Moskow, LiputanIslam.com – Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa rencana Rezim Zionis Israel membangun unit-unit permukiman baru di kota Quds (Yerusalem) menyalahi hukum internasional dan menjadi kendala bagi upaya perdamaian di Timur Tengah.
Dilaporkan bahwa Israel berencana membangun lebih dari 1.200 unit permukiman di daerah Givat HaMatos di Quds Timur.
Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa (17/11/2020) mengecam rencana itu dengan menyatakan, “Keputusan ini bertentangan dengan dasar hukum internasional untuk penyelesaian di Timur Tengah.”
Kementerian itu menambahkan, “Pembangunan komplek baru permukiman di daerah tersebut akan mengarah pada pemisahan Yerusalem Timur dari Betlehem, dan bertentangan dengan keterkaitan antartanah negara Palestina seperti yang diasumsikan oleh resolusi PBB, yang merupakan prasyarat untuk kelangsungan hidupnya.”
Negeri Beruang Merah itu menekan pendirian Rusia yang menegaskan ilegalitas permukiman Israel di Tepi Barat, dan memperingatkian bahwa “langkah-langkah demikian oleh Israel merupakan kendala bagi pencapai solusi yang adil bagi konflik Palestina-Israel dan bagi pencapaian perdamaian yang komprehensif dan stabil di Timur Tengah.”
Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan keharusan ” menahan diri dari segala tindakan yang merusak prospek kelanjutan dialog langsung Palestina-Israel tentang masalah dasar status akhir.”
Sehari sebelumnya, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, mengecam keras keputusan Rezim Zionis Israel mengeluarkan tender proyek pembangunan 1,257 unit permukiman baru di Quds.
Al-Azhar menyebut keputusan pelanggaran terbuka terhadap keputusan-keputusan sah internasional, dan menyerukan kepadaa masyarakat internasional agar menunaikan tanggungjawab hukum dan moralnya untuk mencegah kesewenang-wenangan Israel.
Al-Azhar menilai keputusan itu bertujuan mengubah demografi dan mengabaikan identitas Palestina. (mm/rta)
Baca juga: