LiputanIslam.com — Pagi ini udara terasa sejuk, ketika Liputan Islam tiba di Hotel Grand Serela, di Jalan Hegarmanah Bandung, untuk mengikuti acara yang bertajuk “Prediksi Politik Luar Negeri Indonesia Periode Kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla” oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Tetapi di depan hotel, seorang staf yang ramah memberikan informasi bahwa acara digelar di sebelah, yaitu di Hotel Kagum.
Memasuki ruangan yang cukup luas itu, atmosfir Nusantara menguar kuat. Bagaimana tidak, para pria peserta seminar nyaris seluruhnya tampil apik, mengenakan baju batik. Sedangkan peserta wanita juga terlihat cantik-cantik dengan gayanya masing-masing yang sangat ‘Indonesia’. Antusias para hadirin, memunculkan apresiasi. Salah satu peserta diskusi dari Direktorat Pariwisata, menyatakan merasa ‘tersanjung’ dengan minat masyarakat yang turut serta ingin mengawal kebijakan Jokowi-JK.
Indonesia di Tengah Kekuatan Adidaya
Tak ada yang menampik, bahwasanya saat ini dunia berada dibawah bayang-bayang dua kekuatan adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Apalagi saat ini, konflik Laut China Selatan (LCS) tengah memanas. Lalu bagaimana baiknya garis kebijakan Jokowi terkait posisi Indonesia di LCS?
Rene L Pattiradjawane, jurnalis senior Kompas yang menjadi narasumber diskusi menawarkan sebuah solusi ‘baru’. Ia mencontohkan kemenangan Jokowi-JK pada masa kampanye, merupakan buah dari gotong royong. Semangat relawan yang siap bekerja bahu membahu, menurutnya, merupakan inti dari kemenangan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, saat kampanye Pilpres, dan bahkan setelah pencoblosan, para relawan bersedia menyumbangkan dana dan tenaga demi kemenangan pasangan nomor dua tersebut.
Sehingga, ketika Jokowi menjalankan kebijakan luar negeri, semangat gotong royong ini harus menjadi landasan cita-cita nasional. Masyarakat harus tetap dilibatkan, dan tentunya, karena Indonesia terletak pada posisi yang strategis, kita memilki daya tawar yang tinggi.
Palestina, Apa Kabarmu Disana?
“Jokowi-JK mendukung sepenuhnya Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh, juga menjadi anggota tetap PBB,” ucap Jokowi, saat dilangsungkan debat capres putaran kedua, 22 Juni 2014.
Persoalan terkait Palestina, turut menjadi topik yang banyak disorot, lantaran Jokowi dalam masa kampanye telah berkomitmen untuk mendukung penuh Palestina, dan untuk itu, ia ingin membuka kedutaan di Ramallah. Apakah itu mungkin terjadi?
Febrian A. Ruddyard, Direktorat Jenderal Timur Tengah Kemenlu menyatakan, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, yaitu:
Pertama, memberikan pemahaman bahwa Palestina-Israel adalah kasus kolonialisme/ penjajahan dan bukan konflik yang berdasarkan agama semata, sebagaimana yang diyakini sekelompok masyarakat.
Kedua, Indonesia menawarkan two state solution untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Ketiga, memastikan adanya kemampuan memanajemen pemerintahan di Palestina, karena bagaimanapun, sebuah negara membutuhkan kecakapan dalam pengelolaan.
Keempat, Indonesia tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini, bisa diartikan sebagai bentuk ‘tekanan’ yang diberikan Indonesia kepada negara Yahudi tersebut. Namun untuk membuka sebuah kedutaan di Ramallah, mau tidak mau Indonesia tetap harus berunding dengan Israel.
Jokowi, Low Profile atau High Profile?
Maganar Situmorang, Dekan FISIP Universitas Katolik Parahyangan, banyak menyorot sosok Jokowi yang fenomenal, dan ia memprediksi, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia akan memasuki fase ‘low profile’ dalam kancah politik internasional. Low profile yang dimaksud adalah, Indonesia akan mengurangi keterlibatannya ‘tampil’ di luar negeri, berkebalikan dari pemerintahan SBY saat ini.
Menurut Maganar, Jokowi memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang sangat baik dan ia merasa nyaman berada di tengah masyarakat. Selain itu, ia adalah seorang problem solver, humble dan akan menerapkan kebijakan yang realistis, konkrit dan bermanfaat. Saat ini, masalah di dalam negeri sangat banyak dan memerlukan penanganan khusus, sehingga, ia menilai bahwa sepak terjang Jokowi akan difokuskan di dalam negeri. Namun hipotesis Maganar ini mendapatkan reaksi dari peserta, yang merasa kurang sependapat.
“Saya mengira Bapak menyatakan bahwa Pak Jokowi membawa kita ke low profile mungkin karena Bahasa Inggrisnya Pak Jokowi jelek ya? Padahal, Tiongkok saja ketika berpidato di forum internasional tetap menggunakan bahasanya sendiri. Visi misi Jokowi jelas, yaitu: membangun politik luar negeri bebas aktif yang berwibawa dan mereposisi peran-peran Indonesia dalam isu-isu global,” sanggah salah seorang peserta.
“Dalam pernyataannya, Pak Jokowi pernah bilang akan menjadikan kedubes sebagai marketer di luar negeri, yang akan turut ‘menjual’ hasil karya anak bangsa di negara tempat mereka bertugas. Ia juga setuju dengan WTO, dengan catatan, Indonesia harus meningkatkan daya saing. Lalu saat ini, Indonesia juga menjadi anggota G-20, dan seringkali dalam forum internasional, kita disebut leader-nya ASEAN. Jadi saya tidak sepakat dengan hipotesis Pak Dekan,“ sanggah peserta lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Ramli, selaku moderator menekankan bahwa semua hipotesis, sifatnya masih debatable, dan tentunya, kita harus menunggu untuk membuktikan kebenarannya.
Mungkinkah Jokowi Tersandera?
Sejak awal Pilpres, kampanye yang sangat masif disebarkan adalah Jokowi seorang ‘boneka’. Keberadaannya dianggap hanya sebagai perpanjangan tangan dari pihak lain. Apalagi, rekam jejak Jokowi menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sangat loyal pada partai.
“Di satu sisi Pak Jokowi sangat loyal pada partai, sedangkan di sisi lain wapresnya adalah JK. Kita tahu, bagaimana sepak terjang Pak JK saat masih menjadi wapres SBY, yang bahkan saat itu berkembang opini bahwa JK is the real president. Bagaimana pengaruh hal ini pada kebijakan Jokowi nantinya,” tanya Agus, salah satu staf Direktorat Timur Tengah.
Isu nasionalisasi aset negara juga mencuat. Bolivia, negara kecil di terbukti memiliki nyali yang sangat besar, dengan melakukan nasionalisasi aset negara yang dikuasai asing. Jika Bolivia yang kecil saja bisa melakukan hal tersebut, maka seharusnya, Indonesia lebih mampu lagi.
“Kita tentunya berharap, bahwa Jokowi akan mampu meniru Bolivia, yang melakukan nasionalisasi terhadap aset-asetnya,” ujar salah satu peserta lainnya.
Mohammad Hery Saripudin, selaku Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu tidak menampik, bahwa tentunya ada pengaruh dari pihak-pihak di sekeliling Jokowi dalam menentukan kebijakannya.
Hery menjelaskan, setidaknya ada empat faktor internal yang akan turut mewarnai kebijakan Jokowi-JK, yaitu:
– Memenuhi janji-janji kepada pemilih dan pendukungnya
– Engagement kepada pemangku kepentingan
– Tekanan dari kelompok oposisi di Parleman
– Idiosyncrasy, atau gaya kepeimpinan Jokowi JK.
Untuk itu, Hery merekomendasikan 10 kebijakan untuk pemerintahan mendatang, diantaranya adalah meningkatkan perlindungan kepada TKI/WNI yang berada di luar negeri, melakukan pembenahan terkait isu demokrasi, Islam toleran dan HAM, menyelesaikan selekas mungkin isu-isu perbatasan, serta melakukan antisipasi terhadap ancaman separatisme.
Masyarakat menaruh harapan besar pada Jokowi-JK, dan di pundak mereka, ada beban yang harus mereka pikul selama lima tahun ke depan. Sembari berseloroh, Maganar menyentil kemiripan antara Jokowi dan SBY.
“Pak Jokowi dan Pak SBY ini mirip. Keduanya suka musik. Hanya saja, yang satu suka mellow, yang lainnya suka metal. Nah kita akan melihat, akankah dalam kepemimpinannya, Pak Jokowi akan menelurkan album sebagaimana Pak SBY,” ujarnya, disambut tawa peserta. (Putu Heri/LiputanIslam.com)