Ramallah, LiputanIslam.com – Para pemimpin Palestina menyebut perjanjian damai Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel yang diteken di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS), Selasa (15/9/2020), sia-sia.
Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh kantor berita Palestina, WAFA, Selasa, kantor kepresidenan Palestina menegaskan, “Perdamaian tidak akan tercapai selagi AS dan Israel tidak mengakui hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berkelanjutan di perbatasan 4 Juni 1967 dengan Al-Quds (Yerussalem) Timur sebagai ibu kotanya, dan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina sesuai Resolusi 194 ”.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kepresidenan Palestina tidak akan mengamanatkan kepada siapapun untuk berbicara atas nama rakyat Palestina maupun Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang disebutnya sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.
“Masalah dasarnya bukanlah antara negara-negara yang menandatangani perjanjian dan otoritas pendudukan Israel, melainkan dengan rakyat Palestina yang menderita di bawah pendudukan,” lanjut pernyataan itu.
Pernyataan itu memperingatkan, “Tidak akan ada perdamaian, keamanan atau stabilitas bagi siapa pun di kawasan tanpa diakhirnya pendudukan dan diperolehnya hak penuh rakyat Palestina sebagaimana diatur dalam resolusi-resolusi internasional.”
Hamas juga angkat bicara dengan menegaskan bahwa penandatangan perjanjian damai itu “seolah tidak ada, dan tak sebanding dengan tinta yang digunakan untuk menuliskannya”.
“Bangsa Palestina akan memperlakukan perjanjian-perjanjian ini seolah tidak pernah ada, dengan cara bersiteguh pada perjuangan sampai semua hak mereka terkembalikan,” tegas juru bicara Hamas Hazim Qasem di halaman Facebook-nya, Selasa.
Dia menambahkan, “Perjanjian-perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel tak sebanding dengan tinta yang digunakan untuk menuliskannya”.
Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP) juga mengutuk perjanjian damai itu dengan menyebut hari penandatangan itu sebagai “hari hitam” dalam sejarah bangsa Palestina dan umat Arab dan “hari jatuhnya rezim UEA dan Bahrain dalam kubangan lumpur pengkhianatan”.
PFLP menilai perjanjian itu bukanlah kejutan yang dipersiapkan belakangan ini, melainkan “sudah dipersiapkan dan direncanakan sejak beberapa tahun silam”.
Faksi ini menyerukan keharusan “mengaktivasi segala bentuk resistensi untuk menghadang kejahatan rezim pendudukan di tanah Palestina serta semua rencana penyelesaian perkara dan normalisasi”.
Sejak Selasa pagi, ratusan warga Palestina berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai tanggapan atas seruan dari “Komando Perlawanan Rakyat Nasional Bersatu” untuk menandai Selasa sebagai “hari kemarahan rakyat” terhadap perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel.
Bahrain adalah negara keempat dunia Arab dan kedua di Teluk Persia yang menormalisasi hubungan dengan Israel, setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan kemudian UEA pada 2020. (mm/raialyoum)
Baca juga: