Teheran, LiputanIslam.com – Ketua Mahkamah Agung Iran Sayid Ebrahim Raisi, 60 tahun, akhirnya melenggang menuju kursi kepresidenan setelah menang telak atas tiga pesaignya dalam pilpres yang berlangsung Jumat (18/6).
Jamal Arif, pejabat Kemendagri, dalam jumpa pers, Sabtu (19/6), mengumumkan kemenangan Raisi dengan menyebutkan bahwa tokoh berserban hitam sebagai tanda rohaniwan keturunan Nabi Muhammad saw itu meraup 17.8 juta suara, atau sekira 90% dari 28 juta suara yang terkumpul dalam pilpres yang diikuti oleh 48% warga yang berhak pilih.
Presiden petahana Hassan Rouhani segera mendatangi kantor Raisi untuk menyampaikan ucapan selamat kepadanya, sementara Menlu Mohammad Javad Zarif menyatakan bahwa Raisi akan memimpin negara dengan baik.
Rouhani mengatakan, “Kami akan berdiri bersama presiden terpilih, dan bekersama penuh dengannya selama 45 hari ke depan ketika pemerintah baru Iran mengambil alih kekuasaan.”
Sementara itu, Sayid Raisi dalam pesannya kepada rakyat Iran mengatakan, “Anda sekalian telah memenuhi janji Anda kemarin, dan sekarang adalah giliran saya, pelayan Anda, untuk menyatakan bahwa saya akan memenuhi janji yang telah saya tegaskan kepada Anda. Saya tak akan kendur mengabdi kepada kalian barang sesaat. Dan tak syak lagi, saya memerlukan dukungan Anda secara kontinyu serta doa baik Anda dalam rangka ini.”
Dalam kampanye pilpres dia tidak memaparkan platform politik dan ekonominya secara detail, namun memastikan mendukung upaya pemulihan perjanjian nuklir Iran dengan beberapa negara terkemuka dunia, sebuah perjanjian yang di pihak Iran pada prinsipnya ada di tangan Pemimpin Besar Ayatullah Sayid Ali Khamenei.
Dikutip media Iran, dia mengatakan, “Kami akan mengerahkan segenap upaya dalam pemerintah baru untuk mengatasi problematika hidup masyarakat.” Dengan pernyataan ini seakan dia juga memberi isyarat baik untuk kelancaran proses pemulihan perjanjian nuklir tersebut, yang jika sukses maka akan banyak problema ekonomi Iran akibat sanksi AS akan teratasi.
Hanya saja, Ebrahim Raisi bukanlah nama yang nyaman bagi AS dan para sekutunya. Betapa tidak, hanya beberapa bulan setelah dia diangkat oleh Ayatullah Khamenei sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2019, AS menjatuhkan sanksi kepada Raisi.
Sanksi itu mengacu pada tuduhan Washington bahwa Raisi terlibat pelanggaran HAM, termasuk dalam penjatuhan hukuman mati ribuan tahanan politik pada dekade 1980-an serta represi terhadap massa pemrotes pada tahun 2009. Tuduhan itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Iran, dan Raisipun tak menggubrisnya sehingga sama sekali tak menyinggung soal itu dalam berbagai pernyataannya. (mm/alalam/raialyoum)
Baca juga: