Jeddah, LiputanIslam.com – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menentang prakarsa Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah, serta menganggapnya “bias dan mengadopsi narasi Israel” dalam konflik.
Karena itu, OKI menyerukan kepada 57 negara negara anggotanya agar tidak berurusan dengan prakarsa yang dinamai Perjanjian Abad Ini tersebut, atau tidak bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mengimplementasikannya.
Organisasi yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi, itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris, Senin (3/2/2020), usai sidang darurat para menteri luar negerinya menegaskan bahwa mereka “menolak rencana Amerika-Israel ini karena tidak merespon aspirasi minimum dan hak-hak sah bangsa Palestina.”
OKI yang mewakili lebih dari 1,5 miliar umat Muslim di seluruh dunia itu menegaskan “sentralitas urusan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Yerussalem) bagi umat Islam serta menegaskan kembali karakteristik Arab dan Islam pada wilayah pendudukan Al-Quds Timur yang notabene, ibukota abadi negara Palestina.”
OKI juga menekankan bahwa “perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah sebagai opsi strategis hanya akan dapat dicapai dengan diakhirinya pendudukan Israel dan diperkenankannya rakyat Palestina merebut kembali hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan atas wilayah udara dan laut.”
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada pembukaan sidang itu menyatakan bahwa Perjanjian Abad Ini “tak dapat disebut rencana perdamaian karena Palestina bukan bagian darinya dan rencana itupun justru menghilangkan semua peluang untuk perdamaian.”
Baca: Pemimpin Hamas Bahas Perjanjian Abad Ini dengan Komandan Pasukan Quds IRGC
Liga Arab yang telah mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri di Kairo pada Sabtu lalu juga menyatakan, “menolak Kesepakatan Abad Ini (buatan) Amerika-Israel, karena tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina.”
Baca: Liga Arab Tolak ‘Perjanjian Abad Ini”
Liga Arab mengingatkan bahwa prakarsa itu “melanggar ketentuan referensi proses perdamaian yang berlandaskan hukum internasional dan resolusi PBB.” (mm/raialyoum)