Amman, LiputanIslam.com – Seorang pejabat keamanan Yordania mengakui bahwa upaya kudeta gagal terhadap Raja Abdullah II dari Yordania pada tanggal 4 April 2021 merupakan “plot yang melibatkan berbagai pihak, upaya kudeta besar, dan sangat pelik”.
Pejabat yang tak disebutkan identitasnya itu memastikan keterlibatan AS, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam upaya kudeta tersebut.
“Tapi Raja Yordania berhasil menggagalkannya secara tenang demi menjaga keseimbangan dalam negeri dan regional,” ujarnya.
Dikutip laman berita Al-Alam, Senin (19/4), surat kabar Al-Akhbar menyebutkan bahwa pejabat Yordania itu menambahkan, “Kewaspadaan Raja dan tindakannya segera menggerakkan pasukan militer dan keamanan telah menggagalkan upaya kudeta untuk menyingkirkannya dan menggantikannya dengan salah seorang anggota keluarga yang berkuasa (adiknya, Pangeran Hamzah bin Hussein).”
Pejabat itu menjelaskan bahwa Israel merencanakan kudeta itu karena Yordania tidak menyambut baik Perjanjian Abad Ini, yang oleh Amman dipandang sebagai agenda untuk mengadakan negara alternatif untuk Palestina dan memasukkan Lembah Yordania dalam wilayah pendudukan.
Menurutnya, sikap Yordania ini dikhawatirkan Israel menjadi lampu hijau yang akan menggerakkan suku-suku Palestina di Yordania untuk menentang Perjanjian Abad Ini, dan karena itu para pejabat Israel meminta bantuan Riyadh, dan Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MBS) lantas mengajukan syarat berupa kesepakatan untuk memindahkan mandat atas tanah-tanah suci Islam di Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) dari Yordania kepada Saudi.
Dia menjelaskan bahwa setelah mendapat persetujuan dari Washington, MBS lantas bersedia mengemban misi kudeta di mana dia menugaskan mantan kepala pengadilan kerajaan Awadullah untuk mengadakan segala persiapan yang diperlukan untuk peralihan kekuasaan di level keluarga kerajaan Yordania, sementara tokoh Palestina Mohammad Dahlan ditugaskan untuk menggerakkan suku-suku Palestina Yordania, dan Saudipun mempersenjatai sebagian anggota suku-suku selatan yang telah mendapatkan kewarga negaraan Saudi untuk melancarkan aksi militer jika diperlukan. (mm/alalam)
Baca juga: