Teheran, LiputanIslam.com – Perunding nuklir Iran Ali Bagheri Kani, Kamis (2/12), menegaskan penolakannya terhadap negosiasi urusan senjata Iran maupun sepak terjangnya di Timur Tengah dalam perundingan nuklir yang putaran terbarunya sedang berlangsung di Wina, Austria.
Dalam wawancara dengan surat kabar Inggris Middle East Eye, dia membantah keras spekulasi yang menyebutkan kemungkinan akan tercapainya perjanjian sementara ataupun perjanjian nuklir baru yang juga akan menyentuh kemampuan rudal dan aktivitas regional Iran.
“Urusan negosiasi sekarang bergantung pada AS, bukan Iran, sebab AS-lah yang melanggar perjanjian nuklir, resolusi 223 dan ketetapan-ketatapan internasional, keluar dari perjanjian dan lalu menerapkan banyak sanksi terhadap bangsa Iran, serta masih juga menerapkan sanksi-sanksi baru,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Langkah-langkah yang kami ambil di bidang nuklir (dalam menanggapi keluarnya AS dari perjanjian nuklir dan inkonsistensi Eropa pada komitmennya) merupakan langkah-langkah pengambilan ganti rugi dan suatu reaksi, dan karena itu bola sekarang ada di arena AS di mana mereka harus mencabut sanksinya.”
Bagheri Kani memastikan Iran serius dalam perundingan ini sehingga delegasi perundingnyapun mengikutinya dengan sungguh-sungguh di Wina.
“Kami berkeyakinan bahwa perjanjian nuklir tidak diterapkan secara benar dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan ketika AS masih menjadi anggota perjanjian nuklir ini dan belum keluar darinya mereka juga tidak menerapkannya secara benar, sementara Eropa yang tidak keluar darinya juga tidak menerapkannya, tidak memenuhi komitmen mereka kepadanya.”
Bagheri Kani menegaskan penolakan Teheran bernegosiasi dengan AS soal senjata serta aktivitas regional Iran. Dia menyinggung bahwa Iran terus berkomunikasi dengan negara-negara jirannya sebagaimana juga terlihat dalam kunjungan dirinya ke Uni Emirat Arab dan Kuwait sebelum kepergiannya ke Wina.
“Sudah sepenuhnya jelas bahwa Iran sama sekali tak akan bernegosiasi mengenai kemampuan rudal dan pertahanan yang notabene urusan keamanan nasional negara,” pungkasnya. (mm/alalam)
Baca juga: