Rouhani Imbau Joe Biden Tebus Kesalahan Trump, Zarif Minta Negara-Negara Tak Bergantung ke AS

0
72

Teheran, LiputanIslam.com –  Presiden Iran Hassan Rouhani mengimbau pemerintah baru Amerika Serikat (AS) di bawah kepresidenan Joe Biden bersedia menebus kesalahan-kesalahan pemerintah AS sebelumnya, sementara Menlu Mohammad Javad Zarif mengimbau negara-negara jiran Iran untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan asing.

Dalam sebuah pernyataan pada rapat koordinasi ekonomi, Ahad (8/11/2020), Rouhani menekankan bahwa kebijakan Trump ditolak bukan hanya banyak bangsa di dunia, melainkan juga oleh rakyat AS sendiri, dan karena itu dia mengimbau kepada pemerintah baru AS agar  “menggunakan kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan”.

Mengenai komitmen negaranya, Rouhani memastikan Iran tetap konsisten, dan menjadikan interaksi konstruktif dengan negara-negara dunia sebagai kebijakan strategis, serta masih berkeyakinan bahwa tekanan hebat AS hanya akan sia-sia belaka di depan resistensi bangsa Iran.

Sementara itu, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di hari yang sama di halaman Twitternya menyatakan, “Dunia sedang melihat apakah para pemimpin baru akan meninggalkan penindasan tanpa hukum yang menghancurkan dari rezim yang akan segera berakhir — dan menerima multilateralisme, kerjasama & penghormatan terhadap hukum.”

Di bagian lain, beberapa jam lalu dia mencuit dalam bahasa Arab yang artinya ; “Trump telah pergi sedangkan kami dan para jiran kami masih ada. Mengandalkan pihak asing tidak akan mendatang keamanan, dan malah menyia-nyiakan harapan. Kami menjulurkan tangan kepada para jiran untuk kerjasama dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama untuk bangsa dan negara kita semua.”

Dia menambahkan, “Kami mengajak kepada semuanya untuk berdialog, mengingat bahwa dialog ada satu-satunya cara untuk menyudahi perselisihan dan ketegangan. Mari bersama membangun masa depan yang lebih baik untuk kawasan kita.” (mm/alalam/twitter)

Baca juga:

Iran dan Kuba Galang Aliansi Melawan AS

Hamas Imbau Biden Lakukan “Koreksi Historis” atas Kebijakan Salah AS

DISKUSI: