Teheran, LiputanIslam.com – Pemerintah Iran memastikan bahwa kebijakan negara republik Islam ini dalam perundingan dengan sejumlah negara terkemuka dunia mengenai pemulihan perjanjian nuklir tak akan berubah pasca pilpres Iran yang akan diselenggarakan pada 18 Juni 2021.
“Kami telah membuktikan bahwa kami konsisten pada komitmen-komitmen internasional kami dalam segala keadaan, dan ini merupakan keputusan nasional,” tutur juru bicara pemerintah Iran Ali Rabiei dalam konferensi pers di Teheran, Selasa (8/6).
Dia menjelaskan bahwa kebijakan nuklir Iran, yang ditetapkan oleh pemimpin besarnya, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, tak ada kaitannya dengan perkembangan di dalam negeri, dan karena itu pemerintah baru Iran nanti tetap akan menjalankan kebijakan yang diterapkan negara ini dalam perundingan Wina yang dimulai pada April 2021.
“Selagi semua pihak dalam perjanjian nuklir konsisten pada kewajibannya, maka mereka dapat yakin sepenuhnya bahwa Iran tak akan pernah menarik diri dari komitmennya,” ungkap Rabiei.
Sehari sebelumnya, Menlu AS Antony Blinken mengaku tidak tahu pasti apakah Iran memang siap untuk kembali kepada perjanjian nuklir. Dia juga mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan Teheran untuk membuat bahan fisil yang cukup untuk satu senjata nuklir akan berkurang menjadi beberapa minggu jika Teheran melanjutkan pelanggarannya terhadap perjanjian tersebut.
Seperti diketahui, AS pada masa kepresidenan Donald Trump telah keluar dari perjanjian nuklir tersebut pada tahun 2018. Pelanggaran AS ini lantas dibalas Iran dengan melanggar banyak ketentuan yang diterapkan oleh perjanjian itu terhadap proyek nuklir Iran.
Belakangan, setelah Trump diganti oleh Joe Biden, AS mengaku berhasrat untuk kembali kepada perjanjian itu, dan dalam rangka inilah pertemuan mengenai nuklir Iran di ada di Wina, meski tidak melibatkan AS secara langsung. (mm/raialyoum)
Baca juga: