih bisa memberi masukan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk membangun sistem hukum yang lebih baik lagi. “Presiden masih bisa memastikan kepolisian dan kejaksaan berada pada koridor hukum yang benar,” kata Laode M Syarif. Menurut Laode, presiden masih bisa mempertanyakan kejanggalan yang terjadi kepada kepolisian dan kejaksaan di tengah berlangsungnya proses hukum. (Ha/LiputanIslam.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSI: