Teheran, LiputanIslam.com – Pemerintah Iran mengecam kekerasan pemerintah Prancis terhadap massa pengunjuk rasa, dan mengecam standar ganda Prancis soal HAM.
“Tindakan keras Prancis terhadap pengunjuk rasa damai membuktikan sejauh mana pengabaiannya terhadap hak asasi manusia,” ungkap Sekjen Dewan Tinggi HAM Iran Kazem Gharibabadi dalam sebuah postingannya di Twitter, Selasa (27/12).
Sembari menyebut pemerintah Prancis menggunakan kekerasan untuk membungkam suara perbedaan pendapat, Gharibabadi menyoal, “Standar ganda soal HAM telah berubah atau apa?”
Pada Jumat lalu aksi protes besar-besaran melanda Paris menyusul peristiwa penembakan seorang pria “rasis” yang menyebabkan tiga nyawa melayang di pusat budaya Kurdi dan kafe di dekatnya di di ibu kota Prancis tersebut.
Peristiwa itu memancing kelompok Kurdi dan pendukung mereka turun ke jalan-jalan di Paris di mana sebagian massa mengibarkan bendera Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang oleh Turki dan sekutu Baratnya dicap sebagai organisasi teroris.
Polisi Prancis menangkap seorang tersangka berusia 69 tahun yang menurut pihak berwenang baru dibebaskan dari tahanan sambil menunggu persidangan atas serangan dengan menggunakan pedang di sebuah kamp migran di Paris tahun lalu.
Iran mendesak pemerintah Prancis untuk menghormati hak-hak pengunjuk rasa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani, Selasa, menyatakan, “Menuding Republik Islam Iran berwajah kelam tidak menyembunyikan sifat sebenarnya dari para pengaku peduli HAM.”
Dia menambahkan bahwa semua yang dituduhkan secara palsu oleh beberapa rezim terhadap Iran justru mereka lakukan sendiri dengan cara yang paling keji terhadap bangsa dan rakyat mereka sendiri sejak dahulu sampai sekarang.
Sabtu lalu, Kanaani menyebut pemerintah Prancis memiliki rekam jejak buruk dalam menangani pengunjuk rasa dengan kekerasan dan latar belakang mengadopsi kebijakan diskriminatif terhadap minoritas dan migran.
Antara November 2018 dan Januari 2019, setidaknya 12 orang tewas di tangan pasukan keamanan Prancis dalam peristiwa gelombang aksi protes massa Rompi Kuning terhadap kondisi kehidupan dan ekonomi di seluruh negara Eropa.
Sementara itu, Turki memanggil duta besar Prancis terkait apa yang disebutnya “propaganda hitam” oleh para aktivis Kurdi dalam aksi protes tersebut.
Duta Besar Prancis Herve Magro dipanggil pada hari Senin agar Ankara dapat menyampaikan keprihatinannya setelah beberapa orang berbaris di Paris dengan mengibarkan bendera PKK dan menyatakan bahwa Turki terkait dengan penembakan itu. (mm/tasnim/presstv/aljazeera)
Baca juga: