Baghdad, LiputanIslam.com – Parlemen Irak menyetujui undang-undang (UU) yang melarang normalisasi hubungan dengan Israel, pada saat sejumlah negara Arab secara resmi menjalin hubungan dengan rezim Zionis tersebut.
UU itu disetujui meski parlemen Irak masih gagal menyepakati berbagai persoalan lain, termasuk pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintahan, sehingga krisis politik pun di Negeri 1001 Malam inipun berkepanjangan.
Irak tidak pernah mengakui eksistensi Israel sejak rezim perampas tanah Palestina ini berdiri pada tahun 1948 sehingga orang maupun perusahaan Irak tidak dapat mengunjungi Israel. Namun, undang-undang baru tersebut melangkah lebih jauh dari itu karena menganggap setiap upaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai tindak pidana.
UU itu diusulkan oleh ulama Syiah berpengaruh Irak Sayid Moqtada al-Sadr, yang partainya meraih lebih banyak kursi di parlemen dalam pemilu pada Oktober lalu.
Anggota parlemen Irak Hassan Salem, yang mewakili kelompok Asa’ib Ahl al-Haq yang didukung Iran, mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan kemenangan bukan hanya bagi rakyat Irak, melainkan juga bagi para pejuang Palestina dan Hizbullah di Lebanon.
Para anggota parlemen dari partai Sadr mengaku pihaknya mengusulkan undang-undang itu antara lain demi membantah tuduhan dari pihak-pihak yang didukung Iran bahwa Sadr membentuk aliansi dengan Sunni dan Kurdi yang diduga menjalin hubungan rahasia dengan Israel.
Undang-undang Irak itu mulai berlaku di tengah beredarnya laporan bahwa Kurdistan Irak menjalin hubungan dengan dinas rahasia Israel, Mossad, yang markas para agennya di kota Erbil telah dibom oleh Iran beberapa waktu lalu.
Rabu lalu kelompok-kelompok resistensi Irak mengatakan perdana menteri wilayah Kurdistan Masrour Barzani sedang melatih milisi bersenjata dengan “dukungan Israel” untuk menciptakan kekacauan di negara itu.
Komite Koordinasi Poros Resistensi Syiah, yang mewakili kelompok-kelompok perlawanan Irak, memberi peringatakan keras terhadap otoritas Kurdistan.
Komite itu menegaskan bahwa “upaya jahat dan api yang hendak mereka (Kurdistan) nyalakan akan kembali menyerang mereka dan membakar mereka sebelum melukai orang lain, dan mereka hanya akan mengalami kekecewaan dan kehilangan.”
Dua negara Arab Teluk lain, UEA dan Bahrain, telah menjalin hubungan dengan Israel akibat Iranfobia. Sedangkan Arab Saudi yang notabene sekutu dekat Amerika Serikat dan juga mengalami Iranfobia sehingga menjadi rahasia umum bahwa Riyadh diam-diam menjalin hubungan dengan Israel, namun secara resmi masih dapat menahan diri dengan menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya dapat dilakukan jika konflik Palestina-Israel terselesaikan dengan Solusi Dua Negara. (mm/raialyoum/presstv)
Baca juga: