Doha, LiputanIslam.com – Seorang ahli independen di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai aksi boikot Arab Saudi dan beberapa negara sekutunya terhadap Qatar yang dipicu oleh perselisihan regional sebagai “pelanggaran HAM”.
Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar setelah ramai-ramai menuduh Doha mensponsori ekstremis Islam.
Keempat negara itu kemudian memboikot Qatar, termasuk menutup wilayah udara, mencegah kesepakatan komersial dan menghentikan masuknya Qatar ke wilayah mereka, sebelum menyodorkan beberapa syarat pemulihan hubungan yang ditolak oleh Qatar, termasuk penutupan stasiun televisi Al-Jazeera.
Alina Dohan, pelapor PBB yang dikhususkan untuk mengevaluasi dampak sanksi itu terhadap HAM, menyatakan bahwa sanksi Saudi dan sekutunya melemahkan hak dan kebebasan bergerak dan berekspresi.
“Pelapor Khusus menganggap bahwa tindakan sepihak adalah ilegal jika berdampak negatif pada HAM dan kebebasan fundamental,” ungkapnya dalam siaran pers di Doha.
Dia menambahkan “Tindakan tersebut mengisolasi Qatar dari tetangganya dan sangat membatasi aksesnya ke wilayah lain di dunia, mengingat lokasi geografisnya” yang terletak di antara Arab Saudi, UEA dan Bahrain.
Dohan mendesak negara-negara pemboikot itu agar “segera mengakhiri semua sanksi dan tindakan yang ditujukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, bergerak dan akses ke properti.”
Para ahli independen PBB berbicara bukan atas nama PBB, namun laporan mereka dapat menjadi acuan rekomendasi bagi kerja organisasi-organisasi yang bernaung di bawah PBB, termasuk Dewan HAM PBB.
Dohan akan mengajukan laporan finalnya kepada Dewan HAM PBB pada September 2021. (mm/raialyoum)
Baca juga:
Kepada Media Israel, Para Pejabat Arab Teluk Mengaku Khawatir AS Kembali kepada Kebijakan Obama
Warganet Sebut Beberapa Pemimpin Arab “Anak-Anak Yatim Trump”