PBB Hapus Koalisi Arab dari Daftar Hitam, Begini Kecaman Ansarullah Yaman
Sanaa, LiputanIslam.com – Kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman mengecam keras penghapusan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi dari daftar hitam pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembunuhan anak-anak kecil di Yaman.
Ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman, Mohammad Ali Al-Houthi, yang berafiliasi dengan Ansarullah, di Twitter, Senin malam (15/6/2020), menyebut penghapusan itu sebagai anarkisme yang merasuk dalam tubuh PBB.
“Penghapusan Arab Saudi dari laporan tahunan PBB tentang anak-anak dalam konflik ini terjadi bersamaan dengan pembantaian baru yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Amerika di Provinsi Saada yang menggugurkan 13 orang, termasuk anak kecil dan perempuan,” tulis Al-Houthi.
Dia menambahkan bahwa tindakan ini “menegaskan anarkisme dan pengabaian PBB terhadap standar kemanusiaan”.
Sebelumnya di hari yang sama, Sekjen PBB Antonio Guterres menghapus koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi dari daftar hitam AS.
Koalisi itu dikutuk dan masuk dalam daftar tersebut selama beberapa tahun karena telah membunuh dan melukai banyak anak kecil di Yaman.
Guterres dalam laporan tahunannya kepada Dewan Keamanan PBB berdalih bahwa penghapusan itu diputuskan karena telah terjadi penurunan kasus tewas dan lukanya anak kecil akibat serangan udara koalisi Arab di Yaman, dan karena adanya implementasi langkah-langkah perlindungan anak-anak.
Baca: Sekjen PBB Laporkan Rudal yang Dipakai Untuk Menyerang Saudi Berasal dari Iran
Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi masuk daftar hitam pada tahun 2017, setelah PBB menyaksikan kasus-kasus kekejaman terhadap anak-anak di Yaman dalam serangan militer Arab Saudi dan sekutunya. PBB bahkan mencatat koalisi itu telah menewaskan 683 anak kecil serta menyerang 38 sekolah dan rumah sakit pada tahun 2016.
Baca: Ulama Saudi Ini Bangga Mendapat Penghargaan Kampanye Pemberantasan Anti-Semitisme
Daftar hitam itu adalah bagian dari laporan tahunan PBB tentang anak-anak dalam perang dan konflik bersenjata. (mm/rtarabic/reuters)
