Quds, LiputanIslam.com – Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berusaha meyakinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa “proses sepihak dalam revolusi peradilan harus dihentikan,” dan mengancam akan mengundurkan diri.
Dilaporkan oleh saluran Israel I24, Senin (20/3), Gallant dalam beberapa hari terakhir mengatakan kepada Netanyahu bahwa “proses sepihak dalam revolusi peradilan harus dihentikan” karena berpengaruh pada pasukan cadangan tentara dan berdampak moral terhadap masyarakat Israel.
Gallant juga mengatakan kepada Netanyahu bahwa “jika undang-undang sepihak berlanjut tanpa persetujuan luas,” maka Galant akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan.
Belum lama ini ketua partai koalisi memutuskan bahwa undang-undang untuk mengubah komite pemilihan hakim harus diselesaikan pada akhir musim semi di Knesset saat ini, sebelum Hari Raya Paskah, menurut kesepakatan baru yang diajukan oleh Ketua Komite Legislatif Rotman.
Laporan lain menyebutkan bahwa Netanyahu telah mengumumkan pelunakan rencana perubahan yudisial pemerintah sayap kanannya, dan ini menjadi suatu konsesi nyata untuk lebih dari dua bulan protes nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Memegang mayoritas parlemen, Netanyahu tampaknya akan meratifikasi paket reformasi pada reses Knesset 2 April.
Namun, sebagian besar elemennya sekarang akan ditangguhkan sampai parlemen bersidang kembali pada 30 April, kata Netanyahu dan sekutu koalisi nasionalis-agama, Senin (20/3).
Bagian dari undang-undang yang masih dijadwalkan untuk diratifikasi dalam dua minggu ke depan akan mengguncang metode Israel dalam memilih hakim, sebuah isu yang menjadi inti kontroversi reformasi di mana Netanyahu dianggap oleh para pengkritiknya berusaha mengekang independensi pengadilan.
Dia menegaskan tujuannya adalah keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.
Kegaduhan terkait perubahan hukum telah menjerumuskan Israel ke dalam salah satu krisis domestik terburuknya. Di luar protes, yang telah menarik puluhan ribu orang Israel ke jalan-jalan dan belakangan ini berubah menjadi kekerasan, penentangan telah melonjak dari seluruh masyarakat, dan para pemimpin bisnis dan pejabat hukum pun angkat bicara menentang apa yang mereka katakan sebagai efek merusak dari rencana tersebut.
Undang-undang tersebut akan memberi bobot lebih kepada pemerintah dalam komite yang memilih hakim dan akan menyangkal hak Mahkamah Agung untuk membatalkan amandemen apa pun yang disebut Undang-Undang Dasar, kuasi-konstitusi Israel. (mm/raialyoum/aljazeera)
Baca juga: