“Proses globalisasi yang sedang berjalan memicu suatu kondisi yang timpang, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kemakmuran sedang digalakkan, namun terlalu banyak negara maupun masyarakat yang tidak ikut merasakakannya,” demikian tertulis dalam laporan Komisi Dunia Tentang Dimensi Sosial Globalisasi (2004).
Kini, sebelas tahun kemudian, kondisi dunia terlihat semakin memburuk. Globalisasi tidak hanya menyebabkan ketimpangan kemakmuran, melainkan juga perang dan konflik internal di berbagai penjuru dunia. Korban terbesar dari dampak buruk globalisasi ini adalah perempuan. Inilah yang menjadi topik utama seminar bertajuk “Perempuan, Masyarakat, dan Politik Internasional”yang digelar oleh Human Imparsial Institute dengan menghadirkan pembicara Prof. Dr. Fariba Alasvand, Drs. Alwi Rahman, MA, dan Dina Y. Sulaeman, M.Si. pada 9 April 2015.
Acara yang juga disponsori oleh ICRO (Islamic Culture and Relations Organization), lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Islam Republik Islam Iran dan Komisariat HMI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini dibuka oleh Wakil Walikota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M.Si dan dimoderatori Muh. Ashry Sallatu, MSi. Melihat hadirin yang membludak melebihi kapasitas ruangan, lebih dari 300 orang, agaknya, menjadi pertanda bahwa isu tentang perempuan memang selalu menarik.
Alwi Rahman, budayawan terkemuka Makassar, menjelaskan betapa dalam era globalisasi, tubuh perempuan dijadikan permainan simbol kebudayaan. Dalam dunia bisnis kapitalis, perempuan digunakan untuk mengiklankan produk-produk yang seringkali tidak berkorelasi dengan tubuh perempuan. Dalam berbagai budaya, perempuan menjadi korban tradisi-tradisi simbolik yang berakibat fatal. Misalnya, di Sudan, kata Alwi, angka kematian perempuan pasca melahirkan sangat tinggi, akibat budaya penyunatan yang salah kaprah. Di Indonesia pun, masih banyak budaya lokal yang meletakkan perempuan bukan pada posisinya yang mulia, sehingga perempuan menjadi populasi terbesar dalam kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketermarjinalan. Karena itu, pemerintah berkewajiban memperbaharui berbagai undang-undang agar memberikan perlindungan nyata kepada perempuan, tegas Alwi.
Sementara itu, Fariba Alasvand menjelaskan berbagai data statistik kemajuan yang dicapai perempuan di Iran setelah negara itu menerapkan sistem Islam. Dari paparan Fariba, dapat ditangkap bahwa sistem Islam yang diterapkan Iran tidak semata-mata wajib jilbab dan potong tangan (seperti yang banyak dibayangkan oleh banyak orang tentang sistem Islam). Menurut Fariba, UU di Iran dan sistem yang dibangun memberikan kesempatan besar kepada perempuan untuk meraih tingkat keilmuan tinggi, serta berkarir di berbagai bidang.
Yang menarik dari paparan Fariba adalah konsep utama Iran dalam mendorong kemajuan perempuan adalah paradigma ‘tugas utama perempuan adalah dalam keluarga’. Ini berbeda dengan feminisme Barat yang justru ingin menarik perempuan dari tugas utamanya ini. Berbagai fasilitas dan upaya edukasi dilakukan Iran dalam rangka mengaplikasikan paradigma ini. Misalnya, di perkantoran diadakan kelas khusus yang mendidik para karyawan (laki-laki dan perempuan) mengenai hak-kewajiban suami istri dalam keluarga. Dengan cara ini, mereka memahami bahwa urusan domestik keluarga (pengasuhan anak dan pengaturan rumah tangga) memang menjadi prioritas utama perempuan, namun lelaki pun berkewajiban membantu dan memberikan berbagai kemudahan kepada istrinya. Dengan demikian kaum perempuan yang memiliki potensi keilmuan yang tinggi dapat tetap membaktikan potensinya pada masyarakat, dengan dukungan penuh suami.
Dalam berbagai konferensi internasional, kaum perempuan Iran berusaha memperkenalkan konsep gender justice atau keadilan gender; yang berbeda dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah menyamaratakan hak dan kewajiban keduanya, padahal keduanya jelas makhluk yang berbeda. Keadilan gender adalah memberikan keadilan kepada laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan peran-fungsi mereka. Tak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kekhasan masing-masing, yang saling melengkapi. Dengan konsep keadilan gender, perempuan akan dilindungi hak-haknya sebagai perempuan. Misalnya, karena hanya perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui, negara harus memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada perempuan agar mereka dapat melalui masa-masa itu dengan senyaman mungkin, antara lain melalui fasilitas pelayanan kesehatan gratis, cuti hamil, melahirkan, penitipan anak di kantor (agar ibu dapat menyusui), dll.
Dina Y. Sulaeman, pengamat politik Timur Tengah yang saat ini sedang menempuh studi doktoralnya di Hubungan Internasional Unpad, mengemukakan 4 hal dampak buruk globalisasi bagi perempuan. Karena globalisasi sepaket dengan neoliberalisme, kemiskinan masyarakat Dunia Ketiga semakin meningkat dan perempuan adalah yang terbanyak mengalami kemiskinan itu. Kemudian, swastanisasi pelayanan publik membuat perempuan miskin terhalangi aksesnya pada kesehatan dan pendidikan. Hal ini membuat kaum perempuan miskin terpaksa menjadi TKW di negara kaya, dan sebagian lagi menjadi korban perdagangan perempuan.
Sedangkan dampak ke-4, menurut Dina adalah semakin mengglobalnya ideologi kebencian. Perempuan menjadi pelaku dari fenomena ini, sekaligus sebagai korban. Kaum perempuan dengan mudah melalui HP masing-masing menyebarluaskan kebencian kepada kelompok lain. Dampaknya sangat dahsyat, kita lihat puluhan ribu orang berdatangan ke Suriah untuk membantai atas nama agama. Dan ironisnya, korban terbesarnya justru perempuan. Menurut data PBB, saat ini ada lebih dari 2 juta pengungsi korban perang Suriah, separuhnya adalah perempuan.
Namun demikian, Dina melihat justru globalisasi pula yang memberikan peluang besar untuk melakukan perlawanan. Melalui pemanfaatan internet dan berjejaring secara internasional, kaum perempuan sampai tahap-tahap tertentu berhasil menggolkan isu perlindungan perempuan dalam berbagai agenda organisasi internasional. Di level individu, Dina mendorong kaum muslimah untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan Islam damai dan melawan kebencian yang sedang disebarluaskan untuk mengadu domba umat Islam.
Hal menarik dalam sesi tanya jawab, seorang peserta mengkritik Prof Fariba yang seperti sedang mempropagandakan mazhab tertentu dan seolah-seolah mencitrakan Iran sebagai negara sempurna, padahal di internet dia mendapati banyak hal negatif tentang Iran.
Prof Fariba dengan tenang menjawab, “Apa yang saya sampaikan ini saya harap tidak dikaitkan dengan isu mazhab. Dan banyak sekali yang disebarluaskan di internet mengenai negara kami adalah informasi yang salah. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah dicapai Iran, dan kalau ada yang salah dari paparan saya, silahkan sampaikan dengan objektif. Saya tidak pernah mengklaim bahwa Iran negara sempurna dan tidak ada negara di dunia ini yang sempurna. Yang saya sampaikan adalah apa yang sudah kami lakukan, dan yang akan terus kami upayakan untuk mencapai kemajuan bagi perempuan Iran, yang sesuai dengan konsep Islam yang memuliakan perempuan.” (FN/LiputanIslam.com)